Pengembangan Dashboard RCE Weekly Report ini didasarkan pada beberapa regulasi penting yang menjadi pijakan hukum pelaksanaan, antara lain:

• PMK Nomor 118/PMK.01/2021 jo. PMK Nomor 135 Tahun 2023 terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.

• PMK No.77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

• PMK No. 133/PMK.05/2021 mengenai Tata Kelola TIK di Kementerian Keuangan.

• KMK No. 202 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Keuangan 2019–2024.

• KMK 287/KMK.01/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran.

• PMK 101 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran PNBP Bendahara Umum Negara.

• PER-26/PB/2019 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi DJPb.

• KEP 111/PB/2023 tentang Cetak Biru TIK DJPb Tahun 2024–2029.

• KEP-20/PB.8/2024 tentang Rincian Kegiatan Peta Rencana Cetak Biru TIK DJPb 2024–2029.

Dengan berlandaskan ketentuan tersebut, pengembangan dashboard berjalan sesuai koridor tata kelola dan perencanaan strategis Kementerian Keuangan.

Pengembangan Dashboard RCE Weekly Report mengakomodasi berbagai kebutuhan analisis dan pelaporan fiskal regional. Beberapa komponen penting yang diakomodasi dalam dashboard ini meliputi:

1. Role Access yang Terintegrasi

Pengguna dashboard mencakup Kanwil DJPb dan Kantor Pusat DJPb. Setiap pengguna diberikan akses sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan serta integritas data.

2. Data dan Grafik Kinerja Fiskal

Dashboard menampilkan data kinerja APBN lingkup regional dalam bentuk visualisasi grafik yang informatif. Hal ini memudahkan pengambil kebijakan dalam memahami kondisi fiskal secara cepat dan akurat.

3. Analisis Fiskal Regional

Memuat hasil analisis atas data kinerja APBN di wilayah masing-masing, mencerminkan kondisi aktual yang relevan dengan perekonomian daerah.

4. Identifikasi Isu Fiskal Regional

Menyajikan hasil identifikasi isu-isu fiskal yang berkembang di tiap wilayah, termasuk pengaruhnya terhadap indikator fiskal dan ekonomi baik regional maupun nasional.

5. Policy Responses Fiskal Regional

Berisi rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Kanwil DJPb sebagai respon terhadap isu-isu fiskal yang muncul di masing-masing wilayah.

6. Analisis Isu Tematik

Dashboard juga mengakomodasi hasil identifikasi isu tematik sesuai topik yang ditentukan dan berdampak terhadap indikator fiskal serta perekonomian.

7. Policy Responses Tematik

Berisi usulan kebijakan dari Kanwil DJPb dalam menanggapi isu-isu tematik yang telah diidentifikasi.

Melalui integrasi seluruh data tersebut ke dalam sistem dashboard, proses penyusunan laporan mingguan menjadi lebih seamless, akurat, dan responsif terhadap dinamika yang berkembang.

Dashboard RCE Weekly Report juga menjadi bagian dari roadmap pengembangan Next Treasury. Pemanfaatan big data dan data analytics menjadi kunci dalam pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Melalui dashboard ini, data fiskal yang sebelumnya tersebar di berbagai sumber dapat dikonsolidasikan secara real-time, meningkatkan kualitas analisis serta mempercepat proses pengambilan kebijakan fiskal baik di tingkat regional maupun nasional. Pengembangan sistem ini diharapkan dapat berjalan efektif serta memberikan dukungan optimal bagi program-program pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.