Palangka Raya, (30/10/2025) – Inspektorat Kota Palangka Raya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Dunia Usaha Antikorupsi dengan tema “Melalui Penanaman Integritas Kita Wujudkan Dunia Usaha Antikorupsi”.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Inspektorat Kota Palangka Raya dalam membangun budaya antikorupsi dan meningkatkan integritas pelaku usaha serta UMKM di daerah.

Bertempat di Ballroom Bahalap Hotel, Palangka Raya, acara berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, dihadiri oleh pelaku usaha, perwakilan UMKM, pejabat perangkat daerah, serta unsur pengawasan internal pemerintah.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Inspektur Pembantu Wilayah  IV Bapak Sugandi, S.E., M.M., yang menekankan pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab dan transparansi dalam dunia usaha sebagai pondasi utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir narasumber dari KPK dan Pemerintah Kota Palangka Raya, di antaranya:

1. David Sepriwasa, S.E., MSM, (Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat) dengan materi “Pencegahan Korupsi bagi Pelaku Usaha”, yang menyoroti pentingnya kesadaran etika bisnis dan upaya sistematis dalam mencegah praktik korupsi.

2. Rossalinda Rahmanasari, S.STP., M.AP., (Kabid PTSP II) dengan materi “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Dunia Usaha yang Berintegritas”, yang menjelaskan langkah konkret pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang bersih melalui inovasi pelayanan publik dan penyederhanaan perizinan.

Selain sesi materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi kelompok (FGD) yang dipandu oleh Perwakilan KPK RI Anggi Fitria. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas topik terkait identifikasi risiko korupsi dan strategi membangun budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan.

Dari hasil diskusi, peserta menyepakati pentingnya penerapan kode etik perusahaan, audit internal berkala, whistleblowing system dan penguatan peran pimpinan dalam keteladanan etika kerja sebagai langkah nyata mencegah praktik korupsi.

Acara ditutup dengan penyampaian rencana aksi antikorupsi dari masing-masing kelompok peserta, disusul dengan kuis interaktif oleh KPK, dan juga menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” sebagai simbol komitmen bersama dalam menegakkan nilai-nilai integritas di dunia usaha.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Kota Palangka Raya berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat terus terjalin dalam menciptakan dunia usaha yang bersih, transparan, serta berintegritas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan ekonomi daerah yang bebas dari korupsi. (nrh/frd/msbp)

INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA LUNCURKAN INOVASI JAGATRA UNTUK PERKUAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Palangka Raya, (18/12/2025) – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Inspektorat Kota Palangka Raya terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi di Lingkungan pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meluncurkan inovasi JAGATRA (Jaringan Anti Gratifikasi Kota Palangka Raya).

JAGATRA merupakan inovasi penguatan integritas dengan pendekatan desentralisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada perangkat daerah yang memiliki risiko tinggi terjadinya gratifikasi. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya intensitas interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat pada sektor pelayanan publik, yang berpotensi menimbulkan praktik gratifikasi.

Melalui JAGATRA, pengendalian gratifikasi tidak lagi terpusat hanya di Inspektorat, tetapi diperkuat secara langsung pada perangkat daerah terkait. Empat perangkat daerah yang menjadi pilot pelaksanaan inovasi ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palangka Raya.

Masing-masing perangkat daerah tersebut telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Internal melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah, yang bertugas memberikan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan pelaporan gratifikasi kepada seluruh pegawai. Pelaporan gratifikasi difasilitasi secara daring melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK, sehingga lebih mudah, aman dan transparan.

Inspektorat Kota Palangka Raya berperan sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan JAGATRA dengan melakukan pendampingan rutin, memfasilitasi koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengendalian gratifikasi bagi petugas UPG di perangkat daerah. Seluruh petugas UPG Internal tercatat telah mengikuti diklat gratifikasi yang difasilitasi KPK dan lulus dengan hasil sangat baik.

Hingga saat ini, pelaksanaan JAGATRA telah menunjukkan dampak positif, antara lain terbentuknya UPG Internal pada seluruh perangkat daerah sasaran, tersedianya tautan UPG pada website masing-masing perangkat daerah, serta meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya pelaporan gratifikasi. Hal ini tercermin dari hasil pre-test dan post-test pada kegiatan sosialisasi anti korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar yang diselenggarakan Inspektorat Kota Palangka Raya.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan launching UPG juga telah dilaksanakan di seluruh perangkat daerah sasaran sepanjang Mei 2025, disertai pemasangan banner anti gratifikasi.

