Satuan Unit Organisasi Pengelola 
Kawasan Konservasi

Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi yang mengelola KKD Provinsi NTB yaitu UPT Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) dengan wilayah kerja :
a. BLUD UPT BPSDKP Wilayah Pulau Lombok
b. BLUD UPT BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
c. BLUD UPT BPSDKP Wilayah Bima-Dompu 

Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan di wilayah Pengelolaannya

Tugas Fugsi
1.Pengelola kawasan konservasi di wilayah Pengelolaannya
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (llegal Fishing) di dalam kawasan maupun luar kawasan konservasi di seluruh wilayah Pengelolaannya;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan dan rumah tangga.

Dasar Hukum SUOP :

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pola Pengelolaan Keuangan Sesuai dengan :

2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 539-405 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 539-406 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 539-407 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu