Ketentuan Lainnya

• Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan PPJB atas Tanah dan/atau Bangunan dapat mengajukan Validasi SSP melalui DJP Online selama Penjual sudah memiliki NPWP dan SSP tidak menggunakan hasil Pemindahbukuan.

• Bagi Penjual yang tidak memiliki NPWP, dapat mengajukan Validasi SSP secara manual.

• Layanan aplikasi e-PHTB hanya memfasilitasi:

  • Permohonan yang menggunakan tarif tunggal.

  • Pembayaran dengan SSP/NTPN.

  • Jumlah pembayaran kurang dari 10 (sepuluh) SSP/NTPN.

Permohonan Validasi SSP secara Manual

Lalu bagaimana prosedur pengajuan Validasi SSP secara manual? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan? Mari kita simak penjelasan berikut ini:

1. Surat permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh disampaikan secara langsung ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan, dilampiri dengan:

   • SSP yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP.

   • Surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang telah diisi secara lengkap.

   • Fotokopi seluruh bukti penjualan (bukti transfer, faktur penjualan dan/atau bukti penerimaan kas).

   • Fotokopi SPPT PBB tahun terakhir.

   • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

   • Fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

   • Dalam hal penyampaian permohonan dikuasakan, wajib dilampiri dengan surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen.

   • Dalam hal yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak wajib merniliki NPWP, wajib melampirkan surat pernyataan tidak wajib menggunakan NPWP.

2. KPP menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/ atau Tidak Sesuai paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap.