Sehubungan dengan *Pengajuan Uang Persediaan (UP) dalam Pelaksanaan Anggaran pada Awal TA 2026*,  terdapat pokok-pokok kebijakan Kepala KPPN Tanjung Selor:

1. Ketentuan terkait pembayaran melalui mekanisme UP,

2. Penyampaian LPJ Bendahara Bulan Desember 2025 dan Rekonsiliasi LK TA 2025,

3. Kewenangan dan sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara)

4. Penegasan pendaftaran CMS, KKP, dan Digipay sebagai persyaratan pengajuan UP.

5. Penegasan bahwa ketersediaan alokasi anggaran dalam DIPA menjadi dasar atas tindakan yang berakibat pada pengeluaran beban APBN.