Ke depan, inovasi JAGATRA tidak hanya difokuskan pada penguatan pengendalian gratifikasi di sektor pelayanan publik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk penyuluh anti korupsi di setiap perangkat daerah sebagai agen perubahan integritas. Selain itu, Inspektorat Kota Palangka Raya juga berkomitmen untuk menumbuhkan kesadaran anti korupsi sejak dini melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi berintegritas.

Melalui inovasi JAGATRA, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap dapat mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, berintegritas, serta memperkuat budaya anti korupsi secara berkelanjutan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. (rbka/nrh/frd/msbp)

PELAKSANAAN E-LEARNING GRATIFIKASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

                                                                                                                                                                                                    Palangka Raya, (15/04/2025) – Dalam rangka memperkuat pemahaman mengenai gratifikasi serta mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Inspektorat Kota menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Learning Gratifikasi yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui platform LMS ACLC-KPK.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 April 2025 ini dimulai dengan pertemuan teknis awal pada hari Senin, 14 April 2025, bertempat di Aula Inspektorat Kota Palangka Raya, Jl. G. OBOS XIV Gang Teratai. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh perwakilan dari enam perangkat daerah, yakni:

1. Inspektorat Kota Palangka Raya

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palangka Raya

4. Dinas Sosial Kota Palangka Raya

5. RSUD Kota Palangka Raya

6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Sebanyak 26 peserta terdaftar mengikuti kegiatan ini. Dalam sambutannya, Plt. Inspektur Pembantu Wilayah IV, Sugandie,S.E., M.M. menekankan pentingnya peningkatan integritas dan transparansi di lingkungan kerja, serta mendorong seluruh peserta untuk mengikuti pembelajaran daring dengan serius dan tepat waktu.

Pelaksanaan E-Learning dilakukan secara daring melalui website https://newlearning.kpk.go.id, dengan waktu pengerjaan maksimal 6 hari sejak pendaftaran.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Diharapkan, melalui E-Learning ini, seluruh peserta dapat lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. (nrh/frd/msbp)

Dalam rangka pencegahan kasus Korupsi, Gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli) terhadap suatu organisasi Kelembagaan, Inspektorat Kota Palangka Raya gelar Sosialisasi Anti Korupsi, Gratifikasi dan Pungutan Liar serta Saluran Pengaduan Mayarakat di Kota Palangka Raya bertempat di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya Jl. Imam Bonjol No. 5 Kota Palangka Raya, Senin (29/04/2024) pukul 08.30 WIB s.d. 12.00 WIB. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah dalam rangka Upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam hal pencegahan korupsi di Kota Palangka Raya.

INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA MENGGELAR KEGIATAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI, GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR SERTA SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT

Palangka Raya – Inspektorat Kota Palangka Raya menggelar Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, Gratifikasi dan Pungutan Liar serta Saluran Pengaduan Masyarakat di Kota Palangka Raya, bertempat di Aula Kahayan I Swiss-Bell Hotel Palangka Raya pada Jum’at (17/11/2023). Peserta kegiatan sosialisasi berasal dari para Pelaku Usaha dan Media Massa. Dan sebagai Narasumber yang mengisi kegiatan adalah Kasi PIDSUS Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta Wakapolresta Palangka Raya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Saber Pungli Kota Palangka Raya.

Inspektur Kota Palangka Raya, menyampaikan dalam Laporannya bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap korupsi, gratifikasi, dan pungli dalam rangka mewujudkan anti korupsi di Pemerintahan Kota Palangka Raya serta juga ditujukan untuk menghilangkan budaya anti korupsi, praktik pungli dan agar masyarakat mewaspadai pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Acara Sosialisasi Anti Korupsi, Gratifikasi dan Pungutan Liar serta Saluran Pengaduan Masyarakat dibuka oleh Asisten II Setda Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa peran  Masyarakat dalam hal ini yang hadir pada kegiatan hari ini diwakili oleh Pelaku Usaha dan Insan Pers sangat diharapkan memiliki kontribusi serta turut berpartisipasi aktif dalam sosialisasi anti korupsi dan juga memiliki peran dalam mengawasi kinerja pemerintah serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan adil yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemajuan Daerah kita bersama. “Masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi melalui saluran pengaduan yang resmi melalui Aplikasi Lapor Pemerintah Kota Palangka Raya, Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPa) Inspektorat Kota Palangka Raya, Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kota Palangka Raya dan Satgas Saber Pungli Kota Palangka Raya, berkaitan dengan penyimpangan atau praktik pungli lainnya”, tambah beliau.

