Persyaratan Anggota BPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 5, bawah anggota BPD adalah :

1. ayat (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

2. ayat (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

3. ayat (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

4. ayat (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pada Pasal 6, dijelaskan tentang ketentuan keanggotaan BPD yang harus memenuhi keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan perempuan sebagai berikut :

"Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan."

Berdasar pada Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 13 :

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan

8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Tambahan berdasarkan Perda Sumedang no 13 Tahun 2019 pasal 2, selain yang tercantum di atas meliputi pula :

1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanakejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

2. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

3. sehat jasmani dan rohani.

Selanjutnya pada, pasal 13 Perda Sumedang Nomor 13 tahun 2019 dijelaskan bahwa Pegawai negeri sipil yang akan ditetapkan menjadi anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud (dalam Pasal 12 Perda Sumedang Nomor 13 tahun 2019) juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pegawai negeri sipil; dan

2. yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasannya/instansi induknya.

Demikian persyaratan pokok untuk menjadi anggota BPD berdasarkan ermendagri Nomor 110 tahun 2016 dan  Perda Sumedang Nomor 13 tahun 2019. Hal tersebut gharus dibuktikan secara fisik dengan pemenuhan persyaran administrasi bakal calon anggota BPD.