1. Pengguna layanan dapat menyampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;

2. Membayar perkara banding melalui Pengadilan Agama.

Jangka waktu pelayanan administrasi perkara banding adalah 30 hari kerja sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 

Rp150.000,-

Putusan Banding

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Jl. Tinaloga No. 5 Kota Gorontalo

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

• PTSP PTA Gorontalo Jl. Tinaloga No.5 Kota Gorontalo

• PTSP Online : www.pelayanan.pta-gorontalo.go.id

• Telepon: (0435) 8591389 / 08114333391

• email : pengaduan@pta-gorontalo.go.id 

• SMS : 08114333391

• Whatsapp : 08114333391

• Telegram : 08114333391

• kanal pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nomor whatsapp : 081212367307

• kanal pengaduan SP4N-LAPOR! : https://www.lapor.go.id

• kanal pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : https://siwas.mahkamahagung.go.id 

1. HIR/Rbg Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  Peradilan Agama; dan

4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

1. Ruang sidang;

2. Komputer/laptop;

3. Printer;

4. Jaringan internet;

5. Aplikasi SIPP banding; dan

6. Mesin fotocopy/mesin scan.

1. Hakim dan SDM yang kompeten di bidang penyelesaian perkara banding;

2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

1. Majelis hakim 3 orang

2. Panitera Pengganti 1 orang

3. Pelaksana 1 orang

Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. 

Pelayanan yang tertib administrasi, profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan setiap bulan pada rapat yang melibatkan seluruh pegawai.