- Dr. Edy Lisdiyono, SH. MH.

Dr. EDY LISDIYONO, SH., MHum, 49 Tahun. Lahir di Grobogan/ 25 April 1963. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agutus 1945 ( UNTAG) Semarang. Lulus Sekolah Dasar ( SD) Tahun 1975 di Sugihan, Purwodadi- Grobogan. Lulus Sekolah Lanjutan Pertama ( SMP ) Tahun 1979 Negeri Gundih Purwodadi – Grobogan. Lulus Sekolah Menengah Atas Negeri I (SMA ) Tahun 1982 di Purwodadi Grobogan. Lulus Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang Jurusan Keperdataan ( Program Strata I ) Tahun 1988. Lulus Program Magister Ilmu Hukum ( S-2 ) Program Studi Ilmu Hukum, keperdataan Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 1996. Lulus Program Doktor Ilmu Hukum ( S-3 ) UNDIP Tahun 2008.

Mengajar Mata Kuliah Program Strata Satu ( S-1 ):

1. Hukum Acara Perdata
2. Hukum Perdata
3. Kapita Selekta Hukum Perdata

Mengajar Mata Kuliah Program Strata Dua ( S-2 ):

1. Filsafat ilmu
2. Hukum Lingkungan

Pengalaman Bidang Profesi :

1. Mengajar di Fakultas Hukum Hukum UNTAG sejak tahun 1989 Sampai sekarang ;
2. Mengajar di Fakultas Hukum di UNISBANK Semarang
3. Sebagai Kepala Laboratorium Hukum di fakultas Hukum UNTAG sejak Tahun 2001 sampai tahun 2005 ;
4. Sebagai Tim Juri Lomba Peradilan Semu pada tingkat Nasional di Universitas Diponegoro Semarang
5. Sebagai Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang mulai Tahun 2006 sampai Tahun 2010 ;

Pengalaman Sebagai Saksi Ahli

1. Sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Solo ;
2. Sebagai Saksi ahli di Pengadilan Negeri Bandung ;
3. Sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4. Sebagai Saksi ahli di Pengadilan Negeri Pati
5. Pengalaman Tim Ahli
6. Sebagai Tim Ahli bidang hukum di Komisi Penyiaran Indonosia Pusat (KPI ) di Jakarta sejak tahun 2008 sampai sekarang
7. Sebagai Tim pembuatan Ranperda Kota Semarang dan Kab. Pati

Beberapakali juga sudah mengikuti seminar dalam Seminar-seminar Internasional, serta sebagai Nara sumber pada Seminar-seminar Nasional.

SekilasPerkembangan hukum adanya kasus-kasus perdata di Pengadilan semakin meningkat, akibat adanya hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan badan hukum, yang tidak saling menguntungkan diantara keduanya sehingga akhirnya harus ditempuh dengan jalan melalui proses gugatan di Pengadilan. Antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ada persamaan yaitu adanya kerugian. Hal ini menjadi persoalan bagi kita, apakah mungkin dilakukan pembarengan gugatan atas dasar wanprestasi dan onrechtmatige daad (perbuatan yang melawan/melanggar hukum). Padahal antara keduanya diatur didalam pasal - pasal yang berbeda dalam KUH Perdata ?.