Mutasi Keluar

1. Surat usul/Pengantar dari SKPD;

2. Surat permohonan pribadi yang ditujukan kepada Bupati Brebes melalui Kepala SKPD perihal mutasi keluar;

3. Rekomendasi/ Persetujuan pindah dari atasan langsung;

4. Rekomendasi/ persetujuan pindah menerima dari Pemda yang dituju;

5. Foto copy SK CPNS/PNS yang dilegalisasi;

6. Foto copy keputusan kenaikan pangkat dan/atau jabatan terakhir yang dilegalisasi;

7. Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja dari jabatan yang akan di mutasi dari instansi asal dan instansi penerima;

8. Surat Pernyataan TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR atau IKATAN DINAS yang dibuat oleh PPK atau Kepala Pengelola Kepegawaian (BKD/BKPP/BKPSDMD) instansi Asal;

9. Surat Keterangan BEBAS TEMUAN yang diterbitkan INSPEKTORAT daerah PNS asal;

10. Surat Pernyataan TIDAK SEDANG DALAM PROSES atau MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN dan/atau PROSES PERADILAN yang dibuat oleh Kepala Pengelola Kepegawaian (BKD/BKPP/BKPSDMD) instansi Asal;

11. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;

12. Surat Keterangan Formasi/Bezetting kebutuhan (khusus untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik)

13. Surat Permintaan Persetujuan dari Instansi Penerima

14. Surat Persetujuan dari Instansi Asal

NB : Persyaratan di buat rangkap 2 (dua) dan berkas yang di foto copy wajib dilegalisasi

Berkas 1 di tujukan ke Bupati Brebes dan

Berkas 2 sebagai tembusan ke Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes

1. Pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi (disetujui atau tidak disetujui);

2. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD dengan melampirkan berkas persyaratan;

3. Dilakukan rapat pertimbangan mutasi oleh Tim Penilai Kinerja;

4. Hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan (dapat dipertimbangkan atau tidak dapat dipertimbangkan);

5. Berdasarkan rekomendasi Bupati diterbitkan jawaban kepada PPK Instansi Penerima;

6. PPK Instansi Penerima menerbitkan usul mutasi/penetapan mutasi ditujukan kepada :

• Kepala BKN jika tujuan mutasi ke Instansi Pusat;

• Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika tujuan mutasi ke Instansi Daerah di luar Provinsi Penerima;

• Gubernur dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika tujuan mutasi ke Instansi Daerah di lingkungan Provinsi Penerima;

7. Bupati Brebes menetapkan surat Pengahadapan PNS yang bersangkutan yang di tujukan kepada PPK Instansi Penerima setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur.