Pembangian sertifikat tanah menjadi program andalan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan bangga Jokowi mengatakan penerbitan tanah sudah mencapai jutaan sertifikat.

"Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," jelas Jokowi saat membacakan pidato kenegaraannya, 17 Agustus 2018.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

Di tangan Presiden Jokowi sumber kekayaan alam berupa tambang dan minyak serta gas (migas) yang dikuasai pihak asing, berhasil direbut dan menguasai mayoritas pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas 51 persen saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Kemudian Pengambilalihan aset negara dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Newmonta Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tembaga di Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi, setelah itu kemudian Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat sejak 2015-2019, pemerintah telah menekan angka kemiskinan. Pada Maret 2015, angka kemiskinan 11,22% setara dengan 28.59 juta penduduk miskin. Kemudian pada Maret 2019, angka kemiskinan menjadi 9,41% atau setara 25,14 juta penduduk miskin. "Tingkat kemiskinan turun secara konsisten," katanya.