Pada Acara inti diisi paparan Narasumber dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Polresta Palangka Raya.

Pada paparannya Kasi PIDSUS Kejaksaan Negeri Palangka Raya menjelaskan bahwa pihak Kejaksaan Negeri tengah gencar melakukan penindakan terhadap kasus- kasus korupsi yang ada di Kota Palangka Raya. Prosedurnya yaitu Jaksa akan mencari bukti permulaan yang cukup, melakukan penyelidikan, cukup bukti, kemudian dinaikkan ke Penyidikan (DIK). Kemudian setelah itu masuk ke penuntutan, setelah cukup bukti, baru naik ke penuntutan.

Sementara itu Wakapolresta sekaligus Ketua Satgas Saber Pungli Kota Palangka Raya, AKBP Andiyatna, menjelaskan dalam paparannya bahwa tugas dari tim saber pungli lebih mengarah pada tindakan pencegahan, namun jika ada laporan atau kejadian maka akan ditindak lanjuti. Beliau juga menyampaikan penindakan yang dilakukan satgas saber pungli pada tahun ini sebagian ada yang dilaporkan ke Polresta dan ada juga yang dilaporkan ke Inspektorat, karena ada juga yang dari Provinsi. Total terdapat 5 laporan yang masuk dan sudah ditindaklanjuti. “Salah satunya adalah mengenai parkiran yang dilaporkan oleh masyarakat, dan sudah dilakukan upaya pembinaan, untuk yang lainnya masih dalam penyelidikan,” jelasnya.

ebagai penutup AKBP Andiyatna sebagai Ketua Satgas Saber Pungli Kota Palangka Raya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dan jangan ragu jika mendengar, melihat atau menjadi korban pungli agar segera melapor. Pihaknya menjamin keamanan saksi dan pelapor dan akan dilindungi. (nrh/frd/msbp) 

MEMPERINGATI HAKORDIA TAHUN 2023, INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA GELAR SOSIALISASI ANTI KORUPSI, GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR SERTA SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT

Palangka Raya – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2023, Inspektorat Kota Palangka Raya gelar Sosialisasi Anti Korupsi, Gratifikasi dan Pungutan Liar serta Saluran Pengaduan Mayarakat bertempat di Swiss-Bell Hotel Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut Km. 5 No. 9  Palangka Raya, Rabu (20/12/2023) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB.

Dalam Laporan Inspektur Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa Acara Sosialisasi yang digelar ini untuk kali kedua pada Tahun 2023 ini, setelah sebelumnya dilaksanakan pada bulan November yang lalu. Selanjutnya Acara dibuka secara resmi oleh Pj Walikota Palangka Raya Dr. Hera Nugrahayu., M.Si. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah dalam rangka Upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam hal pencegahan korupsi di Daerah dan Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) yang telah jatuh pada Tanggal 9 Desember 2023 yang lalu.

Selanjutnya pada Acara inti disampaikan materi Sosialisasi Anti Korupsi oleh pemateri yang dihadirkan dari Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAK) Provinsi Kalimantan Tengah, Franky Noveliandi dan Bobby Hartady Toeweh serta dimoderatori oleh penyuluh KPK sekaligus anggota Paksi Kalimantan Tengah. Materi yang disampaikan terkait Gratifikasi dan terkait Kerjasama Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAK) Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan metode presentasi dan diskusi antara narasumber dengan para peserta, besar harapan untuk dapat meningkatkan kesadaran pencegahan korupsi di Daerah.

Acara Sosialisasi ini diikuti oleh para anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, para APIP Inspektorat Kota Palangka Raya serta tamu undangan dari Masyarakat yang diwakili oleh awak media cetak elektronik serta media online. (nrh/frd/msbp)

Selama Januari s.d. Juni 2023 UPG Kota Palangka Raya bersama Tim Saber Pungli Kota Palangka Raya telah melakukan Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi melalui media sosial Instagram Inspektorat Kota Palangka Raya dan sosialisasi kepada beberapa sekolah di Pemerintah Kota Palangka Raya. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut:

Palangka Raya, Senin 3 Oktober 2022-

Bertempat di Aula Kantor Inspektorat Kota Palangka Raya telah dilaksanakan kegiatan Workshop Identifikasi serta Mitigasi Risiko Gratifikasi Tahun 2022 selama 3 hari dari tanggal 21 September s.d. 23 September 2022. Pada pukul 08.00 s.d. 11.30 Wib. 

Kegiatan ini bertujuan untuk  menjelaskan kepada OPD cara menyusun pemetaan titik rawan risiko Gratifikasi melalui Identifikasi Risiko Gratifikasi, dan Mitigasi Risiko Gratifikasi Tahun 2022. Kegiatan Workshop Evaluasi Risk Register Tahun 2022 dan Identifikasi serta Mitigasi Risiko Gratifikasi Tahun 2022 dihadiri oleh Perwakilan 33 OPD Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan total peserta yang hadir   sebanyak 77 Orang.

Setelah pelaksanaan Workshop, peserta dapat memiliki Pemahaman yang sama tentang Gratifikasi, Gratifikasi yang diperbolehkan, dan Gratifikasi yang ilegal, menyusun Identifikasi dan Mitigasi Risiko Gratifikasi Tahun 2022.

Selama Januari s.d. April 2022 UPG Kota Palangka Raya telah melakukan Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi Kepada beberapa OPD di Pemerintah Kota Palangka Raya. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut 

Kegiatan Pengarahan Kepada Seluruh Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diisi dengan Sosialisasi terkait Tindak Pidana Korupsi terutama Gratifikasi dan Pungutan LIar (Pungli). 

 Sosialisasi dilaksanakan pada:

    Hari, tanggal : Jum’at, 21 Januari 2022

   Pukul              :  19.00 – 21.00 WIB

   Tempat           :  Platform Zoom

Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi terkait Korupsi pada kegiatan Pengarahan Kepala SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu Plt. Inspektur Kota Palangka Raya, Bapak Drs. Nur Hidayat.

Peserta yang hadir dalam Kegiatan Sosialisasi tersebut sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya berserta jajarannya 

b. Seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Dinas Pemerintah Kota Palangka Raya

Berikut Rincian Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembukaan

Acara sosialisasi dibuka oleh moderator yaitu Ibu Ribka Stephani, S.T (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kota Palangka Raya), kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Ibu Dra. Hera Nugrahayu, M.Si (Sekretaris Daerah Kota) Palangka Raya. Beliau menyampaikan arahan langsung dari Bapak Walikota Palangka Raya antara lain:

• Meminta kepada seluruh kepala OPD dapat memantapkan kembali komitmen kepatuhan terhadap hukum, agar bebas dari praktek-praktek pungli,gratifikasi, maupun praktik-praktik korupsi lainnya.

• Dalam melaksanakan good governance melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang Agile, seluruh kepala perangkat daerah harus membangun kembali integritas di Lingkungan Kerjanya masing-masing, mulai dari atasan sampai dengan PTT harus berintegritas.

• Meminta seluruh kepala perangkat daerah Kota Palangka Raya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya, karena di era digitalisasi saat ini semua aktivitas kita terdeteksi jangan sampai ada yang terkena OTT. Beliau berpesan agar seluruh kepala perangkat daerah kota Palangka Raya bekerja dengan benar dan baik bukan karena aktivitas kita yang terdeteksi, tetapi memang karena kesadaran diri harus bekerja dengan baik dan benar.

• Mengingatkan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Palangka Raya agar mengecek kembali dimana ranah kerja kita yang berpotensi terjadi pungli, kemudian melakukan pembinaan-pembinaan kepada seluruh Lurah agar menciptakan budaya kerja yang bersih dan menerapkan sistem pengendalian internal di wilayah kerja masing-masing.

• Mempercepat pelaporan LHKPN, memasang spanduk, baliho, atau banner tentang larangan pungli di seluruh wilayah kerja yang berfokus pada pelayanan publik, pembentukan zona integritas, dan whistle blowing system.

