Prinsip Penolakan Gratifikasi

Gratifikasi yang ditolak dalam konteks ini adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diserahkan secara langsung.

Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke UPG di instansi masing-masing. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus konflik kepentingan antara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihak pemberi.

Simulasi menarik yang dapat dikemukakan adalah ketika Pejabat A yang memiliki integritas menolak pemberian dari seorang kurir pengusaha X, namun ternyata uang yang ditolak oleh Pejabat A ternyata tidak pernah dikembalikan oleh kurir pada pengusaha X, sehingga Pengusaha X mencatat dan berasumsi Pejabat A telah menerima uangnya.

Hal ini menjadi masalah ketika di suatu hari Pengusaha X dijerat aturan pidana dan kemudian ditemukan catatan aliran dana terhadap Pejabat A, maka jika Pejabat A sejak awal melaporkan penolakan gratifikasi yang dilakukannya secara internal, dan kemudian hal tersebut dicatat oleh UPG, tentu saja pencatatan tersebut dapat menjadi bukti yang melindungi Pejabat A, karena ia telah menolak gratifikasi tersebut sejak awal.

Akan berbeda halnya jika Pejabat A tidak pernah melapor dan tidak memiliki bukti apapun untuk menyangkal bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari Pengusaha X melalui kurir.

Prinsip penolakan ini berada pada ranah aturan disiplin sehingga jika ketentuan ini dilanggar perlu diatur bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pada pihak yang melanggar. Hal ini merupakan penegasan dari larangan menerima gratifikasi yang dianggap suap.

Ketentuan ini diharapkan sejalan dengan prinsip law as tool of social engineering, dimana pegawai negeri dan penyelenggara negara yang selama ini cenderung permisif perlu mengubah kebiasaan tersebut dan merombak cara berpikir, sehingga muncul sikap yang tegas untuk menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap yang diberikan secara langsung padanya.

Akan tetapi, terdapat kondisi-kondisi tertentu ketika gratifikasi tidak dapat ditolak. Hal inilah yang perlu diatur sebagai pengecualian dari kewajiban menolak atau larangan menerima gratifikasi.

Berikut adalah beberapa kondisi pengecualian, maka gratifikasi tidak wajib ditolak, yaitu:

1. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;

2. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;

3. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.

4. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain,

5. Gratifikasi diberikan dalam kegiatan adat istiadat, kegiatan yang sesuai dengan tradisi yang luhur dan upacara keagamaan.

Dalam hal gratifikasi yang memenuhi lima kondisi pengecualian di atas, maka gratifikasi tersebut dapat diterima dan kemudian wajib dilaporkan pada KPK atau kepada KPK melalui masing-masing Unit Pengendali Gratifikasi.

(Sumber: Indonesia.go.id)