Standar Sistem Monitoring Kualitas Udara Ambien

Instrumen menjamin hak lingkungan masyarakat

Sentul, 15 Juni 2026

UUD 1945: Pasal 28H (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH 2056 tahun 2026 tentang Standar Monitoring Kualitas Udara Ambien. Hadir lebih dari 170 entitas dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta penyedia alat/jasa sistem monitoring kualitas udara ambien, atau biasa disebut AQMS. Baru 2 pemda yang memasang AQMS kontinu yaitu Pemda DKI Jakarta dan Pemda Surabaya. Pertemuan dipimpin oleh Koordinator Kelompok Kerja Penerapan Standar, Yayuk Siswiyanti - menyepakati jangka benah selama 1-2 tahun. Pemda DKI Jakarta yang diwakili oleh Fitri, berharap besar dapat segera diimplementasikan penuh dalam jangka 1 tahun. 

Wakil Menteri LH Beri Hadiah bagi pemenang Kuiz

Jakarta International Convention Center, 13 Juni 2026

Di serunya pameran Invirotech 2026 yang dihadiri lebih dari 6.000 pengunjung, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, memberi hadiah Shena - pemenang kuiz di booth Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup. Ada 15 pertanyaan disiapkan oleh panitia tentang layanan standar KLH/BPLH. Shenna, seorang pelajar Jakarta -  menjawab paling banyak benar pertanyaan, diantara 137 peserta kuiz. Metode kuiz ini merupakan salah satu strategi agar transfer informasi berhasil terekam dalam memori pengunjung Invirotech mengenai layanan standar LH. “Selamat ya”, begitu ujar Diaz sambil tersenyum dan menjabat tangan pemenang.

Ekolabel Menjamin Produk Aman Lingkungan

Ekonomi terus tumbuh, lingkungan juga aman

Jakarta International Convention Center, 12-13 Juni 2026

Telah 85 produk telah berekolabel, secara produksi sekitar 2,5 juta ton produk aman terhadap lingkungan. Di event Invirotech 2026, Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup menggelar pameran – mengusung 15 produk berekolabel. Disatu sisi ekonomi terus didoring tumbuh lebih dari 6%, disisi lain produk-produk ekonomi tidak akan mencemari lingkungan. Tantangannya kemudian adalah bahwa produk-produk berekolabel ini pada umumnya lebih mahal dibandingkan dengan produk yang tidak berekolabel, yang nantinya akan timbul fenomena good boy dan bad boy. Good boy tidak akan dapat bersaing dengan bad boy. Ini tantangan pemerintah bagaimana memproteksi atau pembangunan insentifnya.

PSILH Menjamin Kualitas  Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL: 

Di momentum Invirotech 2026,  Sebelas Perusahaan Tanyakan Prosedur Registrasi Sebagai LPJP AMDAL

Jakarta International Convention Center, 11 Juni 2026

KLH/BPLH 2026 menyatakan lebih dari 3.000 perusahaan melanggar lingkungan hidup dan dikenakan sanksi. Kualitas pengelolaan lingkungan entitas usaha wajib didasarkan pada persetujuan lingkungan, salah satunya adalah AMDAL, dimana dampak penting kegiatannya perlu dikaji karena kompleksitasnya, oleh lembaga yang kompeten dan kualitasnya dijamin KLH/BPLH. Saat ini baru ada 279 LPJP AMDAL teregistrasi KLH/BPLH dan terkonsentrasi di Jawa. Perlu ditingkatkan sebaran dan jumlahnya. Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PSILH membuka coaching clinic untuk menjaring inisiatif-inisiatif terbentuknya LPJP AMDAL baru atau perpanjangan registrasinya, dan terus menjaga kualitasnya 

Debottlenecking Kelola Sampah Elektronik dengan Standar

Hampir 2 juta ton sampah elektronik setiap tahunnya dan hanya 17,4% yang dikelola memenuhi kaidah lingkungan. Sisanya kemana?

