Embedded Files
Ketika Soekarno dan Hatta serta para pendiri bangsa lainnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, cita-cita yang mereka tanamkan adalah Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, damai sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Cita-cita tersebut dituangkan dalam dasar negara Pancasila, khususnya pada sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Apakah setelah puluhan tahun merdeka cita-cita pendiri bangsa ini sudah diwujudkan?
Kepemimpinan nasional sudah silih berganti, berbagai kebijakan sistem politik dan ekonomi telah dilakukan, namun cita-cita adil, makmur, damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia belum kunjung tiba. Secara ekonomi, masih terdapat kesenjangan atau jurang antara yang kaya dan miskin.
Secara politik masih terdapat diskriminasi antara mayoritas dan minoritas. Bahkan dalam praktiknya, bertumbuh subur perilaku korupsi politik dan politik korupsi untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Dalam 10 tahun belakangan, sebagian besar kepala daerah, yaitu, bupati, walikota, gubernur harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat dalam kejahatan korupsi. Secara hukum, kita menyaksikan ketidakadilan terjadi di banyak lembaga hukum dan peradilan negara. Hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Artinya bahwa hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata, namun tidak berlaku bagi kaum penguasa atau pengusaha yang dapat membeli hukum di lembaga-lembaga hukum dan peradilan negara.
Sebagai umat kristiani kita hendaknya berusaha dan berjuang untuk membangun bangsa dan negara dengan berpijak pada moralitas kristiani, mengutamakan kepentingan umum (bonum commune), yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga. Kita meneladani Yesus sebagai tokoh sentral iman kita yang mewartakan kabar baik tentang Kerajaan Allah (bdk. Luk 4: 18-19). Selama hidup-Nya, Yesus telah berusaha untuk mewujudkan misi-Nya itu.
Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan rumusan singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa dan berahklak mulia, cinta tanah air,berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Apakah cita-cita bangsa Indonesia yang digagaskan oleh pendiri bangsa, Soekarno-Hatta dan para pendiri lainnya, sudah sungguh terwujud pada saat ini? Ataukah sebaliknya, cita-cita luhur itu, justru masih jauh dari apa yang diharapkan?
Situasi Politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu didasarkan pada alasan pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah upaya memepertahankan kekuasaan regim dan kroni-kroninya saat itu. Artinya, demokrasi yang dijalankan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa atau pura-pura. Bukan lagi demokrasi dalam pengertian dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang dianggap kritis. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia). Karena itulah banyak orang kritis ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara.
Sekarang, kita sudah memasuki zaman reformasi. Namun, yang diharapkan pada awal Orde Reformasi ternyata tidak terpenuhi, meskipun harus diakui bahwa ada beberapa perubahan. Ada kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berserikat. Akan tetapi, banyak masalah justru menjadi semakin parah. Salah satu yang sangat mencolok adalah hilangnya cita rasa dan perilaku politik yang benar dan baik.
Politik merupakan tugas luhur untuk mengupayakan atau mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan tanggung jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip, sikap hormat, serta setia pada etika dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, dalam banyak bidang prinsip-prinsip etika itu tampaknya makin diabaikan, bahkan ditinggalkan oleh banyak orang, termasuk oleh para politisi, pelaku bisnis, dan pihak-pihak yang mempunyai sumber daya yang berpengaruh di negeri ini.
Dewasa ini, politik hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari apa yang sedang berlangsung sekarang, tampak bahwa politik menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk memenangkan kepentingan ekonomi atau kepentingan finansial pribadi dan kelompok. Terkesan tidak ada upaya serius untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bukan kepentingan bangsa yang diutamakan, melainkan kepentingan kelompok, dengan mengabaikan cita-cita dan kehendak kelompok lain. Yang lebih memprihatinkan lagi ialah agama sering digunakan untuk kepentingan kelompok politik. Simbol-simbol agama dijadikan lambang politik kelompok tertentu, dengan demikian membangun sekat-sekat antara penganut agama, yang kadang kala melahirkan berbagai bentuk kekerasan yang berbau SARA.
