SIPJI

1. Jenis Ikan yang dilindungi dan atau tercantum dalam Appendiks CITES.

2. Enam Kegiatan Pemanfaatan :

• Penelitian dan Pengembangan, 

• Perdagangan, 

• Pengembangbiakan, 

• Aquaria, 

• Pertukaran, dan 

• Pemeliharaan  untuk Kesenangan.

3. SIPJI Berlaku 5 tahun , kecuali kegiatan pertukaran.

4. Berdasarkan Permen KP No 8 tahun 2020, termasuk Izin Usaha yang didelegasikan ke BKPM.

1. PP No 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi (Online Single Submission). unduh

2. Permen KP Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES. unduh

3. Permen KP Nomor 44/PERMEN-KP/2019 Perubahan atas Permen KP Nomor 61/PERMEN-KP/2018 (Penjelasan terkait PNBP). unduh

4. Permen KP No 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Perizinan Lingkup KKP ke BKPM. unduh

5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. unduh

Biaya Penerbitan SIPJI telah diatur dalam PP no 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

A. Pemanfaatan Jenis Ikan Penelitian dan pengembangan 

1. Perorangan, Kelompok, Masyarakat, Perguruan Tinggi Rp 1.920.000

2. Badan Hukum Rp 3.080.000

B. Pemanfaatan Jenis Ikan Pengembangbiakan 

1. Perorangan, Kelompok, Masyarakat, Perguruan Tinggi Rp 4.120.000

2. Badan Hukum Rp 8.520.000

C. Pemanfaatan Jenis Ikan Perdagangan

1. Pemanfaatan Jenis Ikan Perdaganan Dalam Negeri Rp 8.520.000

2. Pemanfaatan Jenis Ikan Perdaganan Luar Negeri Rp 14.640.000

D. Pemanfaatan Jenis Ikan Aquaria

1. Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi bukan non-komersil Rp 2.270.000

2. Badan Hukum Rp 8.520.000

3. Peragaan dalam bentuk atraksi Rp 16.770.000

E. Pertukaran

1. Pertukaran Dalam Negeri  Rp 3.020.000

2. Pertukaran Luar negeri Rp 18.020.000

F. Pemeliharaan Untuk Kesenangan Rp 2.670.000

Unduh PP No 85 Tahun 2021

merupakan perjanjian antar negara yang mengatur perdagangan flora dan fauna yang terancam punah.

Terbagi menjadi 3 bagian :

1. Appendix I : Daftar seluruh spesies yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan.

2. Appendix II : Daftar Spesies yang hampir terancam punah dan dapat menjadi terancam punah apabila perdagangannya terus berlanjut tanpa ada pengaturan.

3. Appendix III : Daftar spesies yang tidak terancam punah, tetapi di negara tertentu satusnya dilindungi. dapat ditingkatkan menjadi Appendix I atau  II.

Daftar Appendiks CITES

Daftar Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks di Indonesia