Purwakarta, 10 Juni 2026

Badan Pusat Statistik mencatat tahun 2025 saja volume impor mesin dan peralatan mekanik mencapai 4,71 juta ton. Impor mesin dan perlengkapan elektronik tercatat volume 2,20 juta ton. Kendaraan dan bagiannya mencatat volume 1,68 juta ton. Barang-barang tersebut akan menjadi sampah elektronik kelak. Dilaporkan timbulan sampah elektronik setiap tahunnya mencapai 1,6 – 1,9 juta ton, dan kapasitas pengelola resmi baru kurang dari 17,4%nya. Lalu kemana sisanya? Kita bisa bayangkan cemaran yang diakibatkannya. PSILH sedang menyusun standar pengelolaan sampah elektronik khusus perkantoran dan kerumahtanggaan. Dengan PT Mukti Mandiri Lestari – mendiskusikan bottleneck yang terjadi di lapangan, untuk dilakukan pengaturannya dalam standar.

AKSI BERSIH SAMPAH PULAU TIDUNG: 

Tantangan Pulau Tidung adalah Kelola Sampah dari Marine Debris

Pulau Tidung, 3 Juni 2026

Luas daratan Pulau Tidung sekitar 106,9 hektar, yaitu Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil, dengan jumlah penduduk  5.500 orang. Pulau Tidung merupakan salah satu destinasi Wisata, dengan kunjungan 65.000 wisatawan per tahun. Setiap hari menghasilkan sampah sekitar 1-2 ton dari domesik dan wisata. Informasi dari  Sudin LH, sampah marine debris Pulau Tidung mencapai 80 ton di tahun 2025. Sampai April 2026,sudah mencapai 20 ton. Presiden sudah mencanangkan tahun 2029, sampah wajib selesai terkelola. Sampah pulau kecil didorong untuk diselesaikan secara mandiri. Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PSILH dalam kerangka program penmbangunan  pilot sampah - melaksanakan aksi bersih, untuk terus mengingatkan dan menanamkan dalam memori bahwa sampah kini sedang krisis dan perlu akselerasi penyelesaiannya.

Biodegradable Transformation: 

chemical formula to break the chemical bonds of plastic

 
Jakarta,20 January 2026

Center for Standardization of Environment Instruments – CSEI/PSILH was discussing the initiative of a new technology from Polymateria Ltd. The new technology is able to break the chemical bonds of plastic. The Representative of Polymeria Ltd, Adesh Jalatkar said, in 2 (two) years, the plastic be changed to be a wax. Not toxic. Also attended by representatives from PT Chandra Asri who has collaboration to implement the new technology. They also raising about how to ecolabel register in Indonesia. But how the initiative contribute to reduce the waste 100% in 2029?

REKOMENDASI BEBAS BEA MASUK IMPOR DIBERIKAN UNTUK ALAT/BAHAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN/PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

 
Jakarta,19 Januari 2026

Bahwa setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat dari usaha dan/atau kegiatannya. Untuk itu, pemerintah memberikan insentif pembebasan bea masuk impor untuk peralatan/bahan yang digunakan sendiri (tidak diperdagangkan) untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran, baik dalam konteks pemanfaatan limbah atau pembuangannya.  Pemerintah  telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Bab III Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa rekomendasi pembebasan bea masuk diberikan oleh pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan utama adalah alat/bahan digunakan untuk kepentingan pencegahan/pengendalian pencemaran, untuk keperluan sendiri/tidak komersil, dan memiliki sistem tanggap kedaruratan pencemaran lingkungan.

MENTERI LH/KABPLH: 

TAHUN 2026 - SELURUH STANDAR SPESIFIK PERSETUJUAN LINGKUNGAN HARUS TERSEDIA

 
Jakarta, 7-8 Januari 2026

Menteri Lingkungan Hidup, mengawali kerja tahun 2026 memberikan arahan kepada PSILH untuk menyediakan standar persetujuan lingkungan seluruhnya selesai. PP 28 tahun 2025 ada 22 sektor.  Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Ketenaganukliran, Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi Legal, PUPR, Transportasi, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Keagamaan; Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Pertahanan, Ekonomi Kreatif, Informasi Geospasial, Ketenagakerjaan, Perkoperasian, Penanaman Modal, Penyelenggaraan, Sistem dan Transmisi Elektronik, dan Lingkungan Hidup. Seluruhnya ada 1.454 KBLI. Standar ini, yang akan ditanam di AMDALNET - akan membantu pemrakarsa usaha untuk menyusun dokumen lingkungan. Tidak boleh lama-lama proses persetujuan lingkungan, ini sudah diamanatkan PP 28 tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

HANYA 46% LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN BERKINERJA BAIK

 
Serpong, 19 Desember 2025

Baru tahun kali ini LPJP AMDAL dievaluasi. Tercatat ada 227 LPJP Amdal teregistrasi, namun hanya 156 yang aktif. Kemana sisanya? Ini menjadi concern kuat Kepala PSILH, yang ingin membenahi LPJP amdal - sebagai desainer bagaimana nanti pemrakarsa mengelola lingkungan dan memantau pengelolaan lingkungan usahanya. Beda arah, beda isi, akan beda kewajiban pemrakarsa nantinya. PSILH mulai melakukan pembenahan-pembenahan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP CEK TPA KAWATUNA - SALAH SATU SITE BINAAN PSILH

 
Palu, 18  Desember 2025

Indonesia darurat sampah. Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq sudah memberikan sanksi administratif kepada TPA-TPA yang dikelola secara terbuka (open dumping). TPA Kawatuna - menjadi contoh pengelolaan di hilir - dengan cara sanitary landfill. "Namun tidak boleh berhenti, tetap harus terus melakukan perbaikan-perbaikan", tegas Hanif. Target 2029 100% sampah wajib dikelola, gak boleh lagi dibuang ke lingkungan, wajib di kelola di hulu & tengah, kurangi signifikan yang masuk ke TPA.

BERSAMA MEMBUKA RINTISAN MERAWAT LINGKUNGAN HIDUP

 
Bogor, 18  Desember 2025

BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan motor dari gerakan mahasiswa. Masih ideal, masih semangat, masih punya energi banyak. Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup mengajak mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, untuk bersama-sama merawat lingkungan. Kawasan hutan saat ini menjadi isu kritikal dengan kejadian-kejadian banjir, longsor, dan krisis air.

PEMBEKALAN SESMEN/SESTAMA KEPADA PARA CPNS KLH/BPLH

 
Jakarta, 15 Desember 2025

CPNS harus mampu menjadi garda menjaga lingkungan hidup, melayani masyarakat sebagai personil Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Write and filing, sampaikan masukan kepada pimpinan secara tajam. "Seluruh program-progran wajib satu arah koridor dengan arahan Menteri, tidak boleh keluar dari itu", tegas Vivien, Sesmen/Sestama KLH/BPLH

GERBONG SEKRETARIAT KEMENTERIAN: SATU MISI, SATU DERAP - JAGA DAN PERBAIKI LINGKUNGAN HIDUP 

 
Jakarta, 11 Desember 2025

Tantangan lingkungan hidu semakin meningkat. Tanda-tanda alam sudah jelas terlihat, banjir longsor, pencemaran air/udara. Setmen/Setama dengan 16 unit kerja eselon II - 5 unit regional Pusdal, 5 Pusat, 6 Biro - diminta untuk dapat memfasilitasi dan menopang  seluruh kerja kedeputian. Data dan informasi tentang kualitas lingkungan hidup, daya tampung, daya dukung,  ekoregion - menjadi satu data. "Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik jika datanya beda-beda", begitu Pesan Rosa Vivien Ratnawati - Pimpinan gerbong Setmen/Setama. Antar Pusat mesti interlink. SDM juga menjadi pokok yang harus dipenuhi - kualitas dan kuantitasnya.