Politik kekuasaan yang mementingkan kelompok sendiri semacam itu dengan sendirinya akan mengorbankan tujuan utama, yakni kesejahteraan bersama yang mengandaikan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum juga diabaikan. Akibatnya, fenomena KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tidak ditangani secara serius, bahkan makin merajalela di berbagai wilayah, lebih-lebih sejak pelaksanaan program otonomi daerah. Otonomi daerah yang sebenarnya dimaksudkan sebagai desentralisasi kekuasaan, kekayaan, fasilitas, dan pelayanan ternyata menjadi desentralisasi KKN.
Situasi Ekonomi
Tuntutan reformasi menghendaki adanya perubahan dan perbaikan di segala aspek kehidupan yang lebih baik. Namun, pada praktiknya tuntutan reformasi telah disalahgunakan oleh para petualang politik hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pada era reformasi, konflik yang terjadi di masyarakat makin mudah terjadi dan sering kali bersifat etnis di berbagai daerah. Kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan perekonomian yang tidak segera kunjung membaik menyebabkan sering terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Secara ekonomis, negeri kita praktis dikuasai oleh segelintir orang yang kaya raya, yang memiliki perusahaan-perusahaan multinasional dengan modal dan kekayaan yang sangat besar.
Selanjutnya, tatanan ekonomi yang berjalan di Indonesia mendorong kolusi kepentingan antara para pemilik modal dan pejabat, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu bersama dengan para politisi yang mempunyai kepentingan, untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang mudah. Akibatnya, antara lain terjadi penggusuran tempat-tempat tinggal rakyat untuk berbagai mega proyek dan eksploitasi alam demi kepentingan para pengusaha kaya.
Uang telah merusak segala-galanya. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum dengan mudah ditaklukkan oleh mereka yang mempunyai sumber daya keuangan. Akibatnya, upaya untuk menegakkan tatanan hukum yang adil dan pemerintah yang bersih tak terwujud. Ketidakadilan semakin dirasakan kelompok-kelompok yang secara struktural sudah dalam posisi lemah, seperti perempuan, anak-anak, orang tua, orang cacat, dan kaum miskin. Persaingan antarkelompok dan antarpribadi menjadi semakin tajam. Suasana persaingan itu menumbuhkan perasaan tidak adil, terutama ketika berhadapan dengan pengelompokan kelas ekonomi antara yang kaya dan miskin. Perasaan diperlakukan tidak adil itu menyuburkan sikap tertutup dan perasaan tidak aman bagi setiap orang. Orang lain atau kelompok lain akan dianggap sebagai ancaman yang akan mencelakakan diri atau kelompoknya. Perasaan terancam ini diperparah dengan sistem ekonomi yang menciptakan kerentanan dalam lapangan kerja.
Kinerja ekonomi selalu menuntut pembaruan. Pembaruan terus-menerus menuntut orang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru yang tidak selalu mengungkapkan nilai-nilai keadilan. Mereka yang tidak memenuhi tuntutan struktur ekonomi baru akan terlempar dari pekerjaan karena tidak mampu memenuhi standar baru tersebut. Angka pengangguran semakin tinggi karena rendahnya investasi di sektor ekonomi riil yang mengakibatkan tidak terciptanya lapangan kerja. Pengangguran tidak hanya mengakibatkan tak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, melainkan juga memukul harga, yang mengakibatkan tak terpenuhinya kebutuhan ekonomi.
Akar Masalah
Iman hanya sebatas pengetahuan, belum sebagai tindakan hidup. Dengan perkataan lain, orang-orang hanya beragama namun belum beriman. Iman belum menjadi sumber inspirasi kehidupan nyata. Penghayatan iman masih lebih berkisar pada hal-hal lahiriah, seperti simbol-simbol dan upacara keagamaan. Dengan demikian, kehidupan politik di Indonesia kurang tersentuh oleh iman itu. Salah satu akibatnya ialah lemahnya pelaksanaan etika politik, yang hanya diucapkan di bibir, tetapi tidak dilaksanakan secara konkret. Politik tidak lagi dilihat sebagai upaya mencari makna dan nilai atau sebagai suatu cara bagi pencapaian kesejahteraan bersama, melainkan lebih sebagai kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri serta kelompoknya.
