1. Calon pengantin terlebih dahulu melengkapi berkas persyaratan nikah

• Untuk surat model N, baik itu N1, N2, N4, dan N5 diperoleh dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin, sedangkan surat model N10 (rekomendasi nikah) diperoleh dari KUA tempat tinggal calon pengantin yang bersangkutan;

• Untuk surat kesehatan wajib dari puskesmas atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah (bukan dari klinik swasta/fasilitas kesehatan swasta/sejenisnya);

2. Setelah melengkapi berkas, calon pengantin datang ke KUA Galur untuk mendaftar dan menyerahkan berkas persyaratan nikah

• Pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan nikah di KUA dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja (2 minggu kalender) sebelum tanggal pelaksanaan akad nikah;

• Calon pengantin melakukan pendaftaran nikah secara online di HP masing-masing melalui website SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) melalui tautan berikut: https://simkah4.kemenag.go.id (jika kebingungan atau terdapat kendala saat mengakses SIMKAH, silakan lapor dan petugas KUA akan siap membantu);

• Semua berkas persyaratan nikah calon pengantin dimasukkan ke dalam satu stopmap .

3. Calon pengantin mengikuti pemeriksaan nikah atau rafak nikah

• Pemeriksaan nikah bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian data pada dokumen persyaratan nikah, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah;

• Pemeriksaan nikah dilakukan oleh Penghulu dengan menghadirkan calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan wali nikah (dari calon pengantin perempuan).

4. Calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan

• Bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan 2 pilihan metode, yaitu:

  • Bimbingan perkawinan klasikal, dengan penentuan jadwal pelaksanaan dari KUA Galur.

  • Bimbingan perkawinan mandiri, dengan jadwal menyesuaikan kelonggaran waktu dari calon pengantin yang bersangkutan.

• Silakan konfirmasi kepada petugas KUA Galur mengenai jadwal bimbingan perkawinan saat pendaftaran/pemeriksaan nikah

5. Calon pengantin membayar biaya nikah

• Nikah di KUA gratis 0 rupiah (tanpa biaya apapun) jika dilaksanakan pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat pukul 07.30-16.00 WIB);

• Membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika pernikahan dilaksanakan di luar KUA dan/atau di luar hari dan jam kerja;

• Pembayaran disetorkan langsung ke kas Negara Republik Indonesia melalui kode billing  via bank atau kantor pos yang diberikan oleh petugas KUA.

6. Calon pengantin tinggal menunggu pelaksanaan akad nikah

• Setelah menyelesaikan kelima tahapan di atas, calon pengantin tinggal menunggu jadwal pelaksanaan akad nikah;

• Penyerahan buku nikah dilakukan sesaat setelah pelaksanaan akad nikah dan paling lama 7 hari setelah akad nikah.

• Standar Pelayanan Alur Pendaftaran Nikah:

1. Pemeriksaan Nikah

• Pelaksana : Penghulu

• Waktu pelayanan : 1 Hari

• Biaya : 0 rupiah

2. Bimbingan Perkawinan

• Pelaksana : Penghulu 

• Waktu pelayanan : 1 Hari

• Biaya : 0 rupiah

3. Pelaksanaan Akad Nikah

• Pelaksana : penghulu

• Waktu pelayanan : nikah di KUA 20 menit, di luar KUA 30-90 menit

• Biaya : nikah di KUA 0 rupiah, di luar KUA Rp. 600.000,-

1. Pengajuan ke KUA Galur:

• Membawa fotokopi beserta dokumen asli Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga pemohon

• Membawa fotokopi beserta dokumen asli buku nikah pemohon

• Membawa dokumen pendukung seperti ijazah, dan/atau dokumen pendukung lainnya yang diakui secara hukum

• Petugas atau penghulu akan memverifikasi perbedaan nama pada buku nikah

• KUA Galur akan memberikan surat keterangan tentang kebenaran data sesuai dengan register atau arsip akta nikah sebagai pengantar sidang di Pengadilan

2. Pengajuan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri Kulon Progo:

• Jika perbedaan nama hanya satu atau dua karakter saja (baik huruf ataupun tanda baca), maka pengajuan sidang perubahan nama pada buku nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama Kulon Progo.

• Jika perbedaan nama lebih dari dua karakter atau berbeda jauh, maka pengajuan sidang perubahan nama pada buku nikah dilakukan di Pengadilan Negeri Kulon Progo.

• Pengajuan sidang di Pengadilan membawa surat pengantar dari KUA Galur

3. Pengajuan kembali ke KUA Galur:

• • • Pemohon membawa salinan penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama buku nikah ke KUA Galur

    • KUA Galur memberi keterangan/catatan pada lembar catatan perkawinan buku nikah sesuai dengan penetapan Pengadilan

• Standar Pelayanan Perubahan Nama pada Buku Nikah:

  • Pelaksana : penghulu dan operator SIMKAH

  • Waktu pelayanan : 30 menit (jika sudah ada salinan putusan Pengadilan)

  • Biaya : 0 rupiah

  • Produk layanan : catatan perubahan nama pada buku nikah

Buku nikah yang hilang ataupun rusak dapat diterbitkan kembali di KUA tempat dilaksanakannya akad nikah, dengan ketentuan:

1. Jika buku nikah hilang

• Datang ke KUA Galur untuk meminta surat pengantar kehilangan;

• Membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

• Membawa foto background biru berukuran 2x3 sebanyak @1 lembar;

• Mengisi lembar permohonan pembuatan duplikat buku nikah (disediakan di KUA Galur);

• Surat pengantar dari KUA Galur dibawa ke Polsek Galur atau Polres Kulon Progo untuk dibuatkan surat kehilangan buku nikah.

2. Jika buku nikah rusak

• Datang ke KUA Galur dengan membawa buku nikah yang rusak;

• Membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

• Membawa foto background biru berukuran 2x3 sebanyak @1 lembar;

• Mengisi lembar permohonan pembuatan duplikat buku nikah (disediakan di KUA Galur).

• Standar Pelayanan Penerbitan Duplikat Buku Nikah:

  • Pelaksana : staf atau penghulu

  • Waktu pelayanan : 10 menit

  • Biaya : 0 rupiah

  • Produk layanan : duplikat buku nikah

Sertifikasi produk halal bisa dilakukan melalui dua jalur/skema:

1. Self declare: sertifikasi halal yang didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha. Diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan proses produksi yang sederhana serta bahan baku yang sudah dipastikan kehalalannya.

Syarat dan ketentuan sertifikasi halal dengan skema self declare:

• Pelaku usaha memiliki NIB (nomor induk berusaha) dan termasuk dalam skala usaha mikro dan kecil (UMK);

• Pelaku usaha memiliki akun di SIHALAL;

• Melampirkan surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal;

• Produk yang diajukan berupa makanan dan minuman;

• Melampirkan daftar produk, daftar bahan yang digunakan, daftar menu, daftar harga, nama dan foto produk;

• Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal;

• Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya (dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajban bersertifikasi halal); 

• Proses produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan yang tidak halal;

• Paling banyak memiliki satu fasilitas produksi dan satu outlet lokasi;

• Produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;

• Dalam hal berupa daging giling maka harus melalui jasa penggilingan yang telah bersertifikasi halal atau digiling sendiri dengan tetap memenuhi kriteria kehalalan produk;

• Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal;

• Untuk produk yang diawetkan, proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan.

2. Reguler: sertifikasi halal uamh diperuntukkan bagi semua jenis usaha (besar, menengah, kecil, mikro) yang memiliki produk dengan proses produksi yang kompleks/rumit serta bahan baku beragam atau berisiko mengandung bahan kritis.

Syarat dan ketentuan sertifikasi halal dengan skema reguler:

• Surat permohonan (format tergenerate secara otomatis di SIHALAL);

• Formulir pendaftaran, dengan ketentuan:

  • Format dapat diunduh pada https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1/ 

  • Khusus jasa penyembelihan wajib memiliki 2 nama Juru Sembelih Halal yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis SKKNI dan/atau sertifikat kompetensi sebagai Juru Sembelih Halal.

• NIB berbasis risiko (jika pelaku usaha luar negeri: lisensi bisnis dan NIB importir/perwakilan resmi);

• Penyelia Halal yang mendampingi harus memenuhi kelengkapan dokumen dengan ketentuan:

  • SK Penetapan Penyelia Halal dari pimpinan perusahaan

  • Kartu identitas

  • Daftar riwayat hidup

  • Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal

• Pelaku usaha mengisi kelengkapan data bahan, alur proses produksi, dan produk yang kemudian akan tergenerate secara otomatis di SIHALAL.

• Standar Pelayanan Sertifikasi Produk Halal:

  • Pelaksana : penyuluh agama Islam spesialisasi produk halal

  • Waktu pelayanan: 

1. Untuk skema self declare, estimasi sertifikat terbit sekitar 15-21 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap

2. Untuk skema reguler, estimasi sertifikat terbit sekitar 21-45 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap

• • Biaya : 0 rupiah (skema self declare)

  • Produk layanan : sertifikat produk halal

1. Wakif

• Perorangan:

  • KTP asli dan digital (foto atau scan)

  • Foto Kartu Keluarga atau buku nikah

  • Surat pernyataan bermeterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan, yang ditandatangani 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dan/atau oleh Camat setempat

• Badan hukum/yayasan:

  • KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan wakif pengurus/pendiri yayasan

  • Foto Kartu Keluarga perwakilan wakif badan hukum/yayasan

  • Fotokopi dan digital (foto atau scan) surat pengesahan pendirian badan hukum/yayasan yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur tentang hukum

  • Fotokopi dan digital (foto atau scan)  SK pengurus badan hukum/yayasan dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau surat kuasa asli bermeterai dan digital (scan)  penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian

  • Surat pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandatangani oleh pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum/yayasan

2. Nadzir

• Perorangan:

  • KTP asli dan digital (foto atau scan) ketua nadzir

  • KTP asli dan digital (foto atau scan) bendahara

  • KTP asli dan digital (foto atau scan) sekretaris

  • KTP asli dan digital (foto dan scan)  2 anggota

  • Dokumen asli dan digital (scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit (ada di sistem aplikasi e-siwak: https://siwak.kemenag.go.id/ )

  • Surat pernyataan kesediaan menjadi nadzir (ada di sistem aplikasi e-siwak: https://siwak.kemenag.go.id/ )

• Badan hukum/yayasan:

  • KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf

  • Fotokopi dan digital (foto atau scan) surat pengesahan badan hukum/yayasan yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum

  • Fotokopi dan digital (foto atau scan)  SK pengurus badan hukum/yayasan yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermeterai dan digital (foto atau scan)  penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pengurus harian

  • Fotokopi dan digital (foto atau scan)  akta notaris tentang pendirian badan hukum/yayasan dan anggaran dasar

  • Fotokopi dan digital (foto atau scan) daftar susunan pengurus pusat

  • Fotokopi dan digital (foto atau scan)  anggaran rumah tangga

  • Dokumen asli dan digital (foto atau scan)  program kerja dalam pengembangan wakaf

  • Dokumen asli dan digital (foto atau scan)  daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi (ada di sistem aplikasi e-siwak: https://siwak.kemenag.go.id/ )

  • Dokumen asli dan digital (foto atau scan) surat pernyataan bersedia untuk diaudit (ada di sistem aplikasi e-siwak: https://siwak.kemenag.go.id/ )

3. Saksi

• KTP asli dan digital (foto atau scan)  2 orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf

4. Tanah

Dokumen kepemilikan/kuasa asli dan digital (foto atau scan)  atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum seperti:

• Girik

• Letter C desa

• Sertifikat Hak Milik (SHM)

• Hak Guna Bangunan (HGB)

5. Data pendukung

Dokumen dukung asli dan digital (foto atau scan) perpindahan kepemilikan kuasa tanah jika nama tertulis pada bukti kuasa tanah bukan atas nama wakif, baik itu berupa:

• Akta hibah

• Akta hak bersama

• Akta jual beli (AJB)

• Surat keterangan waris

• bukti lainnya yang diakui hukum