Surat Keputusan Dirjen Badilag

Administrasi Peradilan

1. SK Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011
   → Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. 

2. SK Dirjen Badilag Nomor : 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012  
   → Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahamah Agung . 

3. SK Dirjen Badiag Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012  
   → Tentang Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama 

4. SK Dirjen Badilag Nomor 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014   
   → Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Peradilan Agama 

5. SK Dirjen Badilag Nomor 1313.c/DjA/OT.01.1/SK/10/2016   
   → Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

6. SK Dirjen Badilag Nomor 0267.a/DjA/OT.01.3/04/2015   
   → Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

7. SK Dirjen Badilag Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015  
   → tentang Pedoman Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama  . 

8. SK Dirjen Badilag Nomor 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016  
   → Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.   

9. SK Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2017  
   →Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia . 

10. SK Dirjen Badilag No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018  
    → Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik 

11. SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018  
    →  tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama  

12. SK Dirjen Badilag Nomor 2081.b/DjA/OT.01.3/SK/10/2018  
    → tentang Perlakukan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. 

13.  SK Dirjen Badilag Nomor 2114/DjA/OT.01.3/SK/10/2018  → tentang Monitoring Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama. 

14. SK Dirjen Badilag Nomor 2141/DJA/OT.01.4/X/2018   
    → tentang Daftar Kode Satuan Kerja Untuk Nomor Perkara Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.  . 

15. SK Dirjen Badilag Nomor 261 Tahun 2019  
    → tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama 

16. SK Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 →Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik  

📌drive.google.com/drive/folders/1YAkT8cWMWiB9yenOfF8IPNf6lls3zsR6?usp=sharing 

Buku II 

1. Buku II Administrasi Peradilan Agama
   →→ Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.