Merupakan layanan pengesahan atas usulan revisi anggaran dari Kementerian/Lembaga yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran

sesuai dengan pembagian wewenang yang telah ditetapkan pada
PMK 62/PMK.02/2023.

Merupakan layanan penghentian dan pembukaan kembali layanan akses kode billing SIMPONI serta rekomendasi pemblokiran dan pembukaan akses kepabeanan.

Merupakan layanan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah (Rancangan Revisi PP), atau Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang diusulkan Kementerian/Lembaga.