Evaluasi AKIP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, yaitu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP di lingkungan satuan kerjanya.

Dasar Hukum:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-929/N.1/Cr.3/04/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Bali.
Surat Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-2755/N.1.2/Cr.3/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah Kejaksaan Tinggi Bali.

Pilih Periode Evaluasi:

Klik link di bawah ini untuk memilih/membuka periode evaluasi

Evaluasi AKIP 2023

Evaluasi AKIP 2022

Evaluasi AKIP 2021

Google Sites

Report abuse