Ambisi akan kekuasaan dan harta kekayaan yang menjadi bagian dari pendorong politik kepentingan yang sangat membatasi ruang publik, yakni ruang kebebasan politik dan ruang peran serta warga negara sebagai subjek. Ruang publik disamakan dengan pasar. Kekuatan uang dan hasil ekonomi dianggap paling penting. Manusia hanya diperalat, sehingga cenderung diterapkan diskriminasi, dan kemajemukan pun diabaikan. Dengan kata lain, manusia hanya dihargai dari manfaat ekonominya. Maka, dengan mudah mereka yang lemah, yang miskin, dan yang kumuh dianggap tidak berguna dan tidak mendapat tempat. Tekanan pada nilai kegunaan ini tidak hanya bertentangan dengan martabat manusia, melainkan juga mengikis solidaritas. Perbedaan entah berbeda agama, suku, atau perbedaan lainnya dianggap menjadi halangan bagi tujuan kelompok. Penyelenggaraan negara dimiskinkan, yakni hanya menjadi kepentingan kelompok-kelompok. Politik dagang sapi menjadi bagian kepentingan kelompok itu, dengan akibat melemahnya kehendak politik dalam hal penegakan hukum.
Nafsu untuk mengejar kepentingan pribadi, kelompok atau golongan menyebabkan kebenaran diabaikan. Meluasnya praktek korupsi tidak lepas dari upaya memenangkan kepentingan diri dan kelompok. Ini mendorong terjadinya pemusatan kekuasaan dan lemahnya daya tawar politik berhadapan dengan kepentingan pihak yang menguasai sumber daya keuangan, terutama sektor bisnis. Akibatnya, bukan proses politik bagi kebaikan bersama yang mengelola cita-cita hidup bersama yang berkembang, melainkan kekuatan finansial yang mendikte proses politik. Lembaga pengawas yang diharapkan menjadi penengah dalam perbedaan kepentingan ini justru merupakan bagian dari sistem yang juga korup. Akibatnya, politik pun tidak lagi mandiri. Politik berada di bawah tekanan kepentingan mereka yang menguasai dan mengendalikan operasi-operasi pasar. Etika politik seperti tidak berdaya, dicekik oleh nilai-nilai pasar, kompetisi, dan janji keuntungan ekonomi.
Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kita dapat menyaksikan secara terang benderang di Indonesia saat pemilihan anggota legislatif (DPR-DPD) dan pemilihan kepala daerah mulai dari kepala desa, bupati/walikota, gubernur sampai presiden, terjadi intimidasi, kekerasaan, politik uang, pengerahan massa, terror baik langsung maupun melalui media sosial, dan cara-cara tidak bermoral lainnya dihalalkan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Celakanya, para pelaku kejahatan politik ini tidak mendapat sanksi hukum. Lemahnya penegakan hukum mengaburkan pemahaman nilai ’baik’ dan ’buruk’ (moralitas) sehingga menumpulkan kesadaran moral dan perasaan bersalah (hati nurani).
Sekilas gambaran latar belakang situasi sosial politik-ekonomi sebelum dan sesudah Yesus.
Setelah masa pembuangan bangsa Israel di Babilonia, enam abad sebelum Yesus, Palestina tunduk kepada kerajaan Persia, Yunani, dan kekaisaran Romawi. Belakangan secara internal, masyarakat Pelestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Selain pejabat-pejabat boneka itu, masih ada kelas pemilik tanah yang kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan ini sering memihak penjajah, supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa atau nama baik di mata penjajah, karena Roma mempunyai kekuasaan mencabut hak milik seseorang. Siapa yang tidak takut? Jadi lebih baik bermanis-manis terhadap Roma, walaupun rakyat kecil harus menderita.
Kolonial Romawi secara tidak langsung mengendalikan kaum aristokrat setempat dan para tuan tanah. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan, karena Roma mempunyai kekuasaan mencabut hak milik seseorang seperti yang sudah disinggung di atas. Oleh karena itu, para aristokrat (baik sipil maupun rohaniwan) berkepentingan bekerjasama dengan penguasa Romawi. Selain itu, ada pejabat-pejabat yang menjadi perantara yang ditunjuk langsung oleh penguasa Romawi dan pada umumnya diambil dari kalangan sesepuh Sanhendrin (Majelis Agung) serta majelis rendah yang diambil dari kelas bawah. Mereka bertanggungjawab mengumpulkan pajak. Dominasi militer terlihat dengan kehadiran tentara Romawi di mana-mana. Mereka diambil dari Siria atau Palestina, tetapi tidak dari kalangan Yahudi.
Kadang-kadang situasi yang menekan tidak tertahankan, sehingga timbul pemberontakan yang umumnya digerakan oleh kaum Zelot yang bermarkas di Galilea; namun selalu dapat dipadamkan. Biasanya terjadi banjir darah dalam penumpasan itu. Itu sebabnya pengharapan akan datangnya tokoh dan masa mesianis yang nasionalis bertumbuh subur di kalangan pejuang Zelot.
Sikap dan Tindakan Yesus
Yesus Kristus hidup di zaman yang penuh pergolakan politik dibawah bangsa penjajah Romawi serta raja bonekanya di Palestina. Ketika Yesus mulai tampil di hadapan publik untuk mewartakan kabar baik tentang Kerajaan Allah, Ia menyatakan perutusan-Nya: ”Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia mengurapi Aku,untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk 4: 18-19).
Kehidupan rakyat jelata semasa Yesus sungguh memprihatinkan. Mereka ditindas dan dihimpit oleh para penguasa dan pemimpin-pemimpin agama. Bangsa Yahudi waktu itu dikuasai oleh Kekaisaran Roma. Roma menempatkan seorang gubernur dengan tentaranya yang cukup kuat di Palestina. Waktu Yesus mulai aktif berkhotbah, Pontius Pilatus menjadi gubernur Roma di Palestina, sedangkan rajanya ialah Herodes. Roma tidak campur tangan dalam kehidupan sosial dan keagamaan bangsa Yahudi, asalkan mereka tidak memberontak dan rajin membayar pajak.
Pajak memang membebani rakyat miskin. Betapa tidak! Selain pajak kepada pemerintah penjajah, masih ada lagi pajak kepada pemerintahan daerah dan pajak agama. Pajak agama ialah pajak bagi bait Allah yang berupa sepersepuluh dari hasil bumi. Selain dihimpit oleh para penguasa, rakyat kecil masa itu dihimpit pula oleh para rohaniwan, yaitu kaum Farisi. Kaum Farisi itu berjuang untuk menjaga kemurnian agama. Mereka mewajibkan diri untuk melaksanakan bermacam-macam tindakan religius dan ritual, seperti puasa, matiraga, dan sebagainya.
Orang-orang Farisi tidak hanya berada di Yerusalem, tetapi juga di desa-desa di seluruh tanah Yahudi. Karena kegiatan mereka, pengaruh mereka sangat besar dalam masyarakat. Di antara mereka terdapat para rabbi yang mengajar seluruh rakyat. Akan tetapi, di balik semuanya itu mereka sebenarnya suka memanipulasi hukum-hukum Taurat dan menciptakan 1001 macam peraturan yang sangat menekan rakyat kecil, tetapi menguntungkan diri mereka sendiri (bandingkan kelakuan itu dengan apa yang terjadi di negara kita).
Terhadap penindasan dan ketidakadilan seperti itu, Yesus bangkit untuk membela rakyat kecil yang menderita. Ia mengecam keras para penguasa tanpa takut. Yesus tak pernah bungkam terhadap praktik-praktik yang tidak adil. Ia tidak berdiam diri atau bersikap kompromistis supaya terelak dari kesulitan. Ia sudah bisa membayangkan risikonya. Akan tetapi, Ia konsekuen. Tak segan Ia mengkritik mereka yang ”berpakaian halus di istana” (Mat 11: 8). Ia mengecam raja-raja yang tak mengenal dan mencintai Allah, tetapi menindas rakyat. Ia mengecam penguasa-penguasa yang menyebut diri ”pelindung rakyat” (Luk 22: 25). Ia tak takut menyebut raja Herodes sebagai serigala (Luk 13: 32).
