1. Hakim dan Aparatur yang telah bekerja minimal 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja.

2. Sisa hak cuti tahunan yang tidak digunakan pada tahun sebelumnya dapat digunakan pada tahun berjalan, dengan jumlah sisa yang bisa diambil maksimal 6 hari kerja. 

3. Apabila cuti tahunan tidak digunakan sama sekali selama 2 tahun berturut-turut, maka hak cuti di tahun berikutnya dapat diambil hingga maksimal 24 hari kerja.

4. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat berwenang paling lama 1 tahun jika ada kepentingan dinas yang mendesak.

5. Untuk perjalanan ke tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah hingga paling lama 12 hari kalender.

1. Hak Cuti Besar selama 3 bulan kalender diberikan kepada Hakim dan Aparatur yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 5 tahun.

2. Syarat masa kerja 5 tahun dapat dikecualikan untuk kepentingan menunaikan ibadah haji pertama kali atau untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya.

3. Pegawai yang mengambil Cuti Besar tidak berhak lagi atas Cuti Tahunan pada tahun yang sama.

4. Selama menjalani Cuti Besar, pegawai tidak berhak atas tunjangan jabatan, namun tetap menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan.

1. Setiap Aparatur yang sakit berhak atas cuti sakit, yang untuk durasi lebih dari 14 hari wajib melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah.

2. Aparatur yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit selama paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.

3. Bagi Aparatur yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas, berhak atas cuti sakit sampai dinyatakan sembuh.

4. Selama menjalankan cuti sakit, pegawai tetap memperoleh penghasilan penuh yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.

1. Hak Cuti Melahirkan diberikan selama 3 bulan kalender untuk kelahiran anak pertama, kedua, dan ketiga saat menjadi CPNS/PNS.

2. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, pegawai diberikan hak Cuti Besar dengan mengesampingkan syarat masa kerja 5 tahun.

3. Selama menggunakan cuti melahirkan, pegawai berhak atas seluruh penghasilannya.

1. CAP dapat diberikan paling lama 1 bulan untuk alasan seperti anggota keluarga inti sakit keras/meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, atau suami mendampingi istri melahirkan. Alasan lain yang diperbolehkan adalah jika pegawai mengalami musibah seperti kebakaran rumah atau bencana alam. 

2. Alasan sakit keras harus dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

3. Cuti ini tidak dapat digunakan untuk keperluan menjalankan ibadah umroh.

1. Cuti Bersama ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.

2. Pelaksanaan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Presiden tidak mengurangi atau memotong hak Cuti Tahunan pegawai.

1. Dapat diajukan oleh Hakim dan Aparatur yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak. 

2. Dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun jika ada alasan penting. 

3. Selama menjalankan CLTN, pegawai tidak memperoleh penghasilan dan tunjangan. 

4. Jangka waktu CLTN tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. 

5. Hanya dapat diberikan dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

6. Pegawai yang telah selesai menjalankan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI paling lama 1 bulan setelahnya. 

Alasan yang Diperbolehkan: 

1. Mengikuti atau mendampingi suami/istri yang sedang tugas negara/tugas belajar. 

2. Mendampingi suami/istri yang bekerja di dalam/luar negeri. 

3. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan. 

4. Mendampingi anak berkebutuhan khusus atau suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus. 

5. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur. 

1. Pengajuan cuti harus tertulis menggunakan formulir resmi. 

2. Permintaan Cuti Tahunan diajukan paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan.

3. Permintaan Cuti Besar diajukan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan.

4. Cuti ke luar negeri harus diajukan 1 bulan sebelumnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung.