Jalan Syakyakirti Lorong Pancasila Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus, Palembang
SMA Negeri 12 Palembang didirikan tanggal 1 Juli 1987 dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 052/0/1988 tanggal 8 Februari 1988. Mulai menerima siswa baru tahun pelajaran 1987/1988 untuk menampung siswa lulusan SMP yang berada di kawasan Tangga Buntung dan sekitarnya. SMA Negeri 12 semula berlokasi di kawasan Situs Taman Purbakala Sriwijaya, selanjutnya seiring dengan pembangunan dan perluasan situs kemudian SMA Negeri 12 pindah ke Lorong Pancasila pada tahun 1992 menempati areal dikawasan Lorong Pancasila. Pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di awal SMA Negeri 12 berdiri terdiri dari guru 10 orang, tata usaha 3 orang yang dipimpin oleh bapak M. Daud sebagai kepala sekolahÂ
PPID SMA Negeri 12 Palembang menyediakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum secara cepat sesuai kondisi yang terjadi.
Dalam keadaan darurat, warga sekolah dan pengunjung wajib mengikuti arahan petugas, jalur evakuasi, dan menuju titik kumpul yang telah ditetapkan.
PPID SMA Negeri 12 Palembang menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai ketentuan, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan.
Daftar Informasi Publik merupakan daftar yang memuat informasi publik yang berada di bawah penguasaan SMA Negeri 12 Palembang. DIP disusun untuk memudahkan masyarakat mengetahui jenis informasi yang tersedia, unit yang menguasai informasi, penanggung jawab, waktu pembuatan/penerbitan, bentuk informasi, serta jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
Dokumen: Daftar Informasi Publik SMA Negeri 12 Palembang Tahun 2025
Tidak seluruh informasi yang dikuasai badan publik dapat diberikan kepada publik. Informasi tertentu dapat dikecualikan setelah melalui pengujian konsekuensi dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPID SMA Negeri 12 Palembang hanya mengecualikan informasi berdasarkan alasan hukum yang sah, dengan memperhatikan konsekuensi apabila informasi dibuka dan kepentingan publik yang dilindungi.