PSILH KLH-PEMDA SULTENG-ADUPI MENDORONG PENGUSAHA PEMILIK SMELTER & BOILER MENYELESAIKAN SOAL SAMPAH 

 
Palu, 4  Desember 2025

Dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Novalina Wiswadewa, MM, PSILH memfasilitasi pertemuan pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota bertemu dengan perusahaan/industri pemilik smelter/boiler serta asosiasi daur ulang plastik indonesia-ADUPI membuka komunikasi untuk mulai bergandengan tangan menyelesaikan persoalan sampah Provinsi Sulawesi Tengah. 13 Kab/kota hadir - 15 perusahaan menyampaikan kemungkinan-kemungkinan.

MERINTIS EKOLABEL BERBASIS EPR

 
Tangerang, 2 Desember 2025

EPR-Extended Producer Responsibility merupakan konsep Polluter Pay Priciple, siapa yang menghasilkan polusi/sampah - dialah yang membayar pengelolaan polusi/sampahnya. Beberapa perusahaan besar saat ini telah melaksanakan konsep tersebut. Di Indonesia EPR fee paling tinggi 2% dari harga unit produk. Dana ini oleh brand-owner, sebutan bagi producer, dialirkan ke Producer Responsibility Organization-PRO dan disalurkan langsung pada entitas pengelola sampah. IPRO adalah salah satu entitas PRO, yang mengelola EPR fee dari 23 entitas producer.  Upaya-upaya ini perlu diakui oleh Pemerintah, antara lain dengan memberikan label ramah lingkungan

PELEPASAN STAF PURNA TUGAS PSILH

"Kutitipkan tugas ini kepadamu untuk meneruskan - agar lingkungan hidup tetap terjaga. Tantangan semakin besar, tetaplah teguh menjadi jajaran Kementerian Lingkungan Hidup" Pesan 2 Ibu Titi & Ibu Diah.

 
Serpong, 1 Desember 2025

Ibu Dra. Nastiti Sih Lestari, Ibu Diah Agustayani, ST; selamat memasuki masa purna tugas. PSILH kini adalah karyamu kemarin-kemarin. Kami akan meneruskan cita-citamu dalam menjaga lingkungan hidup. Selamat telah menjalani sebagai aparat sipil negara dengan lancar. Terus kami ingat pesanmu, tantangan ke depan semakin berat

DIDAMPINGI PSILH, WALIKOTA PALU MENDISKUSIKAN DENGAN KEMENTERIAN LH TENTANG PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH

Jakarta-WCC, 28 November 2025

Sampai saat ini Pemerintah Kota Palu belum memiliki fasilitas pengolahan sampah organik dan limbah medis yang akan signifikan mengolah sampah. Berencana bekerjasama dengan Jepang dan Ceko, akan membangun fasilitas biogas, pupuk, dan insinerator. KLH memberikan catatan rekomendasi a) pemanfaatan biogas dan pupuk, b) penanganan bau & lindi dari transporasi dan penumpukkan sementara sampah, c) antisipasi perizinan-perizinan, d) dapat digunakan melayani daerah sekitar seperti Sigi, Donggala, Parigi Moutong, e) kejelasan perjanjian, f) skema B to B, G to G atau G to B - karena akan berdampak pada sumberdaya yang harus dialokasikan oleh Pemda Palu - yang akan membebani Pemda

JAGA MUTU AIR LIMBAH DENGAN STANDAR, PSILH CEK INDUSTRI BUMBU MAKANAN DAN INDUSTRI KOSMETIK

Karawang-Jakarta , 27-28 November 2025

Ekonomi harus tetap berjalan, di sisi lain kualitas lingkungan juga harus dijaga. Setiap industri menghasilkan air limbah, wajib mengolah limbahnya, tidak terkecuali industri bumbu makanan dan industri kosmetik; baik minyak, bahan pengawet, pewarna,  penstabil, bahan-bahan kadaluarsa dan lain-lain sumber pencemar air. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahaan air limbah di fasilitas IPAL. Fasilitas IPAL ini wajib terstandar

PSILH MEMPELOPORI PILAH BARANG MILIK NEGARA BER-B3 DAN NON-B3

Sentul, 27 November 2025

Tercatat total asset negara 13.692 triliun, termasuk aset Peralatan dan mesin, baik elektronik, elektricity, maupun equioments. Barang tersebut ber-B3, dimana saat ini proses penghapusannya masih disatukan dengan barang tidak ber-B3. PSILH mempelopori memilah BMN yang ber-B3 dan Non-B3. Perlu mengatur prosedur penghapusan BMN – memilah BMN ber-B3, dan BMN non-B3. PSILH Standar penghapusan BMN berwawasan lingkungan. Bersama DJKN Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN, Biro Umum selaku Pengguna BMN, dan PT Mukti Mandiri - praktisi pengolah barang ber-B3, membahas intervensi-intervensi untuk pembenahannya.

MEMBENTUK KARAKTER ASN BERAKHLAK & BERINTEGRITAS PSILH

Serpong, 19  November 2025

SDM adalah roda jalannya organisasi. PSILH melakukan pembentukan karakter 18 CPNS PSILH dengan muatan baik substansial maupun manajerial

PSILH FASILITASI SINERGI 6 KEMENTERIAN 

PERKUAT LABELISASI LINGKUNGAN

Sentul, 18  November 2025

6 Kementerian - Perindustrian, Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Lingkungan Hidup/BPLH, dan Kementerian Keuangan bicarakan penguatan labelisasi ramah lingkungan, dari hulu hingga hilir. Tantangan Indonesia dalam pengelolaan sampah dan pencemaran semakin meningkat. Bagaimana alat listrik semakin rendah menggunakan listrik, proses-proses industri bekerja pro lingkungan, produk-produk industri ramah lingkungan, produk dari industri kayu ramah lingkungan, dan bagaimana bangunan hijau diinternalisasi dalam izin-izin mendirikan bangunan gedung. Tantangannya upaya-upaya ini masih bersifat sukarela. Pemerintah dituntut membangun insentif untuk ini.

EKOLABEL SYARAT IJIN EDAR PRODUK

Jakarta,  12 November 2025

Ada banyak pelaku industri yang menjadi mitra Kementerian LH/BPLH dalam pengendalian kualitas lingkungan hidup. Bersama industri Ajinomoto - penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan untuk produk-produk Ajinomoto - mereduksi 30% potensi sampah plastik dari kemasan produk Ajinomoto

BERSAMA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP BERSIH SAMPAH KALI CISADANE

Tangerang, 24 Oktober 2025

Kelompok pengelola sampah melaporkan, kali Cisadane di hari biasa menjaring sampah 2-5/ton per hari. "Kalo banjir bisa 100 ton, Pak Menteri" begitu lapornya. Kali Cisadane berada di DAS Cisadane mencakup 44 kecamatan di 5 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten. Kabupaten Tangerang sedang dilakukan pendampingan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan HIdup. 

CEK KELOLA SAMPAH PASAR INPRES MANODA PALU SULAWESI TENGAH

Palu, 16-17 Oktober 2025

Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah tercatat hampir 195 ton/hari. Kementerian Lingkungan Hidup hadir mendampingi Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengelola sampahnya. Dari 16 sites terlihat bersih, tidak ditemukan timbulan sampah atau TPA Liar. 77% sampah Palu masuk ke TPA Kawatuna. 24%nya telah dikelola di tingkat hulu hingga tengah. Ke depan, Palu perlu berupaya untuk mendorong sampah dikelola di hulu - sehinga makin lama sampah yang masuk ke TPA makin sedikit - hanya residu.

PERSOALAN LINGKUNGAN SEMAKIN KOMPLEKS, STANDARDISASI MENGHADAPI TANTANGAN SEMAKIN MENINGKAT

Cibinong, 8-9 Oktober 2025

Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dalam belum genap satu tahun sejak dibentuknya sebagai bagian unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, melakukan evaluasi untuk menguatkan peran standardisasi dalam instrumen kerja KLH/BPLH pengendalian lingkungan hidup antara lain persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, monitoring kualitas udara & air, tata kelola laboratorium, labelisasi produk, dan teknologi ramah lingkungan. Soal teknis mudah, namun tantangannya adalah adanya tarik ulur kepentingan para pihak. Persoalan standar tidak cukup direspon teknis, namun pada keberpihakan.

PARA PIHAK CONCERN PENGELOLAAN SAMPAH DISKUSI TENTANG INSINERATOR DAN UKL UPL PENGELOLAAN SAMPAH THERMAL

Bogor, 23  September  2025

PSILH, vendor, Dinas Lingkungan Hidup berkumpul membahas bagaimana penanganan sampah yang sudah darurat. Pilihan antara membiarkan sampah tidak tertangani dan menggunakan alat insinerator yang masih diragukan tidak akan menimbulkan emisi, menjadi debat antara pihak. Bahwa mengambil keputusan dan tidak mengambil keputusan - keduanya ada risikonya.

MENERIMA PEMDA BANGGAI KEPULAUAN - BENAHI PENGELOLAAN SAMPAH KAB. BANGKEP

Jakarta-WCC, 22  September  2025

Kabupaten Banggai Kepulauan harus mengelola 60,84 ton/hari sampah. Dengan penduduk sekitar 121 ribu jiwa, Pemerintah Bangkep masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Tercatat sampah dikirim ke TPA yang dikelola secara open dumping. Pemda berencana untuk membangun TPA sanitary landfill. Beberapa rekomendasi Kementerian LH antara lain mewajibkan penduduknya untuk memilah sampah, mengurus dokumen lingkungan pembangunan TPA sanitary landfill, dan menhentikan kegiatan open dumping. 

AUDIENSI PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PALU,  18  September  2025

Provinsi Sulawesi Tengah menjadi target pembenahan-pembenahan. Timbulan sampah total Provinsi 1.659 ton/hari. Ada Kab/Kota yang telah melakukan pengelolaan lebih dari 95% sampahnya, namun masih ada 5 Kabupaten yang masih kurang dari 5%. "Pengelolaan sampah perlu bertransformasi dari cost center menjadi profit center", begitu arahan Erik Teguh Primiantoro dalam rapat dan kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Tengah 17-18 September 2025. Menjabat Staf Ahli Menteri Hubungan Internasional dan Diplomasi, Erik ditugaskan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - untuk mengkoordinasikan pembinaan/pendampingan pengelolaan sampah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara, dimana Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup merupakan unit yang ditugaskan sebagai pembina/pendamping Provinsi Sulawesi Tengah. Rakor mengundang Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi , Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi, Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sulawesi Tengah, Kepala Pusat Pengendalian LH Wilayah Sulawesi-Maluku, dan Para Kepala Dinas Kota dan Kabupaten

Konsultasi Publik Standar Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan - 27 Mei 2025 - Jakarta

Mendiskusikan rambu-rambu kalibrasi peralatan laboratorium. Standar mengatur 82 peralatan utama laboratorium. Alat laboratorium lain diwajibkan membuat instruksi kerja kalibrasi. Saat ini 251 Laboratorium telah teregister, 95% telah mematuhi kewajiban kalibrasi alat - dan sisanya dalam pembinaan Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup

Wakil Menteri LH Beri Hadiah bagi pemenang Kuiz

Jakarta International Convention Center, 13 Juni 2026

Di serunya pameran Invirotech 2026 yang dihadiri lebih dari 6.000 pengunjung, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, memberi hadiah Shena - pemenang kuiz di booth Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup. Ada 15 pertanyaan disiapkan oleh panitia tentang layanan standar KLH/BPLH. Shenna, seorang pelajar Jakarta -  menjawab paling banyak benar pertanyaan, diantara 137 peserta kuiz. Metode kuiz ini merupakan salah satu strategi agar transfer informasi berhasil terekam dalam memori pengunjung Invirotech mengenai layanan standar LH. “Selamat ya”, begitu ujar  Diaz sambil tersenyum dan menjabat tangan pemenang.