4.2 Latar Belakang

Sistem tanam paksa atau dikenal dengan sebutan cultuurstelsel adalah salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Kebijakan ini digagas pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dipimpin oleh gubernur jenderal Johannes Van Den Bosch sejak tahun 1830. Penindasan serta pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah colonial membuat rakyat mengalami berbagai kerugian baik dari segi materi maupun tenaga. Kewajiban ini mewajibkan rakyat melakukan penanaman komoditas ekspor yang berharga bagi pemerintah colonial karena laku di Eropa dengan harga tinggi. Salah satu aturan tanam paksa yakni mewajibkan pada setiap desa untuk menyisihkan sejumlah 20 persen tanahnya untuk dikuasai dan ditanami tanaman komoditas ekspor tersebut. Selain itu bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun maka Ia wajib bekerja di kebun milik pemerintah dengan gaji kecil dan kondisi yang berat karena jarak yang jauh.

Akibat sistem tanam paksa ini, maka kualitas dan hasil tanaman pangan milik rakyat juga berkurang dan menimbulkan masalah baru yakni kelaparan. Hal ini disebabkan karena petani tidak sempat mengurusi sawah dan lading milik mereka sendiri karena perhatian dan tenaganya difokuskan untuk mengurus tanaman perkebunan yang diwajibkan oleh pemerintah kolonial. Kondisi lain yang memeprparah penderitaan rakyat adalah timbulnya wabah penyakit mulai merajalela. Di beberapa daerah jumlah kematian meningkat seperti contohnya di Cirebon dan Grobogan sehingga jumlah penduduk menurun tajam.

Sistem Cultuur stelsel juga memunculkan sistem lain sebagai efek samping atau pendukung program tersebut yaitu premi atau cultuur procenten. Cultuur Procenten adalah hadiah atau untung kepada penguasa pribumi atau bupati juga kepala daerah yang produksinya melebihi target. Kondisi ini menyebabkan para penguasa pribumi yang berlomba – lomba mendapatkan premi atau untung sebesar-besarnya dengan cara melakukan peperasan kepada tenaga rakyat. Pieter Brooshooft yang saat itu sedang melakukan kegiatan mengelilingi wilayah Jawa sekitar tahun 1887 dapat mendokumentasikan bagaimana kondisi yang dialami oleh rakyat pribumi Hindia Belanda yang sengsara. Kondisi ini ternyata dapat menggugah hati nurani dan menimbulkan berbagai kecaman dari warga Belanda karena kebijakan ini dianggap tidak berkemanusiaan. Lebih lanjut Van Deventer kemudian menuliskan kisahnya dalam sebuah majalah terkenal di Belanda yaitu De Gids dengan judul Een Ereschuld atau Hutang Budi tentang bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang menderita akan tetapi hasilnya justru dinikmati oleh rakyat Belanda. Kisah ini kemudian memunculkan Gagasan Van Deventer untuk mendapatkan dukungan Ratu Wilhelmina. Gagasan ini pun berhasil mendapat dukungan dari Ratu yang kemudian mengeluarkan kebijakan baru.

4.3 Program Politik Etis

Politik etis memiliki 3 program utama yaitu Irigasi, Transmigrasi dan Edukasi. Program pertama adalah irigasi. Di dalam program ini berfokus pada pembangunan fasilitas pengairan atau irigasi. Pembangunan tersebut ditijukan untuk menunjang kesehatan rakyat Indonesia. Pemerintah membangun sarana dan dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian yang meliputi pembagunan waduk, renovasi dari sanitasi, pembangunan jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian.

Program kedua yaitu edukasi atau peningkatan pendidikan. Melalui program peningkatan pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Salah satu program pendidikan yang sangat bagus adalah program pengentasan masalah buta huruf. Program ini juga dilaksanakan dengan melakukan pengadaan sekolah untuk rakyat. Walaupun demikian berdasarkan penjelasan dari Suhartono pada buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7) ternyata pada prakteknya pendidikan yang dimaksud hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja

Berikut adalah lembaga – lembaga persekolahan yang dibangun oleh pemerintah Belanda:

ü  Hollandsche Inlandsche School (HIS), yaitu sekolah dasar untuk rakyat

ü  Europeesche Lagere School (ELS), yaitu sekolah dasar untuk anak Eropa dan para bangsawan pribumi.

ü  Hogere Burgerlijk School (HBS), yaitu sekolah menengah untuk siswa lulusan ELS.

ü  Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yaitu sekolah menengah untuk siswa lulusan HIS.

ü  Algemeene Middelbare School (AMS), yaitu sekolah menengah atas untuk siswa lulusan HBS dan MULO.

ü  School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), yaitu sekolah pendidikan dokter Jawa.

ü  Recht Hoge School, yaitu sekolah hukum.

ü  Landbouw School, yaitu sekolah pertanian .

ü  Technik Hoghe School, yaitu sekolah teknik.

Program berikutnya dari politik etis adalah transmigrasi. Program ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerataan kepadatan penduduk Hindia Belanda. Sejak tahun 1900, Pulau Jawa dan Madura telah dihuni oleh sekitar 14 juta jiwa. Kebijakan ini kemudian memprakarsai pendirian sebuah pemukiman baru. Pemukiman-pemukiman ini dibuat di daerah Sumatera yang dianggap kepadatan penduduknya sangat rendah. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak tahun 1901.

4.4 Dampak Politik Etis

Trias van Deventer atau politik balas budi ternyata tidak berhasil mensejahterakan rakyat seperti yang diharapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesungguhan dari Belanda untuk mengubah kondisi rakyat sehingga pelaksanaannya yang hanya dijadikan alasan untuk terus melakukan eksploitasi terhadap rakyat. Beberapa contoh peyimpangan pada pelaksanaan kebijakan Politik Etis antara lain:

ü  Tidak adanya perlindungan bagi pengusaha pribumi untuk melakukan kegiatan usaha

ü  Pembangunan irigasi hanya pada daerah yang disana terdapat perkebunan milik pemerintah

ü  Pendidikan yang dipraktekan untuk rakyat pribumi hanya setingkat pendidikan rendah.

Namun demikian tiga kebijakan utama yang diterapkan pada Politik Etis yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi tetap memberikan dampak positif walauun hanya sebagai efek samping saja.  Adapun efek samping positif yang dapat rakyat Indonesia ambil dari penerapan kebijakan pemerintah colonial tersebut adalah sebagai berikut:

ü  Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia

ü  Terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan

ü  Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi

Politik Etis secara tidak langsung memunculkan golongan masyarakat baru yang terdidik di kalangan masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi yang telah mengenyam pendidikan ini mulai menyadari penderitaan rakyat dan kemudian membangun komitmen bersama untuk berjuang dengan cara mendirikan berbagai perkumpulan atau organisasi seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. Organisasi - organisasi inilah yang kemudian menjadi awal mula lahirnya periode baru perjuangan bangsa yang dikenal dengan sebutan pergerakan nasional.

Daftar Pustaka

•      Modul Mata Pelajaran Sejarah Peminatan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud 2013

•  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Sejarah Indonesia, Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kemendikbud

•      Ratna Hapsari & M.Adil, 2013, Sejarah, Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga

•      Sardiman. 2008. Sejarah SMA Kelas XI Program Ilmu Sosial. Jakarta: Quadra.

•  Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1984). Sejarah Nasional Indonesia (Vol. 6). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.