Petty Corruption

Dalam buku Pendidikan Anti Korupsi disebutkan bahwa istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Dalam buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) disebutkan bahwa korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam buku Pendidikan Anti Korupsi disebutkan bahwa Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus suap-menyuap, baik penyuap maupun yang disuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal, 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 13.

Dalam Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) terdapat contoh kasus dari suap-menyuap yaitu: 

• Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.

Dalam buku Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) disebutkan bahwa gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila setiap gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam buku Pendidikan Anti Korupsi disebutkan bahwa pengaturan tentang penerimaan gratifikasi baru muncul setelah perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12B ayat (1) yang mengatur gratifikasi dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tipikor.

Contoh kasus dari gratifikasi yaitu:

• Seorang guru menerima hadiah dari orang tua siswa, seperti uang atau barang mewah, sebagai imbalan untuk memberikan nilai yang lebih baik pada anak mereka. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam penilaian. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemerasan berasal dari kata dasar "peras" yang bermakna meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman. Dalam bahasa Belanda, pemerasan berasal dari kata afpersing, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut blackmail, adalah salah satu bentuk tindak pidana umum. Blackmail diartikan sebagai a threatening demand made without justification, yaitu permintaan dengan mengancam tanpa justifikasi (pembenaran/persetujuan).

Dalam buku Pendidikan Anti Korupsi disebutkan bahwa Tujuan pemerasan sendiri adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain. Di Indonesia, suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

Dalam buku ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) terdapat contoh kasus pemerasan yaitu:

• Sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut.