1. Instansi Penerima membutuhkan PNS

Instansi yang membutuhkan PNS mengidentifikasi kebutuhan jabatan dan kompetensi yang diperlukan.

2. Mengajukan permintaan penugasan kepada Instansi Induk

Instansi Penerima menyampaikan surat permintaan penugasan kepada instansi asal PNS, disertai jenis jabatan, syarat jabatan, dan dokumen pendukung.

3. Instansi Induk melakukan persetujuan/penolakan

Instansi Induk menilai permohonan dan menentukan apakah permintaan penugasan dapat disetujui atau ditolak.

4. Mengajukan usulan kepada BKN

Jika disetujui, PPK/PyB Instansi Induk mengajukan usulan penugasan kepada Kepala BKN untuk memperoleh pertimbangan teknis.

5. BKN melakukan verifikasi dan validasi

BKN memeriksa dan memvalidasi usulan untuk memastikan kesesuaian data dan kebutuhan penugasan.

6. BKN menerbitkan Pertimbangan Teknis

Hasil verifikasi menjadi dasar diterbitkannya Pertimbangan Teknis Kepala BKN sebagai bagian dari proses penetapan penugasan.

7. Instansi Induk menetapkan Keputusan Penugasan

Setelah memperoleh pertimbangan teknis BKN, Instansi Induk menetapkan Keputusan Penugasan PNS.

8. PNS melaksanakan penugasan

Setelah keputusan ditetapkan, PNS melaksanakan tugas pada Instansi Penerima sesuai ketentuan penugasan.