c. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya dikelola secara mandiri oleh para aktivis yang memiliki kepedulian tinggi untuk memajukan penegakan keadilan. Mereka membantu para korban kejahatan HAM atau pihakpihak lain yang mengalami ketidakadilan hukum. Peran Lembaga Bantuan Hukum diantaranya sebagai berikut: 

1. Relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. 

2. Membela dan melindungi hak asasi manusia. 

3. Penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan hak-hak asasi manusia. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara lembaga ini bersifat pengabdian dan professional. Bersifat pengabdian karena perbuatannya ialah semata-mata mengabdikan diri untuk kepentingan hukum atau HAM. Bersifat profesional karena tindakan dan perbuatannya sesuai dengan bidang keahliannya yaitu mengerjakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan di bidang hukum dan hak asasi manusia 

e. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi 

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum dibentuk oleh Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Hukum. Hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Penguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan lembaga ini diharapkan bisa membantu masyarakat terutama pihak-pihak yang sedang memperjuangkan keadilan hukum dan HAM. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai peran sebagai berikut : 

1. Sebagai kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM. 

2. Pelaksana program Tri Darma perguruan tinggi di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

3. Wahana pelatihan pembelaan dan penegakan Hukum dan HAM

Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakkan HAM

Setiap manusia tentu tidak ingin hak-hak dasar yang dimiliki diganggu atau dilecehkan orang lain. Sebagai contoh, kita tentu tidak ingin harta benda yang dimiliki diambil oleh orang lain. Kita pun tidak ingin nama baik dicemarkan oleh orang lain atau martabat sebagai manusia dilecehkan dan direndahkan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Untuk itu, sudah sepantasnya menyadari bahwa dalam diri sendiri dan orang lain melekat hak-hak dasar yang harus dipertahankan dan dihargai demi keberadaannya sebagai manusia.

Namun dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang yang dengan tega mengambil hak-hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Misalnya: terjadi kasus pembunuhan, perusakan terhadap harta benda orang lain atau pengusiran terhadap kelompok etnis tertentu. Inilah yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu : 

1. Negara atau penyelenggara negara Misalnya: negara membuat kebijakan yang salah atau kebijakan itu disalahgunakan oleh pejabat pelaksana. 

2. Pihak-pihak di luar negara, yaitu: orang, masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat. 

Contoh: aksi kerusuhan, perkelahian, pembakaran dan pembunuhan. 

Agar dapat memahami lebih jelas lagi tentang HAM dan dapat melakukan upaya penegakannya tidak ada salahnya jika dalam bagian ini kalian mempelajari contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM diantaranya sebagai berikut: 

Kasus Trisakti

Insiden penting yang sangat berpengaruh pada membesarnya gelombang anti Orde Baru adalah peristiwa terbunuhnya empat mahasiswa Tri Sakti. Peristiwa diawali Selasa 12 Mei 1998, sekitar 6000 orang mahasiswa dan karyawan, dosen, pimpinan fakultas dan universitas berkumpul di universitas Tri Sakti. Mereka menggelar mimbar bebas unjuk keprihatinan terhadap kondisi politik dan ekonomi mutakhir. Suhu politik di tanah air kian mendidih ketika aksi massa gerakan anti Orde Baru mulai berbenturan dengan tembok pelindung Orde Baru yaitu blokade aparat keamanan. Pada pukul 12.30 WIB mahasiswa bermaksud Long March menuju DPR/MPR RI namun tertahan oleh blokade aparat didepan kantor walikota Jakarta Barat. Negosiasi dilakukan dengan aparat namun gagal. Menjelang pukul 17.00 WIB disepakati untuk sama-sama mundur dan membubarkan diri. Provokasi kecil-kecilan sempat terjadi, namun gagal membakar emosi massa, tidak ada yang istimewa dari aksi ini. Selepas pukul 17.00 WIB ketika massa mulai bergerak kembali ke kampus terdengar tembakan beruntun. Gas air mata dilemparkan, barisan aparat menyerang mahasiswa yang berjalan ke kampus. Semua terkejut, mahasiswa lari tunggang langgang, bentrokan antara mahasiswa lawan aparat keamanan berlangsung lama hingga pukul 20.00 WIB. Korban luka berjatuhan dan lebih mengejutkan lagi empat mahasiswa Trisakti tewas akibat tembakan-tembakan peluru tajam yang diduga sudah direncanakan dan dilakukan oleh penembak profesional. 

Kasus Marsinah

Kasus ini berawal dari unujuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT CPS pada tanggal 34 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya. Pada 5 Mei 1993 Marsinah menghilang dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 1993 Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk. Perlakuan tidak berhenti pada PHK 13 orang dan matinya Marsinah, karena pada tanggal 7 Mei 1993 masih ada 8 orang buruh PT CPS di PHK (Prisma, 4 April 1994 : 71 73, Saurip Kadi, 2000 : 24) 

Selain dua contoh kasus di atas masih banyak lagi contoh kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan para ulama di Jawa Timur, kerusuhan dan kekerasan di Poso Sulawesi, Tanjung Priok 1984, kasus Semanggi, peristiwa Sampit, Kalimantan Tengah, peristiwa kerusuhan pasca jejak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Pelanggaran HAM tidak hanya terkait dengan kekerasan maupun kerusuhan, namun penghilangan terhadap nyawa seseorang juga contoh kasus pelanggaran HAM. Diantaranya terbunuhnya Wartawan Bernas tahun 1996, serta kasus terbunuhnya salah satu aktivis HAM Munir.

Kita kemudian berpikir, mengapa pelanggaran HAM bisa terjadi? Pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya: 

1. Rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kemauan untuk mematuhi segenap peraturan yang ada. Rendahnya kesadaran hukum akan berkibat buruk terhadap perlindungan HAM. Jika hal ini terjadi pada aparat pemerintah dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memungkinkan lahirnya kebijakan publik yang potensial menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Begitu juga jika terjadi pada masyarakat pada umumnya, akan berakibat pada berbagai kekerasan di tengah masyarakat. 

2. Rendahnya kesadaran kemanusiaan. Kesadaran kemanusiaan dapat diwujudkan dalam bentuk menghargai hak-hak dasar yang telah melekat seperti hak hidup, hak berusaha maupun hak untuk dihargai. Jika kesadaran kemanusiaan ini rendah maka seseorang akan dengan mudah melanggar hak orang lain. Misalnya mencela, menghancurkan tempat usaha orang lain maupun membunuh. 

3. Tingkat pengetahuan tentang HAM yang rendah. Seringkali kita menjumpai berbagai pelanggaran HAM terjadi karena seorang pelanggar HAM memang tidak banyak mengetahui kalau perbuatannya dapat dikategorikan pelanggaran HAM. Misalnya tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan kematian. Hal ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM karena melanggar hak dasar yakni hak hidup seseorang. Dengan demikian sebagai pelajar tentu kalian bisa menyebarkan pengetahuan HAM mulai dari lingkungan terdekat dengan penyuluhan maupun kegiatan lain.

Dari peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di atas, kita semua memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya penegakan hak-hak asasi manusia. Walaupun secara formal tanggung jawab ada pada negara, tetapi peran masyarakat luas justru akan memiliki dampak yang sangat besar bagi terbangunnya kesadaran menghormati HAM. 

Tanggung jawab tersebut harus diawali dengan pemahaman akan pentingnya perlindungan terhadap HAM. Tiap orang harus memahami bahwa martabat kemanusiaan seseorang perlu mendapat pengakuan dan perlindungan agar keberadaannya sebagai manusia terhormat. Jika semua orang memahami maka akan semakin mudah untuk menyebarluaskan pentingnya tanggung jawab masing-masing individu untuk ikut aktif dalam upaya penegakan HAM. 

Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah dan masyarakat luas. 

Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan: 

1. Tidak mengganggu ketertiban. 

2. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. 

3. Menghormati keberadaan masing-masing. 

4. Berkomunikasi dengan baik dan sopan. 

5. Ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan dan pandangan politik nya serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya. 

Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap sebagai berikut : 

1. Menghormati dan melaksanakan instrumen HAM.

2. Membantu terlaksananya program penyuluhan hak-hak asasi manusia. 

3. Mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM 

4. Ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM. 

5. Menghargai hak-hak kaum perempuan. 

6. Membantu terlaksananya perlindungan hak anak. 

Partisipasi dalam upaya penegakan HAM bisa berupa perilaku aktif setiap warga negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM baik yang bersifat nasional maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang dibenarkan. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi kita dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemedekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial“. 

Sikap ini juga sejalan dengan “Deklarasi Pembela HAM” yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998, bahwa setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk ikut serta dalam kegiatan menentang pelanggaran HAM. Bentuknya bisa berupa pertemuan secara damai, membentuk atau bergabung dan ikut serta dalam organisasi-organisasi pemerintah maupun non pemerintah untuk melakukan penentangan terhadap pelanggaran HAM. Bagaimana sebaiknya sikap sebagai warga negara Indonesia terhadap upaya penegakan HAM ? 

