DAFTAR ISI

CARI ATURAN DAN REGULASI (Undang-Undang, Produk Hukum PT)

Untuk mecari Aturan dan Regulasi yang diperlukan, manfaatkan kota mencarian berikut ini, dan silahkan download.

ATURAN DAN REGULASI

UNDANG-UNDANG

1. 11 Tahun 2019: Perubahan atas UU 18 Tahun 2002: Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. 13 Tahun 2016: tentang Paten

3. 28 Tahun 2014: tentang Hak Cipta

4. 11 Tahun 2014: tentang Keinsinyuran

5. 5 Tahun 2014: tentang Aparatur Sipil Negara

6. 12 Tahun 2012: tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasan

7. 14 Tahun 2005: tentang Guru dan Dosen

8. 20 Tahun 2003: tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya

Ke Daftar isi

PERATURAN PEMERINTAH

1. 8 Tahun 2020: Perubahan atas PP no. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

2. 13 Tahun 2015: Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013

3. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

5. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

6. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.

7. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor

8. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)

9. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)

10. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

11. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing

12. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

13. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan

14. 23 Tahun 1949: Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit

Ke Daftar is

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. 131 Tahun 2018: Perubahan Kedua atas Perpres no 32 Tahun 2016: tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti

2. 106 Tahun 2017: Kawasan Sains dan Teknologi

3. 10 Tahun 2016: Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada PTN Baru

4. 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Penjelasan Setkab di SINI

5. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

6. 116 Tahun 2014: Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

7. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

8. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya

Ke Daftar is

KEPUTUSAN MENTERI RISTEK DAN DIKTI

1. KepmenRistekdikti No. 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau

2. Kepmenristekdikti No. 525.a/M/Kp/IX/2015 Tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Tertentu Kepada Pejabat Di Lingkungan Menristekdikti

3. Kepmen no. 492.1/M/Kp/VIII/2015 tentang Klasifikasi dan Pemeringkatan PT di Indonesia Tahun 2015, lampiran

4. Kepmen no. 377/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah di KemRistekDikti

5. Kepmen no. 195/M/KP/IV/2015 tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampirannya

6. Kepmen no. 144/M/Kp/IV/2015 tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti

7. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

Ke Daftar is

INSTRUKSI MENTERI RISTEK DAN DIKTI

1. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.

2. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

3. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan

Ke Daftar is

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Permendikbud no. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi

2. Pemendikbud no. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3. Permendikbud no. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Ke Daftar is

PERATURAN MENTERI RISTEK DAN DIKTI

1. Permenristekdikti no. 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 dan Lampiran

2. Permenristekdikti no. 30 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran

3. Permenristekdikti no. 49 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia

4. Permenristekdikti no. 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah

5. Permenristekdikti no. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dan Lampiran.

6. Permenristekdikti no. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PTN

7. Permenristekdikti no. 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

8. Permenristekdikti no. 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan dan Lampiran.

9. Permenristekdikti no. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kemenristekdikti

10. Permenristekdikti no. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kemenristekdikti dan Lampiran.

11. Permenristekdikti no. 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Prodi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (PSDKU), membatalkan Permendikbud no.20 Tahun 2011

12. Permenristekdikti no. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 pada PTN

13. Permenristekdikti no. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS

14. Permenristekdikti no. 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di ingkungan Kemenristekdikti. Lampiran 1, Lampiran 2.

15. Permenristekdikti no. 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti

16. Permenristekdikti no. 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti dan Lampiran.

17. Permenristekdikti no. 90 tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara

18. Permenristekdikti no. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti

19. Permenristeldikti no. 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi PTN BLU Lampiran.

20. Permenristekdikti no. 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan SBK 2016, Lampiran.

21. Permenristekdikti no. 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kemenristekdikti

22. Permenristekdikti no. 65 Tahun 2016 tentang gelar Doktor Kehormatan

23. Permenristekdikti no. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

24. Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

25. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

26. Permenristekdikti no. 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenristekdikti

27. Permenristekdikti no. 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kemenristekdikti dan Lampiran.

28. Permenristekdikti No. 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenristekdikti

29. Permenristekdikti No. 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembanguan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan kemenristekdikti, Lampiran.

30. Permenristekdikti No. 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti

31. Permenristekdikti no. 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenristekdikti

32. Permenristekdikti No. 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti

33. Permenristekdikti no. 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan di Kemenristekdikti, dan Lampiran.

34. Permenristekdikti No. 52 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan

35. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemenristekdikti, Lampiran.

36. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

37. Permenristekdikti No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

38. Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti

39. Permenristekdikti No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tendik Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada 35 PTN Baru

40. Permenristekdikti No. 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti

41. Permenristekdikti No. 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur

42. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi (Menghapus Permenristekdikti no. 87 Tahun 2014)

43. Permenristekdikti No. 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti, dan Lampiran.

44. Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau

45. Permenristekdikti no.12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan Lampiran.

46. Permenristekdikti No.11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi

47. Permenristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

48. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum dan Lampiran

49. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran.

50. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri

51. Permenristekdikti no. 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti no. 20 Tahun 2015)

52. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS

53. Permenristekdikti no. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

54. Permenristekdikti no. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN

55. Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran

56. Permenristekdikti no. 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemristekdikti

57. Permenristekdikti no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi

58. Permenristekdikti no. 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi

59. Permenristekdikti no. 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungn Kemenristek & Dikti, Dan Lampiran.

60. Permenristekdikti no. 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015

61. Permenristekdikti no. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti

62. Permenristekdikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran.

63. Permenristekdikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran.

64. Permenristekdikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti

65. Permenristekdikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

66. Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri

67. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Format pdf: Lampiran.

