Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

• Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

• Peraturan Menteri PAN-RB terkait jabatan fungsional dan teknis.

1.  Pelayanan Administratif

Menerima dan memproses surat masuk dan keluar di lingkungan Penyelenggara Zakat dan Wakaf.

Menyediakan formulir, berkas, dan dokumen operasional yang dibutuhkan dalam pelayanan zakat dan wakaf.

2.  Pengelolaan Data Operasional

Melakukan pencatatan dan entri data kegiatan zakat dan wakaf ke dalam buku register atau sistem informasi.

Memutakhirkan data operasional secara berkala

3. Pengarsipan dan Dokumentasi

Mengarsipkan dokumen layanan operasional sesuai tata naskah dinas.

Menyimpan dokumentasi kegiatan zakat dan wakaf dalam bentuk foto, video, atau laporan.

4.  Dukungan Kegiatan

Membantu pelaksanaan rapat, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

Menyediakan peralatan, perlengkapan, dan administrasi untuk kegiatan.

5.  Pelaporan

Menyusun laporan operasional bulanan, triwulan, dan tahunan.

Menyampaikan laporan kepada Kepala Penyelenggara sebagai bahan evaluasi.

6.  Tugas Lain

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf.

Tugas Tambahan  pada seksi BIMAS Islam

1. Pendistribusian dan peinfutan Buku Nikah, Akta Nikah dan daftar pemeriksaan pada Aplikasi SIMKAH

2. Verifikasi Peristiwa Nikah per KUA dan membuat daftar Nominatif Pencairan PNBP pada Aplikasi SIMKAH

Unit Kerja : Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Atasan Langsung : Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

• Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Statistisi.

• Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

• Peraturan BAZNAS dan BWI terkait tata kelola data zakat dan wakaf.

• Penyediaan Data dan informasi Statistik, meliputi:
  1. Identifikasi prioritas kebutuhan Data Statistik.

• Penguatan Sistem Statistik Nasional, meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (BAZNAS, LAZ, Dinas Sosial, BPN, KUA) untuk memperoleh dan memvalidasi data jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu Nasional.

2. Mengolah dan menganalisis data pendukung pelaksanaan Program Kampung Zakat untuk keperluan monitoring dan evaluasi berbasis statistik.

3. Menyediakan data statistik tanah wakaf, progres sertifikasi, dan pengembangan wakaf produktif untuk mendukung pengambilan keputusan.

4. Mendukung penyusunan data dan indikator pengembangan pemanfaatan aset wakaf, serta menghadiri undangan koordinasi terkait.

5. Menyusun materi statistik pendukung literasi lembaga dana sosial keagamaan/zakat yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional.

6. Menyusun materi statistik pendukung literasi lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional.

7. Melakukan koordinasi, verifikasi, dan pemutakhiran data statistik wakaf lama, termasuk penyesuaian dengan database Kemenag dan BWI.

8. Menghadiri undangan kegiatan pembinaan dan koordinasi lembaga zakat dan wakaf yang dibina, serta menyediakan dukungan data statistik.