Sikap warga negara terhadap upaya penegakan HAM antara lain: 

1. Sikap tegas tidak membenarkan setiap pelanggaran HAM 

Mengapa sikap tegas tidak membenarkan dan tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran HAM harus dijalankan? Untuk menjawabnya dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi moral pelanggaran terhadap HAM jelas tidak benar karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dilihat dari segi hukum atau yuridis pelanggaran HAM jelas tidak sejalan dengan prinsip sistem hukum HAM yang mengharuskan setiap orang/negara menghormati dan mematuhi instrumen HAM. Dilihat dari segi politik, pelanggaran HAM akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang, kelompok maupun bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 

2. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM 

Sikap mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, diantaranya: 

• Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Misalnya: mendukung upaya pemerintah menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM dengan menggelar peradilan HAM. 

• Mendukung setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan bisa berwujud makanan, pakaian, obatobatan dan tenaga medis. 

• Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi para korban. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak mencukupi, maka harus diberikan kompensasi yaitu kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi pada korban atau keluarganya. Rehabilitasi bisa bersifat psikologis, medis dan fisik. Rehabilitasi psikologis misalnya berupa pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stress dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis berupa jaminan pelayanan kesehatan. Rehabilitasi fisik dapat berupa pembangunan kembali serana dan prasarana, seperti : perumahan, air minum, perbaikan jalan dan lain-lain. 

• Kalian bisa menunjukkan sikap mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM baik yang dilakukan oleh Komnas HAM, peradilan HAM, LSM dan perorangan dan lembaga lainnya diantaranya dalam bentuk tulisan yang di publikasikan lewat majalah, sekolah, surat kabar, dikirim ke lembaga-lembaga penegak HAM terkait. Tentunya bisa juga secara lisan dengan menyampaikannya kepada lembaga terkait secara langsung. 

Mengahargai Upaya Perlindungan dan Penegakkan HAM

Kita tentu menyadari untuk mencapai cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur harus didukung dengan sikap menghargai hak asasi manusia. Sebab, cita-cita tersebut bisa tercapai bila seluruh warga negara dilindungi hak-haknya. Hak warga negara mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan kebutuhan lainnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan sikap tersebut. Bukti nyatanya adalah pada tanggal 23 September 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-undang No. 39 tahun 1999 lahir karena pertimbangan sebagai berikut : 

1. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 

2. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima negara Indonesia. 

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat. Serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran HAM Berat. Pemerintah juga membentuk Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Tujuannya persoalan HAM dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. 

Pada dasarnya, upaya pemerintah dalam melindungi HAM diarahkan untuk : 

1. Menjawab persoalan hak asasi yang bersifat recurrent artinya persoalan HAM yang telah dihadapi dari masa ke masa dalam waktu yang relatif lama. Persoalan nasional yang mendapat perhatian, misalnya kasus pelanggaran hak asasi di Timor Timur dan Tanjung Priok. 

2. Menjawab persoalan hak asasi yang bersifat temporer atau muncul sebagai burning issues yang berdimensi luas. Artinya Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat mengisolasikan diri dari sejumlah persoalan HAM yang dihadapi bangsa-bangsa lain sebagai persoalan kontemporer kolektif. 

3. Membudayakan institusi HAM dalam menjawab sejumlah persoalan HAM masa kini dan mendatang. 

Lembaga perlindungan HAM yang utama adalah negara sebagaimana disebutkan dalam tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dengan demikian peranan negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia tidak boleh ditawar-tawar, artinya negara wajib melindungi warga negaranya terhadap segala penindasan dan perampasan Hak Asasi Manusia. 

Tindakan perlindungan terhadap HAM ini dapat dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lembaga di luar negara seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Biro Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. 

Perlindungan HAM dilakukan untuk melindungi seseorang atau sekelompok orang atau bangsa dari terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan HAM. Perlindungan ini bersifat internasional dan nasional baik dalam bentuk aturan maupun dalam pelaksanaannya. Upaya perlindungan HAM secara internasional terdiri dari: 

1. Instrumen internasional yang meliputi instrumen umum dan instrumen khusus 

2. Prosedur atas perjanjian yang mencakup mekanisme pengawasan pada basis (dasar) perjanjian 

3. Prosedur berdasarkan wewenang yang melekat. 

Secara nasional dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyangkut perlindungan HAM antara lain dikemukakan : 

1. Dalam penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM. 

2. Kewajiban dasar manusia untuk tunduk pada hukum negara ikut dalam pembelaan negara, menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang (pasal 67, 68, 69 dan 70). 

3. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, yang meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara serta bidang lain. 

4. Pembatasan HAM hanya dibenarkan berdasarkan UU kecuali terhadap HAM yang tidak dapat dikurangi yaitu hak untuk hidup. 

5. Pembentukan Komnas HAM yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM, melalui fungsi-fungsi pengkajian, penelitian, pengolahan, pemantauan. 

6. Masyarakat (perorangan, kelompok organisasi politik, lembaga kemasyarakatan) berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan perlindungan HAM dalam bentuk penyampaian dan kebijakan HAM, mengajukan usulan perumusan dan kebijakan HAM serta melakukan penelitian pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. 

7. Pengadilan HAM dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, yang merupakan pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atai diskriminasi yang dilakukan secara istimewa. 

Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diuraikan diatas, dapat dilakukan melalui kegiatan berikut : 

1. Membuat kesepakatan internasional yang dirumuskan dalam deklarasi, perjanjian dan piagam tentang HAM, kemudian di ratifikasi oleh masing-masing negara menjadi hukum positif yang berlaku di negara masing-masing. 

2. Dalam lingkungan internasional upaya perlindungan secara yuridis kurang dilakukan, namun banyak ditempuh melalui publisitas, pembicaraan dalam sidang umum PBB, bahkan disertai dengan sanksi-sanksi baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik terhadap negara yang dinilai melakukan pelanggaran HAM. 

3. Mekanisme pengawasan secara internasional dilakukan melalui laporan periodik pengadaan negara untuk penyesuaian secara damai, pengaduan perseorangan secara fakultatif, pemanfaatan badan-badan atau organisasi khusus yang bersifat internasional, dialog antar negara peserta, mendengarkan pendapat ahli dan dialog kritis antar negara secara de jure dan de facto. 

4. Masing-masing bertanggung jawab atas perlindungan HAM di negaranya masingmasing yang dilakukan melalui : 

• Perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lain melalui prosedur hukum dan ketentuan perundanganundangan yang berlaku pada setiap bidang kehidupan yang sudah diratifikasi oleh pemerintah negara bersangkutan. 

• Pembentukan Komnas HAM untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam perlindungan HAM, mengingat penegakan hukum kurang berjalan dengan semestinya terutama yang dilakukan secara massal dan dalam jabatan tertentu. 

• Perlindungan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan yang dikategorikan dalam “Pelanggaran HAM berat” yang berupa pemusnahan seluruh atau sebagian rumpun bangsa, kelompok, suku, warna kulit, agama, jenis kelamian, umur atau cacat mental atau cacat fisik, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. 

Selain menghargai perlindungan HAM kita juga wajib menghargai upaya penegakan HAM. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia serta menyeret ke pengadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan “Universal Declaration of Human Rights” atau Deklarasi Hak Asasi Manusia se dunia pada tanggal 10 Desember 1984, maka semua negara PBB mempunyai kewajiban memasukkan Hak Asasi Manusia ke dalam UUD negaranya, oleh karena Indonesia juga anggota PBB, maka Indonesia mempunyai kewajiban memasukkan perlindungan terhadap HAM dalam UUD negara Republik Indonesia. Hal ini nyatanya telah dilakukan para pendiri negara serta ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan lainnya 

Pemerintah terus berupaya menyempurnakan berbagai peraturan yang berhubungan dengan HAM agar perlindungan HAM dapat terlaksana dengan baik. Pembentukan Komnas HAM sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati piagam HAM PBB. Usaha memajukan dan melindungi HAM di Indonesia itu disesuaikan dengan prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM kita hargai demi menegakkan HAM di Indonesia. 

Rangkuman

1. Hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, hak dasar itu disebut hak asasi manusia (HAM) yang berlaku universal pada semua manusia tanpa membedakan. 

2. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial (monodualis) dalam hubungan dengan sesama dituntut saling menghargai dan menghormati, termasuk menghormati hak asasinya. 

3. Dalam piagam Hak Asasi Manusia Sedunia, hak asasi manusia dibedakan sebagai berikut: 

• Hak asasi pribadi (personal rights) 

• Hak asasi ekonomi atau harta milik (property rights) 

• Hak-hak asasi politik (political rights) d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), 

• Hak asasi persamaan hukum (rights of equality) 

• Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (prosedural rights 

4. Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: 

• Pancasila 

• Undang-Undang Dasar 1945 

• Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 

• Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

• Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia 

• Peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 

5. Agar pelaksanaan peraturan perundangan tersebut lebih efektif pemerintah dan masyarakat perlu membentuk lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia. 

6. Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia antara lain: 

• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

• Pengadilan HAM 

• Lembaga Bantuan Hukum (LBH) d. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi 

7. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu : 

• Negara atau penyelenggara negara. 

• Pihak-pihak diluar negara, yaitu: orang, masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat. 

8. Sebagai warga negara wajib menghargai perlindungan dan upaya penegakan hak asasi manusia.