68. Permendikbud No. 154 Tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampiran.

69. Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi

70. Permendikbud No. 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

71. Permendikbud No. 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

72. Permendikbud No. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

73. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

74. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran

75. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya

76. 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan

77. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

78. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

79. 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

80. 83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan

81. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

82. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

83. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

84. 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud

85. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

86. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

87. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran

88. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi

89. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

90. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

91. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia

92. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

93. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri

94. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)

95. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi

96. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

97. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen

98. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran

99. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

100. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no. 24 Tahun 2012

101. 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013

102. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya.

103. 105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

104. 99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud

105. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan

106. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan

107. 94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan

108. 93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa

109. 91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

110. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor

111. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri

112. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

113. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

114. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta

115. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi

116. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

117. 80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal

118. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor

119. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi

120. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru

121. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya

122. 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

123. 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

124. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota)

125. 46 Tahun 2013 tentang Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen

126. 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis

127. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)

128. 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

129. 17 Tahun 2013 tentang Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran

130. 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

131. 7 Tahun 2013 tentan Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya

132. 6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 Tahun 2006)

133. 5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal

134. 4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013

135. 01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

136. 76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya

137. 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya

138. 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan

139. 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no. 24 Tahun 2013

140. 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia

141. 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

142. 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

143. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional

144. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)

145. 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

146. 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

147. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini

148. 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

149. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012

150. 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

151. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

152. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)

153. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B , 3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini

154. 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012

155. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya

156. 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya

157. 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri

158. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

159. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)

160. 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

161. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud

162. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009)

163. 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

164. 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011

165. 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran

166. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah

167. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi

168. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia

169. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)

170. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi

171. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional

172. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor

173. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

174. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014

175. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional

176. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

177. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

178. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan

179. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

180. 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

181. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

182. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

183. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan

184. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

185. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

186. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional

187. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)

188. 70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

189. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia

190. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

191. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas

192. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

193. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

194. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus

195. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan

196. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

197. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).

198. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi

199. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

200. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan

201. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor

202. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia

203. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)

204. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi

205. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

206. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

207. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas

208. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar

209. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi

210. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU

211. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas

212. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor

213. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS

214. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

215. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen

216. 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas

217. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus

218. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi

Ke Daftar is

SURAT EDARAN MENTERI RISTEK DAN DIKTI

1. Edaran MenDikBud no. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan

2. Edaran MenDikBud no. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3. Edaran MenRistekdikti no. 01/M/SE/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Dosen yang Berkualifikasi S1

4. Edaran MenRistekdikti no. 2/M/SE/IX/2016 tgl 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi

5. Edaran MenRistekDikti no.105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

6. Edaran MenRistekDikti No. 17/M/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Lampiran 1, Lampiran 2

7. Edaran MenRistekDikti no. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implimentasi Permendikbud no.49, 73,95, 154 Tahun 2014 dan Tindak Lanjut Pelaksaaan Evaluasi Kembali

Ke Daftar is

KEPUTUSAN SEKJEN KEMENRISTEK DIKTI

1. Keputusan Sekjen no. 07/SJ/Kp/V/2015 tentang Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015 dan Lampiran

2. Keputusan Sekjen no. 05/SJ/Kp/V/2015 tentang TIM Teknis Pengembangan Taman Sains dan Teknologi KemRistekDikti

Ke Daftar is

EDARAN SEKJEN KEMENRISTEK DIKTI

1. Edaran SekJen No.3411/A.A4/HK/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Tata Cara Penyerahan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Izin Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta baru

2. Edaran no.463/A.A1/PR/2016 tentang penyederhanaan nomenklatur dan efesiensi anggaran tahun 2016

3. Edaran no.45/A.A2/KP/2016 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS Kemristekdikti

4. Edaran no.1499/A/PL/2015 tentang Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan di KemenRistekDikti.

5. Edaran no.2367/A.A2/Kp/2015 tentang e-PUPNS

6. Edaran no. 10/SE/SJ/VI/2015 tentang Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri

Ke Daftar is

KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI

1. Kepdirjen Belmawa No.116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.

2. Kepdirjen Belmawa No. 641.3/B/SK/2015 tentang Bentuk Dan Spesifikasi Blangko Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Tenaga Kesehatan

3. 28/DIKTI/Kep/2014 tentang Penetapan Satuan Biaya Penyelenggaraan UKMPPD Tahun 2014-2015 dan Lampirannya

4. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015

5. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru

6. 15/DIKTI/Kep/2013 : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian

7. 71/DIKTI/Kep/2012 : Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013

8. 70/D/T/2010: Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan

9. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan

10. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

Ke Daftar is

PERATURAN DIRJEN DIKTI

1. Perdirjen Dikti no. 1 tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah

2. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2014

Ke Daftar is

PERATURAN BAN PT

1. Perban No. 1 Tahun 2020: Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT

2. Perban No. 2 Tahun 2020: Instrumen Suplemen Konversi

3. Pehttps://spm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/42/2020/07/Peraturan-BAN-PT-No-3-Th-2020.pdfrban No. 3 Tahun 2020: Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi

4. Perban No. 4 Tahun 2020: Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT

5. Perban No. 5 Tahun 2020: Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakuan oleh BAN-PT

6. Perban No. 7 Tahun 2020: Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Doktor

Ke Daftar is