2. Pemaparan

Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang Gratifikasi dan Pungli (Pungutan Liar) oleh Bapak Drs. Nur Hidayat, Plt. Inspektur Kota Palangka Raya. Pertama-pertama Beliau mengingatkan kembali kepada seluruh peserta kegiatan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan dari pimpinan adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tetapi juga di hadapan Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang Gratifikasi (Lampiran II), berikut poin-poin yang beliau paparkan dalam kegiatan tersebut:

Terdapat 7 (tujuh) Pengelompokan Korupsi, yaitu Kerugian Negara, Suap Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.

1. Perbedaan antara Suap Menyuap, Pemerasan, dan Gratifikasi.

2. Pengertian Gratifikasi

3. Gratifikasi yang Ilegal

4. Hukum Pidana dan Sanksi jika melakukan Gratifikasi Ilegal

5. Kewajiban melaporkan Gratifikasi agar tidak terkena pasal Gratifikasi

6. Gratifikasi yang wajib dilaporkan

7. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

8. Meminta para peserta kegiatan untuk melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Palangka Raya

Paparan yang kedua adalah tentang Pungutan Liar. Berikut adalah poin-poin yang beliau paparkan:

• Pengertian Pungli

• Penyebab Umum terjadinya Pungli

• Sepuluh Titik Rawan Pungli

• Pasal untuk Pungutan Liar

3. Diskusi

Pada acara diskusi atau tanya jawab terdapat peserta yang memberikan pendapatnya, yaitu dari:

• Kepala Dinas Pengendalian Penduduk

Beliau menyampaikan apresiasi kepada Plt. Inspektur Kota Palangka Raya dan menyampaikan harapan agar Inspektorat dapat membiasakan kembali kegiatan sosialisasi seperti ini agar pelayanan di Pemerintah Kota Palangka Raya semakin baik.

• Kepala Dinas Perhubungan

Beliau menyampaikan apresiasi untuk kegiatan ini dan menyampaikan harapan agar memperkuat peran Inspektorat untuk melakukan proteksi-proteksi dini seperti probity audit dalam setiap tahapan kegiatan proyek-proyek strategis yang dilaksanakan SOPD. Selain itu juga memperkuat peran APIP Inspektorat dalam menangani persoalan pengaduan masyarakat agar setiap pengaduan masyarakat tidak lebih dahulu ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

• Tanggapan dari Bapak Plt. Inspektorat Kota Palangka Raya

Inspektorat sudah melakukan upaya-upaya untuk dapat berhubungan baik dengan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Inspektorat sudah melakukan pendekatan melalui kaji banding dan kegiatan saber pungli sehingga hubungan Inspektorat dengan APH di Kota Palangka Raya sudah semakin membaik.

• Tanggapan dari Sekretariat Daerah. 

Kegiatan ini adalah sarana untuk saling mengingatkan, harapannya Inspektorat agar terus lebih baik lagi dan terus memberi pembinaan dan sosialisasi secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Penutup 

Kegiatan ini ditutup oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Beliau meminta kepada Kepala Bagian Hukum dan Camat se-Kota Palangkaraya untuk mengecek kembali SOP pelayanan pertanahan di kecamatan dan kelurahan serta memastikan pelaksanaan dari SOP tersebut, agar tidak ada pungutan sama sekali untuk administrasi pelayanan.

Pada Senin, 23 Agustus 2021 Tim UPG Inspektorat Kota Palangka Raya melaksanakan Pendampingan Penyusunan Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi dan Mitigasi Risiko hasil pemetaan/ identifikasi praktik gratifikasi kepada 10 (sepuluh) SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya yang memiliki peran dan fungsi utama dalam melaksanakan pelayanan publik. Daftar 10 SOPD tersebut sebagai berikut:

1.  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;

2.  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya;

3.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;

4.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

5.  Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;

6.  Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;

7.  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya;

8.  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;

9.  Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya;

10.   Bagian UKPBJ Sekretariat.

Kegiatan ini diawali dengan penjelasan susunan acara oleh moderator. Terdapat dua agenda dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Sosialisasi Gratifikasi terkait 17 (tujuh belas) daftar Gratifikasi dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi.

2. Pendampingan Penyusunan Pemetaan Titik Rawan dan Mitigasi Risiko Gratifikasi (FGD).

Setelah penjelasan susunan acara dari moderator, kegiatan dibuka oleh Plt. Inspektur Kota Palangka Raya, dalam sambutannya beliau menerangkan tujuan kegiatan Pemetaan/ Identifikasi Titik Rawan dan Mitigasi Risiko Gratifikasi kepada peserta kegiatan. 

Setelah pembukaan dan sambutan oleh Plt. Inspektur Kota Palangka Raya, acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Gratifikasi yang disampaikan oleh Irban I Inspektorat Kota Palangka Raya, Ibu Titing, S.Sos, MAP, dilanjutkan dengan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Gratifikasi yang disampaikan oleh Irban II Inspektorat Kota Palangka Raya, Ibu Trismananda, S.E., M.Si. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. 

Setelah acara sosialisasi, dilanjutkan agenda II yaitu pendampingan Pemetaan Titik Rawan dan Mitigasi Risiko Gratifikasi. Pada Agenda II ini, Ibu Diana S.E., MBA (Auditor Muda Inspektorat Kota Palangka Raya) sebagai pemateri  memberikan penjelasan tentang Pemetaan Titik Rawan dan Mitigasi Risiko, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pengisian Matriks/ Formulir Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi dan Mitigasi Risiko yang berasal dari KPK dan Inspektorat Kota Palangka Raya. 

Secara keseluruhan acara berjalan lancar, perwakilan dari 10 SOPD dapat hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara.  Kegiatan pun selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Kami dari Tim UPG Pemerintah Kota Palangka Raya sangat berterimakasih kepada Para Pemateri dan kepada Perwakilan 10 SOPD Pemko Palangka Raya atas kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Pemetaan Titik Rawan dan Mitigasi Risiko Praktik Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.  

Sebagai Informasi tambahan Peserta Kegiatan dapat mengunduh Materi kegiatan pada lampiran di bawah ini:

Sehubungan dengan Rencana Kerja Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Palangka Raya triwulan ke III tahun 2021, maka pada Kamis, 12 Agustus 2021 Inspektorat Kota Palangka Raya telah melakukan Rapat Internal dalam rangka Penyusunan Pemetaan Titik Rawan (Risk Profiling) praktik Gratifikasi dan Mitigasi Risiko atas hasil pemetaan/ identifikasi titik rawan di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
Rapat diselenggarakan secara virtual melalui platform zoom dan dihadiri antara lain oleh:

• Plt. Inspektur Kota Palangka Raya, 

• Irban I, II, dan III Inspektorat Kota Palangka Raya,

• Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Palangka Raya,

• Kasubag Perencanaan, Umum, dan Keuangan Inspektorat Kota Palangka Raya, dan

• Ibu Diana S.E., MBA., Auditor Muda Inspektorat Kota Palangka Raya.

Berikut Notulensi dan Dokumentasi Kegiatan Rapat Pemetaan Titik Rawan dan Mitigasi Risiko Gratifikasi pada Inspektorat Kota Palangka Raya:

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi, diselenggarakan pada Kamis, 22 April 2021, pukul 13.00 WIB di Aula Inspektorat Kota Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh APIP dan Staff Inspektorat Kota Palangka Raya.  Narasumber pada acara sosialisasi ini adalah Ibu Diana, S.E., M.BA. Beliau ialah Auditor Muda Inspektorat Kota Palangka Raya yang telah mendapat sertifikat dari UPG Development Program, sehingga sangat berkompeten untuk menyampaikan pemaparan terkait Program Pengendalian Gratifikasi dan  terkait UPG Kota Palangka Raya.

Tujuan Kegiatan Sosialisasi

Diharapkan melalui Sosialisasi tersebut peserta sosialisasi dapat memiliki pemahaman yang sama terkait gratifikasi yang boleh diterima dan gratifikasi yang tidak boleh diterima/ ilegal. Peserta sosialisasi juga diharapkan dapat mengetahui dan mengerti tata cara pelaporan gratifikasi baik melalui KPK, UPG, maupun melalui aplikasi GOL KPK. Dengan demikian, kehadiran UPG Kota Palangkaraya untuk mengurangi tekanan psikologis dalam pelaporan gratifikasi kepada KPK dapat terwujud.