Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, IPM mencapai 75,2, meningkat signifikan dari 74,3 di tahun sebelumnya. Jika dibandingkan, IPM Majalengka masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat (75,6) dan Indonesia (76,4), namun selisihnya semakin mengecil. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Majalengka berhasil mempercepat pembangunan manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Komponen-komponen yang mendorong peningkatan IPM:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS): Pada tahun 2024, HLS berada di angka 12,96 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap lama pendidikan generasi muda di Majalengka.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Angka ini juga mengalami pertumbuhan dari 7,5 tahun pada 2022 menjadi 7,6 tahun di 2024. Artinya, masyarakat usia produktif memiliki rata-rata pendidikan yang lebih baik.

3. Usia Harapan Hidup (UHH): UHH mencapai 75 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses layanan kesehatan, lingkungan yang lebih sehat, dan penurunan angka kematian.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: Peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi, menandakan pertumbuhan ekonomi mikro di wilayah tersebut.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 mencapai 31.308 orang, dengan distribusi pengangguran terbesar terdapat di Kecamatan Ligung, Majalengka, dan Malausma. Kecamatan-kecamatan ini kemungkinan memiliki keterbatasan dalam akses pekerjaan atau kurang berkembangnya sektor ekonomi lokal. Upaya peningkatan lapangan kerja di sektor agribisnis, industri pengolahan, dan pariwisata perlu dioptimalkan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Majalengka terus menurun dari 14,712 ribu jiwa (2021) menjadi 10,822 ribu jiwa (2024). Persentase penduduk miskin juga menurun signifikan dari 12,5% menjadi 10,4% dalam periode yang sama. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, dan pemberdayaan ekonomi lokal.