Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (Pusat PPUK), selaku unit pelaksana teknis memiliki mandat untuk memberikan berbagai bentuk pelayanan bantuan perpustakaan kepada masyarakat, khususnya melalui perpustakaan umum dan khusus. Bantuan tersebut meliputi pengembangan koleksi, penyediaan sarana layanan, fasilitasi kegiatan literasi, hingga pendampingan teknis bagi pengelola perpustakaan. Agar pelayanan bantuan perpustakaan tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima layanan, maka diperlukan evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM. 

Adapun, dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat didasarkan pada butir SKM yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017  Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selanjutnya, survei dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun melalui metode penelitian secara kualitatif untuk mendapatkan informasi terkait sikap, pendapat dan persepi seseorang atau sekelompok orang terhadap layanan publik yang telah diselenggarakan.