Pengguna layanan (Pengadilan Agama) menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan daerah. 

1. Jangka waktu layanan pembinaan disesuaikan dengan surat penugasan yang diberikan kepada pengguna layanan.

2. Jangka waktu layanan pengawasan daerah adalah 3 (tiga) hari atau sesuai dengan surat penugasan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan.

Tidak ada biaya/tarif 

1. Pertemuan dengan pejabat dan narasumber terkait topik pembinaan.

2. Lembar temuan untuk layanan pengawasan.

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Jl. Tinaloga No. 5 Kota Gorontalo

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

• PTSP PTA Gorontalo Jl. Tinaloga No.5 Kota Gorontalo

• PTSP Online : www.pelayanan.pta-gorontalo.go.id

• Telepon: (0435) 8591389 / 08114333391

• email : pengaduan@pta-gorontalo.go.id 

• SMS : 08114333391

• Whatsapp : 08114333391

• Telegram : 08114333391

• kanal pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nomor whatsapp : 081212367307

• kanal pengaduan SP4N-LAPOR! : https://www.lapor.go.id

• kanal pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : https://siwas.mahkamahagung.go.id 

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Pengadilan; 

2. Program Kerja Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

1. Aplikasi Awass;

2. Komputer/laptop;

3. Printer;

4. Jaringan internet; dan

5. Mesin fotocopy/mesin scan.

1. Mempunyai kemampuan dalam memeriksa dan menganalisa data;

2. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.

Dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo selaku Koordinator Pembinaan dan Pengawasan. 

Jumlah pelaksana untuk layanan pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk layanan pengawasan terdiri dari: 

1. Hakim Tinggi Pengawas Daerah minimal 1 orang;

2. Pegawai Kepaniteraan minimal 1 orang;

3. Pegawai Kesekretariatan minimal 1 orang.

Pelaksanaan pengawasan yang objektif dengan menggunakan parameter pengawasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelayanan pengawasan daerah yang tertib administrasi, profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada Pimpinan.