Segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan penerima wajib dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
Pemberian tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan memengaruhi independensi, objektivitas, serta integritas pegawai/penyelenggara negara, baik diterima secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang memiliki hubungan pekerjaan.

Contoh-contoh Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

1. Hadiah/Hantaran dari Rekanan atau Pihak Berkepentingan

   • Hadiah ulang tahun dari kontraktor/pemasok.

   • Bingkisan lebaran/natal dari mitra kerja.

   • Hampers atau parcel akhir tahun dari penyedia jasa.

2. Fasilitas Perjalanan atau Akomodasi

   • Tiket perjalanan dinas yang dibayari pihak ketiga.

   • Akomodasi hotel gratis saat kunjungan kerja dari mitra.

   • Undangan perjalanan wisata dalam kapasitas kedinasan.

3. Pemberian Barang/Jasa

   • Smartphone atau laptop dari penyedia untuk “mendukung pekerjaan”.

   • Voucher belanja atau pulsa dari pihak yang berkepentingan.

   • Pengiriman barang secara cuma-cuma dari vendor.

4. Uang atau Komisi Tambahan

   • Komisi/bonus di luar ketentuan kontrak.

   • “Uang terima kasih” dari pengguna layanan.

   • Pembayaran honor yang tidak sesuai standar biaya instansi.

5. Pemberian Khusus Saat Acara atau Kegiatan

   • Bingkisan saat peluncuran proyek oleh pihak ketiga.

   • Fasilitas hiburan atau jamuan mewah oleh mitra kerja.

   • Sponsor pribadi dalam kegiatan kedinasan.

6. Pemberian dalam Bentuk Lain yang Berpotensi Konflik Kepentingan

   • Diskon khusus dari rekanan yang tidak berlaku umum.

   • Pemberian saham atau investasi di perusahaan rekanan.

   • Pemberian kendaraan dinas sementara oleh pihak ketiga.
     
     

Prinsip Umum

Jika pemberian tersebut:

• Berhubungan dengan jabatan/kewenangan, dan/atau

• Berasal dari pihak yang memiliki kepentingan, dan/atau

• Berpotensi memengaruhi keputusan/layanan, maka wajib dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi

1. Pemberian dalam Keluarga
   Diterima dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak ada konflik kepentingan.

2. Keuntungan Investasi Pribadi
   Bunga/tabungan, hasil investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.

3. Manfaat Keanggotaan
   Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.

4. Perlengkapan Kegiatan Kedinasan
   Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum.

5. Hadiah Promosi
   Hadiah bukan uang/alat tukar lainnya yang dimaksudkan untuk promosi/sosialisasi menggunakan logo/pesan sosialisasi, sepanjang berlaku umum dan tidak ada konflik kepentingan.

6. Hadiah Kompetisi
   Hadiah/ apresiasi/ penghargaan dari kejuaraan/ perlombaan/ kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan.

7. Penghargaan Prestasi Kerja
   Penghargaan berupa uang/ barang dari pemerintah sesuai peraturan perundangan.

8. Hadiah Umum
   Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan.

9. Honor Profesi di Luar Kedinasan
   Kompensasi/honor profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait tugas dan kewajiban, sepanjang tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar kode etik.

10. Honor Kedinasan Sesuai Ketentuan
    Kompensasi terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan sesuai standar biaya instansi, sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, konflik kepentingan, atau pelanggaran ketentuan.

11. Karangan Bunga
    Karangan bunga sebagai ucapan untuk acara pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, upacara adat/agama, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan.

12. Pemberian Acara Adat/Agama
    Pemberian terkait acara adat/agama (pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, dll.) dengan batasan nilai Rp1.000.000 per pemberi.

13. Pemberian Terkait Musibah/Bencana
    Pemberian akibat musibah/bencana pada penerima gratifikasi, suami/istri, anak, bapak, ibu, mertua, menantu, sepanjang wajar dan tidak ada konflik kepentingan.

14. Pemberian Sesama Rekan Kerja (Pisah Sambut/Ulang Tahun)
    Tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya paling banyak Rp300.000 per pemberian per orang dan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 per tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak ada konflik kepentingan.

15. Pemberian Sesama Rekan Kerja (Non-Kedinasan)
    Tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya, tidak terkait kedinasan paling banyak Rp200.000 per pemberian per orang dan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 per tahun dari pemberi yang sama.

16. Hidangan atau Sajian yang Berlaku Umum.

17. Cendera Mata/Plakat untuk Instansi
    Pemberian cendera mata/ plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan/kenegaraan di dalam atau luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai/ penyelenggara negara.
    
    

Catatan Penting:

Pengecualian pelaporan tidak berlaku apabila gratifikasi tersebut secara tegas dilarang oleh peraturan yang berlaku di instansi penerima gratifikasi.

Setiap pemberian belum tentu salah, tapi juga belum tentu benar.
Gunakan prinsip PROVE IT untuk menilai apakah pemberian tersebut boleh diterima atau harus dilaporkan:

🔹 P – Purpose: Apa tujuan pemberian ini?
🔹 R – Rules: Apakah sesuai aturan yang berlaku?
🔹 O – Openness: Apakah diberikan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi?
🔹 V – Value: Berapa nilai dari gratifikasi tersebut?
🔹 E – Ethics: Apakah sesuai dengan nilai moral dan integritas kita?
🔹 I – Identity: Siapa pemberinya, apakah ada hubungan jabatan atau kepentingan?
🔹 T – Timing: Apakah diberikan saat ada proses keputusan, pelayanan, atau perizinan?

🚫 Jika ragu, lebih baik tolak atau laporkan!
Mari bersama membangun budaya kerja bersih, jujur, dan berintegritas di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.