Sejarah demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan consensus atau mufakat.

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung.

Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.

Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.

Prinsip-prinsip demokrasi

Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[40] Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”.[41] Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:[41]

1. Kedaulatan rakyat;

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

3. Kekuasaan mayoritas;

4. Hak-hak minoritas;

5. Jaminan hak asasi manusia;

6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;

7. Persamaan di depan hukum;

8. Proses hukum yang wajar;

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Asas pokok demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

• Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan

• Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum

5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Pengertian Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.

Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

Asas demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani, lebih tepatnya di kota yang bernama Athena. Demokrasi yang berlaku pada waktu itu adalah demokrasi langsung, hal ini dikarenakan pada waktu itu rakyat secara langsung ikut musyawarah dalam suatu rapat atau perundingan untuk mendapatkan keputusan bersama. Di kota Athena dapat diterapkan demokrasi langsung sebab pada waktu itu penduduk atau rakyatnya masih sedikit, sehingga memungkinkan untuk dikumpulkan dan diajak untuk musyawarah.

Definisi dari demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Kata kuncinya adalah seluruh rakyat, jadi pada demokrasi langsung seluruh rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Demokrasi langsung bisa diterapkan ketika melakukan pemilihan seorang pemimpin atau pejabat publik, sebagai contoh adalah pemilihan presiden secara langsung.

Tetapi demokrasi langsung akan sulit diterapkan dalam hal pengambilan keputusan suatu masalah, hal ini karena tidak mungkin mengajak seluruh rakyat untuk berkumpul dan bermusyawarah bersama untuk mendapatkan solusi. Tidak memungkinkan ini disebabkan karena jumlah rakyat yang sangat banyak, dan masing-masing memiliki kepentingan. Di tambah lagi pasti akan lama dalam menghasilkan suatu putusan.

Hal itu belum ditambah dengan permasalahan negara yang sangat banyak dan semakin hari kian rumit, tidak semua rakyat juga mengerti atau menguasai permasalahan yang ada. Maka dari itu, suatu negara yang besar seperti Indonesia dan negara-negara lainnya tidak menerapkan demokrasi langsung, melainkan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Kelemahan dan Kelebihan Demokrasi Langsung

Kelemahan System Demokrasi Langsung

1. Waktu dan biaya anggaran yang membengkak hal ini terjadi karena dalam pemilihan langsung memerukan biaya untuk percetakan , gaji pengawas pemilu , gaji KPU dan lain-lain ini lah yang menjadi alasan untuk di ambil kembali oleh DPRD.

2. Politik uang merupakan hal yang akan selalu ada ketika seseorang yang haus kekuasaan sehingga menimbulkan korupsi alias ingin balik modal.

3. Sering terjadinya konflik sosial horizontal yang terjadi di masyarakat dikarenakan elit politik yang tak memperdulikan pendukungnya sehingga memicu aksi saling serang.

4. Sulit diterapkan pada penduduk yang jumlah polulasinya banyak karena akan banyak menguras waktu dan tenaga.

Kelebihan System Demokrasi Langsung

• Rakyat ikut merasakan memajukan daerahnya dengan cara memilih ketua daerahnya masing  masing.

• Rakyat mempunyai kontribusi langsung terhadap kekuasaannya

• Meningkatkan kesadaran politik sehingga rakya berpikir rasional dan kritis dengan masalah yang  dihadapi di daerahnya

Ketentuan Demokrasi Langsung

• Semua warga negara harus berkumpul di tempat tertentu untuk pertemuan massa.

• Masalah langsung dibahas dan diperdebatkan.

• Setiap orang kemudian langsung memutuskan suatu perkara.

• Isu yang didukung mayoritas dianggap keluar sebagai pemenang.

• Pertemuan warga juga bertugas menunjuk pejabat pemerintah yang memegang pos administrasi.

• Memungkinkan warga mengajukan rancangan perundangan untuk divoting asal mendapat cukup dukungan dari masyarakat.

• Warga juga diperbolehkan mengusulkan amandemen konstitusi asal mendapatkan cukup dukungan dari masyarakat.

Pengertian Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Biasanya dilaksanakn dengan pemilihan umum,secara terminology Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual.

Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik. Torres demokrasi dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik.

• Classical aristolian theory,

• medieval theory dan,

• contemporary doctrine.

Torres melihat demokrasi dari segi formal dan substantive.

Formal menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi dalam 4 bentuk:

1. Menitikberatkan pada perlindungan terhadap tirani

2. Menitikberatkan berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan.

3. Melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat di penuhi bahwa tidak dapat mencapai partisipasi tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan social.

4. Perubahan social dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling ketergantungan.

Dari segi terminology dan konseptual ada beberapa pendapat :

• Tradisi pemikiran Aristotelian,demokrasi merupakkan bentuk pemerintahan

• Tradisi medieval theory menerapkan roman law dan konsep popular souvregnty.