Kepada kaum Farisi, Yesus berkata ”Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat” (Mat 23: 14).
” Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan” (Mat 23: 23).
Yesus sangat berani berhadapan dengan para penguasa, entah penguasa pemerintahan, maupun pengauasa kegamaan. Kaum Farisi adalah golongan yang sangat berpengaruh pada saat itu, seperti para rohaniwan pada masa kita sekarang ini. Yesus tahu risikonya. Ia berani membela rakyat kecil. Ia menyerang setiap penindasan dan ketidakadilan. Namun, jangan salah mengerti! Jangan lantas berpikir bahwa Yesus itu seorang tokoh revolusioner yang mau mengubah keadaan sosial dan politik masa itu.
Yesus mewartakan Kabar Gembira dan Kabar Gembira bukanlah suatu program sosial politis. Orang boleh mengikuti warta-Nya dengan komitmen sosial politik apa pun. Kritik-Nya yang tajam terhadap penguasa tidak bernada politis dan perjuangan kelas. Ia hanya mau menegakkan nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Para penguasa dan pemimpin-pemimpin agama harus menegakkan nilai-nilai itu. Mereka harus melayani rakyat kecil, bukan menindas.
Mungkin saja orang melihat Yesus sebagai seorang tokoh revolusioner dan pembebas, tetapi tokoh yang membebaskan manusia dari egoisme, kesombongan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan sebagainya. Yesus memang Pembebas; membebaskan manusia tanpa kekerasan. Suatu pembebasan yang muncul dari batin manusia, lalu mewujud dalam masyarakat dalam bentuk apa pun. Pembebasan juga berupa pertobatan, yaitu suatu peralihan sikap dari segala praktik egoistis kepada sikap mengabdi kepada Allah dan sesama.
“Antara pewartaan Injil dan kemajuan manusiawi-perkembangan dan pembebasan-memang terdapat ikatan yang mendalam. Termasuk di situ ikatan pada tingkat antropologi, sebab manusia yang harus menerima pewartaan bukan sesuatu yang abstrak, melainkan terkena oleh masalah-persoalan sosial dan ekonomi. Termasuk pula ikatan pada tingkat teologis, sebab Rencana Penciptaan tidak terceraikan dari Rencana Penebusan. Rencana kedua itu menyangkut pelbagai situasi sangat konkret; ketidak-adilan yang harus diperangi; dan keadilan yang harus dipulihkan; termasuk ikatan pada Injili, yakni ikatan cintakasih. Menurut kenyataan, orang tidak dapat mewartakan perintah baru, tanpa mendukung keadilan dan perdamaian. Mustahil seseorang dapat menerima pewartaan Injil jika dia tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan yang sekarang ini begitu banyak diperdebatkan, seperti keadilan, pembebasan, perdamaian di dunia. Andaikata itu terjadi, dapat dikatakan bahwa orang itu melupakan pelajaran yang di terima dari Injil tentang cintakasih terhadap sesama yang sedang menderita dan serba kekurangan”. (Evangelii Nuntiandi artikel 31).
Beberapa Prinsip dalam Membangun Masyarakat yang Adil dan Sejahtera
Di sini hanya akan dibahas prinsip-prinsip etika politik dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, sebab di sanalah akar dari semua ketidakadilan yang menyengsarakan rakyat banyak. Dengan mempertimbangkan kenyataan sosial politik di Indonesia, prinsip-prinsip berikut ini mendesak untuk disadari dan dilaksanakan.
Hormat terhadap martabat manusia; Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tidak pernah boleh diperalat. Bukankah manusia itu diciptakan menurut citra Allah, diperbarui oleh Yesus Kristus yang dengan karya penebusan-Nya mengangkat manusia menjadi anak Allah? Istilah SDM (Sumber Daya Manusia) yang sering digunakan tak boleh mengabaikan kebenaran bahwa nilai manusia tak hanya terletak dalam kegunaannya. Martabat manusia Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan tak boleh diperalat untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan politik.
Kebebasan; Kebebasan adalah hak setiap orang dan kelompok: bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan bebas untuk mengembangkan diri secara penuh. Setiap warga sangat membutuhkan kebebasan dari ancaman dan tekanan, kebebasan dari kemiskinan yang membelenggunya, dan juga kebebasan untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya. Kekuasaan negara perlu diingatkan akan salah satu tanggung jawab utamanya untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan, baik yang berasal dari sesama warga maupun dan terutama dari kekuasaan negara.
Keadilan; Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Dewasa ini, perjuangan untuk memperkecil kesenjangan sosial ekonomi semakin mendesak untuk dilaksanakan, demikian juga perjuangan untuk melaksanakan fungsi sosial sebagai modal bagi kesejahteraan bersama. Mendesak juga penggunaan modal dan kekayaan bagi pengembangan sektor ekonomi riil, sambil menemukan cara-cara agar ’judi ekonomi’ dalam bentuk spekulasi keuangan dikontrol untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan wirausaha-wirausaha kecil dan menengah serta menciptakan lembaga dan hukum-hukum yang adil. Yang tidak kalah mendesak adalah menciptakan penegakan hukum di negeri ini.
Solidaritas; Dalam tradisi solidaritas, sikap solider terungkap dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan, yang menurut pepatah lama berbunyi: ’berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’. Prinsip itu semakin mendesak untuk diwujudkan dalam konteks dunia modern. Dalam masyarakat di mana banyak orang mengalami perlakuan dan keadaan tidak adil, solider berarti berdiri di pihak korban ketidakadilan, termasuk ketidakadilan struktural. Selain itu, perlu dikembangkan juga solidaritas antardaerah dan usaha untuk mencegah kesempatan egoisme kelompok.
Subsidiaritas; Menjalankan prinsip subsidiaritas berarti menghargai kemampuan setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok, untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya. Bila kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, kelompok yang lebih besar atau pemerintah/negara tidak perlu campur tangan. Dalam keadaan kita sekarang, hubungan subsidier berarti menciptakan relasi baru antara kemitraan dan kesetaraan antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial, dan warga negara, serta kerja sama yang serasi antara pemerintah dan swasta. Kecenderungan etatisme yang sangat mencolok dalam Rencana Undang-Undang yang disebarluaskan di masyarakat dan Undang-Undang yang disahkan oleh DPR akhir-akhir ini, berlawanan dengan prinsip-prinsip subsidiaritas ini.
Sikap jujur dan tulus ikhlas; Dengan prinsip ini kebenaran dihargai dan dipegang teguh. Dewasa ini, sikap ikhlas (fair) berarti menciptakan aturan yang adil dan menaatinya, menghormati pribadi dan nama baik lawan politik, membedakan antara wilayah publik dan wilayah privat, serta menyadari dan melaksanakan kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi; Demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam arti ini, demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum, dengan tekanan pada peran serta, perwakilan, dan tanggung jawab. Demokrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan apa yang diharapkan. Di Indonesia, salah satu badan yang paling terlibat dalam pelaksanaan demokrasi ialah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Ternyata, lembaga-lembaga ini kurang berfungsi dalam mewakili kepentingan masyarakat luas, bahkan dalam banyak hal justru menghambat tercapainya tujuan demokrasi. Dalam masyarakat kita tampak adanya kecenderungan untuk meminggirkan kelompok-kelompok minoritas, dengan alasan-alasan yang kurang terpuji. Keputusan yang menyangkut semua warga negara diambil sekadar atas dasar suara mayoritas, dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, matang, dan berjangka panjang.
Tanggung jawab; Bertanggung jawab berarti mempunyai komitmen penuh pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Tanggung jawab atas disertai dengan tanggung jawab kepada. Bagi politisi, bertanggung jawab berarti bekerja sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan negara dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat. Tanggung jawab hanya bisa dituntut bila kebijakan umum pemerintah terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofi. Atas dasar kebijakan umum ini, wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawabannya. Bagi warga negara, tanggung jawab berarti ikut berperan serta dalam mewujudkan tujuan negara sesuai dengan kedudukan masing-masing.
Page updated
Google Sites
Report abuse