Dasar Hukum

E PASS KECILL

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis & Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
UNCLOS 1982 (UU No.17 Tahun 1985);
PP No.51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
PP No.31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
Permenhub No. PM. 43 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kapal;
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Persyaratan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis & Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
UNCLOS 1982 (UU No.17 Tahun 1985);
PP No.51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
PP No.31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
Permenhub No. PM. 43 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kapal;
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Persyaratan

Undang Undang No. 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan
PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
PM Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Surat Persetujuan Belayar
PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan mancabut PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal di Pelabuhan
PM 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
KM Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi. 8. KM 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalu Inaportnet dan Tata Kelola Sistem

Persyaratan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
PM 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis & Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
UNCLOS 1982 (UU No.17 Tahun 1985);
PP No.51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
PP No.31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
Permenhub No. PM. 43 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kapal;
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Persyaratan

Page updated

Google Sites

Report abuse