• Contemporary doctrine dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni

• Harris Soche,demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat

• Henry B Mayo,sistem politik demokratis adalah menunjukan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak,wilayahnya semakin luas,dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks.

Kelebihan dan kelemahan demokrasi tidak langsung

1. lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks

2. jarak yang jauh dari proses pembuatan kebijakan yang sesungguhnya bisa membuat masyarakat bisa menolaknya ketika hendak diterapkan

3. mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat,merumuskan,dan melaksanakan kebijakan bersama

4. mudah terjebak dalam kepentingan para wakil rakyat yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat

5. memungkinkan fungsi-fungsi pemerintah berada ditangan-tangan yang lebih terlatih untuk itu atau

6. demokrasi perwakilan menghadapi persoalan waktu dan jumlah seperti yang dihadapi demokrasi langsung

7. cenderung menciptakan politik yang stabil karena menjauhkan masyarakat dari(konflik)politik;dan karenanya mendorong kompromi

Tipe Demokrasi tidak langsung

Tipe-tipe demokrasi tidak langsung adalah bentuk pemerintahan dimana warga masyarakat juga berhak menjalankan hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik,namun bukan dalam kapasitas personal melainkan melalui kapasitas perwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya.

Tipe demokrasi ini yaitu:

• Demokrasi parlementer
  disini parlemen merupakan satu-satunya lembaga lembaga pengambil keputusan tertinggi. Lembaga eksekutif dipimpin oleh perdana menteri ,yang posisinya sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh parlemen.

• Demokrasi presidensial
  disini kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga merupakan kekuasaan mandiri,baik dalam pembentukan pemerintahan maupun dalam menyusun perundang-undangan.

• Demokrasi campuran
  dalam prakteknya banyak negara yang mengkombinasikan keduanya. Seperti negara Swiss,Portugal,ataupun Perancis.

Persamaan Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung

1. Dalam pemilihan umum, rakyat memilih sendiri orang yang akan menjadi wakil-wakil mereka yang nantinya akan menyalurkan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat hinggamembuat keputusan politik berdasarkan kedua hal tersebut.

2. Negara yang memakai sistem demokrasi perwakilan, rutin melakukan/mengadakan pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang akan menjadi wakil-wakil rakyat dan ditempatkan ke dalam lembaga-lembaga perwakilan.

3. Pemilihan umum itu bersifat bebas serta hasilnya berpengaruh untuk kepentingan orang banyak, dan juga kebijakan-kebijakan baru yang akan dibuat setelah wakil-wakil rakyat tersebut terpilih.

Perbedaan Demokrasi Langsung Dan Tidak Langsung

• Demokrasi langsung dapat disebut juga demokrasi murni, karena setiap keputusan di dalam negara diputuskan langsung oleh rakyat dan untuk rakyat tanpa melalui perwakilan.

• Keikutsertaan rakyat memiliki peran penting dalam semua bentuk/proses pengambilan keputusan. Ini akan berpengaruh dalam sebuah kebijakan yang diambil dan yang akan dijalankan oleh
  pemerintah.

• Di dalam demokrasi langsung, setiap orang bebas berkesempatan dan berpartisipasi dalam membuat keputusan-keputusan publik.

• Setiap kegiatan pemerintahan lebih bersifat transparan terhadap masyarakat karena dijalani langsung oleh rakyat.

• Dikarenakan cakupan wilayah yang tidak luas dan jumlah warga yang sedikit, mudah untuk mengumpulkan seluruh warga negara dalam setiap pertemuan.

• Setiap masalah atau perkara yang ada di negara tersebut langsung dibahas dan diselesaikan oleh rakyat dalam sebuah pertemuan tanpa harus melalui lembaga-lembaga perwakilan dan keputusan
  yang diambil juga merupakan keputusan rakyat.

• Dalam memutuskan perkara, seringkali keputusan yang diambil adalah keputusan yang didukung oleh mayoritas rakyat yang ikut berkumpul.

• Pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan juga dipilih langsung oleh rakyat.

• Warga mungkin diperbolehkan untuk menyusun rancangan undang-undang dengan syarat mendapatkan dukungan yang cukup dari mayoritas warga negara melalui proses voting atau
  musyawarah.

• Amandemen konstitusi dapat diusulkan atau bahkan dilakukan oleh rakyat dengan syarat mendapatkan dukungan yang cukudai mayoritas warga.

• Sistem pemerintahan demokrasi langsung atau sistem pemerintah yang dipegang lansung oleh rakyat kemungkinan hanya bisa dijalankan di dalam negara yang wilayahnya tidak terlalu luas dan jumlah warganya tidak terlalu banyak. Contohnya seperti polis masa Yunani Kuno.

• Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan demokrasi langsung dilaksanakan oleh rakyat melalui pemilihan umum. (baca juga: Demokrasi Era Reformasi)

Contoh Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung

Contoh Demokrasi Langsung

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, demokrasi langsung tidak dapat digunakan oleh negara ataupun masyarakat dengan permasalahan yang kompleks. Namun, ada kalanya demokrasi langsung digunakan oleh suatu negara dalam rangka suatu kegiatan politik tertentu. Nah, agar pembaca semakin memahami mengenai apa itu demokrasi langsung, di bawah ini penulis uraikan beberapa contoh demokrasi langsung dalam kehidupan sehari-hari:

1. Pemilihan Umum
   Pemilihan umum atau biasa kita singkat menjadi pemilu merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar bagi setiap negara yang ada di negara ini. Terdapat jenis-jenis pemilu yang berbeda, bergantung pada siapa yang dipilih di dalam pemilu tersebut. Entah presiden dan wakil presiden, atau anggota legislatif. Pemilu merupakan bentuk demokrasi langsung karena semua rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih calon yang dikehendakinya. Saat ini, pemilu pada tingkat negara merupakan hal yang rawan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga harus kita awasi bersama pelaksanaannya.

2. Demonstrasi atau Unjuk Rasa
   Salah satu cara mengemukakan pendapat di muka umum adalah dengan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Unjuk rasa sendiri ialah pernyataan pendapat secara massal yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah besar. Salah satu demonstrasi yang paling besar pengaruhnya di indonesia ialah ketika rakyat dan para mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR menuntut turunnya presiden Soeharto pada tahun 1998. Dikatakan sebagai salah satu contoh demokrasi langsung karena dalam demonstrasi rakyat dapat langsung menyampaikan pendapatnya pada penguasa.

3. Pemilihan Kepala Desa
   Seperti halnya pemilihan umum presiden dan anggota legislatif, pemilihan kepala desa juga merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tingkatan organisasi pemerintahan yang kecil seperti desa pun rakyat dapat menyalurkan suaranya dalam pemilihan kepala desa untuk memilih calon yang dikehendakinya. Desa merupakan pilar pembangunan dari suatu negara, maka dari itu, setiap warga negara harus berhati-hati di dalam memilih

4. Pemilihan Ketua OSIS
   OSIS atau Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan salah satu organisasi yang sangat dekat hubungannya dengan para siswa. Mengapa demikian? OSIS adalah tempat pertama seorang siswa untuk mempelajari keterampilan berorganisasi. Tugas OSIS sendiri adalah menampung keinginan siswa untuk mengadakan berbaai kegiatan. Pemilihan ketua OSIS merupakan tiruan dari pemilu pada umumnya. Terdapat siswa yang mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua, mengadakan kampanye, hingga saatnya pencoblosan yang diikuti oleh seluruh siswa.

Contoh Demokrasi Tidak Langsung

Di dalam suatu negara, contoh demokrasi langsung dan tidak langsung pasti digunakan di dalam kehidupan berpolitik negara tersebut. Terlebih demokrasi tidak langsung, demokrasi ini paling banyak digunakan untuk menghasilkan berbagai keputusan penting suatu negara. Jadi, seperti apa tepatnya pelaksanaan demokrasi tidak langsung di dalam kehidupan suatu negara? Berikut ini penulis sampaikan beberapa contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari:

• Pembuatan Undang-Undang
  Di dalam suatu negara, tentunya terdapat banyak rakyat yang tidak dapat disatukan di dalam satu ruang saja. Maka dari itu, untuk pembuatan undang-undang sendiri digunakan prinsip perwakilan rakyat. Pembuatan undang-undang merupakan salah satu tugas dan wewenang DPR . Pembuatan undang-undang sangat penting karena undang-undang merupakan salah satu kebijakan publik yang berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

• Pemilihan Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat
  Dewan Perwakilan Rakyat memang merupakan lembaga yang mewakili rakyat suatu negara. Di dalamnya terdapat ketua yang harus memimpin lembaga tersebut agar berjalan sebagai mestinya. Pemilihan ketua umum DPR ini melalui mekanisme musyawarah dari para perwakilan rakyat yang ada di DPR. Maka dari itu, pemilihan ketua umum DPR merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung karena yang terlibat adalah perwakilan rakyat.

• Pemilihan Ketua Rukun Tetangga
  Ketua Rukun Tetangga atau dapat kita singkat menjadi ketua RT merupakan pemimpin organisasi masyarakat pada tingkat yang paling kecil namun perannya begitu besar. Pemilihan ketua RT dikatakan sebagai salah satu contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung karena pemilihan ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah dimana setiap yang bermusyawarah merupakan perwakilan dari keluarga yang ada di kawasan Rukun Tetangga tersebut.