Pengertian Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat)

Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) ialah konflik dua tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah bagian barat Papua . Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir Soekarno Presiden Indonesia saat itu mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara kota Yogyakarta. Soekarno pun membentuk Komando Mandala. Dan Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini yaitu mempersiapkan, merencanakan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan negara Indonesia.

Isi Trikora

• Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.

• Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.

• Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Tujuan Trikora

Pemerintah melakukan berbagai macam upaya dengan tujuan mengembalikan Irian Barat agar menjadi bagian dari Indonesia. Dalam Trikora banyak persiapan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, mulai dari persiapan militer, melakukan diplomasi, kebijakan ekonomi, dan konfrontasi total.

Pada segi militer

persiapan Indonesia mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara negara Indonesia dan Belanda. Akhirnya, pada Desember tahun 1960, Jenderal A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan syarat pembayaran dalam jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa negara Indonesia mempunyai angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. 

Amerika Serikat tak pernah mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini bisa “menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat”.

Akan tetapi pada bulan April tahun 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana supaya PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada negara Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini dikarenakan iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa bangsa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tak mendapat dukungan AS.

Pada segi diplomasi

Persiapan Indonesia ialah mendekati berbagai negara seperti negara Australia, Selandia Baru, Thailand, Jerman, India, Pakistan, Britania Raya, dan Perancis agar tak memberi dukungan pada Belanda jika terjadi pecah perang antara negara Indonesia dan Belanda.

Pada Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan supaya Belanda menyerahkan Papua bagian barat pada negara Indonesia melalui PBB dengan jangka waktu 2 tahun.

Pada segi ekonomi

Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Ir Soekarno mengeluarkan undang-undang nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi pada semua perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. seperti:

• Perusahaan Listrik

• Perusahaan Perkebunan

• Nederlandsche Handel-Maatschappij

• Perusahaan Perminyakan

• Rumah Sakit (CBZ) menjadi RSCM

Dan kebijakan-kebijakan lain seperti:

• Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda

• Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia

• Memindahkan pasar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat)

• Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia

Akhir dari konflik

Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda agar berunding dengan bangsa Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan Amerika Serikat