KEBIJAKAN PERPAJAKAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Embedded Files
Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang terbit sebagai respon Direktorat Jenderal Pajak dalam mengantisipasi implikasi pandemi COVID-19 yang secara nyata berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. Informasi terkini mengenai kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam merespons COVID-19 yang lebih lengkap dapat di lihat di laman www.pajak.go.id.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 293/PMK.03/2020
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 293/PMK.03/2020
Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
LAYANAN SMS KODE BILLING
LAYANAN SMS KODE BILLING
Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, khususnya bagi WP yang belum familiar dengan internet, KPP Pratama Kepanjen menyediakan layanan pembuatan kode billing melalui SMS. Layanan ini beroperasi setiap hari Senin - Jumat, pukul 8.00 - 16.00 WIB
MASIH MEMERLUKAN BANTUAN?
MASIH MEMERLUKAN BANTUAN?
Jika Wajib Pajak masih memerlukan penjelasan terkait kebijakan di atas, silakan menghubungi nomor Layanan Chat Konsultasi Perpajakan kami
Page updated
Google Sites
Report abuse