Layanan Informasi PPID

• Dasar Hukum Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Permohonan informasi yang memiliki konsekuensi hukum

• Bisa berakhir dengan sengketa informasi

Layanan Informasi ULPK (Non PPID)

• Dasar Hukum Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

• Permohonan informasi bersifat umum

Layanan Informasi PPID

• Permohonan data hasil riset/penelitian Badan POM

• Permintaan dokumen SOP

• Permintaan laporan kinerja, laporan keuangan, dll

Layanan Informasi ULPK (Non PPID)

• Permohonan legalitas produk

• Permohonan tata cara registrasi / sertifikasi produk

• Pemohon merupakan Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perseorangan

• Fotokopi Akte Pendirian Badan Publik bagi pemohon Badan Hukum Indonesia

• Mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Informasi Publik ke PPID Balai POM di Mamuju

HAK

• Menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan Undang - Undang

• Menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan

• Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan

KEWAJIBAN

• Pengelolaan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

• Penyediaan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan

• Pengembangan sistem pengelolaan informasi Publik

• Pengambilan kebijakan Informasi Publik yang didasarkan pada pertimbangan tertulis

• Pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan