Syarat pembentukan, pembukaan perwakilan, mekanisme perizinan, dan ketentuan operasional LAZ.

1) Ruang Lingkup Umum

• PMA ini menetapkan standar pengelolaan zakat secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk mekanisme pelaporan, audit syariat dan keuangan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan BAZNAS.

• LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2) Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

• LAZ dapat dibentuk oleh Organisasi Kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum untuk mendukung BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

• LAZ dibagi menjadi tiga skala:

  • LAZ berskala nasional

  • LAZ berskala provinsi

  • LAZ berskala kabupaten/kota

• Izin pembentukan LAZ berskala nasional wajib diperoleh dari Menteri; LAZ provinsi dari Direktur Jenderal; LAZ kabupaten/kota dari Kepala Kantor Wilayah.

• Persyaratan umum meliputi legalitas organisasi, rekomendasi BAZNAS, Pengawas Syariat, kemampuan teknis/keuangan, sifat nirlaba, program pendayagunaan zakat, dan komitmen diaudit secara berkala.

3) Persyaratan dan Pengawasan

• Pengawas Syariat: otoritas untuk memastikan kepatuhan syariat dalam pengelolaan zakat; dapat internal atau eksternal LAZ, dengan batasan jumlah LAZ yang diawasinya.

• Pengawas Syariat wajib memiliki kompetensi terkait zakat dan muamalah maliyah, memahami regulasi zakat, bebas benturan kepentingan, dan memahami proses bisnis LAZ.

• LAZ wajib memiliki program pendayagunaan zakat yang terdokumentasi dengan target provinsi/kabupaten/kota, termasuk ringkasan perencanaan program, jumlah mustahik, dan dampak program.

4) Dokumen Permohonan Izin Pembentukan LAZ

• Dokumen yang perlu dilampirkan meliputi: anggaran dasar, bukti status organisasi, keputusan badan hukum, surat rekomendasi BAZNAS, susunan Pengawas Syariat, pernyataan Pengawas Syariat, daftar amil zakat beserta sertifikat SKKNI, BPJS/Kesehatan/ asuransi, dan ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat.

• Besaran komitmen dana pendayagunaan zakat juga diatur menurut skala LAZ (mis. nasional/provinsi/kabupaten/kota), termasuk komitmen pengumpulan zakat minimum per tahun.

5) Pembukaan Perwakilan LAZ

• LAZ skala nasional dapat membuka perwakilan di setiap provinsi (maksimal 1 perwakilan per provinsi); LAZ skala provinsi dapat membuka 1 perwakilan di setiap kabupaten/kota.

• Izin pembukaan perwakilan diperoleh melalui prosedur tertulis dengan persyaratan seperti izin pembentukan, rekomendasi BAZNAS provinsi/kabupaten/kota, data muzaki/mustahik, serta program pendayagunaan zakat.

• Verifikasi administrasi dan validasi dilakukan melalui tim yang ditetapkan, dengan rapat pleno sebagai dasar penetapan izin perwakilan.

6) Unit Layanan LAZ

• LAZ skala nasional dapat membuka unit layanan di kabupaten/kota untuk membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat.

• Unit layanan wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dengan dokumen pendukung seperti izin pembentukan LAZ, alamat kantor unit layanan, identitas papan nama, ikhtisar program pendayagunaan, dan data mustahik.

7) Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 September 2024), dengan ketentuan transisi untuk izin yang sedang berjalan dan izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya PMA ini.

• Izin yang sedang dalam proses sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

8) Ringkasan Implementasi

• Organisasi kemasyarakatan Islam yang ingin membentuk LAZ atau membuka perwakilan/unit layanan harus mematuhi persyaratan dokumen, kepatuhan syariat, dan komitmen dampak program zakat.

• Pengawasan syariat dan audit berkala menjadi bagian wajib untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat.

• Koordinasi dengan BAZNAS setempat dan Kantor Wilayah/Kementerian Agama daerah menjadi kunci dalam perizinan dan pembukaan perwakilan.