SEHUBUNGAN DENGAN SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI (WFH/WFO), DINAS PMD DUKCAPIL PROVINSI BALI TETAP MEMBUKA PELAYANAN PENGUMPULAN AMPRAHAN BKK TPPPD. 👏👏
Embedded Files
PERHATIAN !
UNTUK BKK TPPPD T.A. 2026 TERDAPAT PERUBAHAN FORMAT PENGAMPRAHAN DOKUMEN, SILAKAN MENDOWLOAD DAN WAJIB MENGGUNAKAN FORMAT TERSEBUT UNTUK TERTIB ADMINISTRASI.
TERDAPAT PERUBAHAN NARASI MEKANISME PELAKSANAAN PADA PETUNJUK TEKNIS YAITU "APABILA JABATAN PERBEKEL ATAU PERANGKAT DESA DIJABAT OLEH PENJABAT/PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN PERBEKEL ATAU PERANGKAT DESA, MAKA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA BULAN BERKENAAN DIBERIKAN KEPADA PENJABAT/PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN PERBEKEL ATAU PERANGKAT DESA TERSEBUT DENGAN SEKURANG-KURANGNYA MELAKSANAKAN TUGAS 1 (SATU) BULAN KALENDER".
"APABILA PERANGKAT DESA MENJABAT SEBAGAI PENJABAT/PELAKSANA TUGAS/PELAKSANA HARIAN PERBEKEL ATAU PERANGKAT DESA LAIN, HANYA DAPAT MENERIMA SALAH SATU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DARI BKK TPPPD DAN DAPAT MEMILIH YANG NILAINYA LEBIH BESAR".
PENCAIRAN DANA BKK TPPPD DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF PER KABUPATEN/KOTA, PASTIKAN DOKUMEN LOLOS VERIFIKASI DAN DOKUMEN FISIK DISAMPAIKAN KE KANTOR DINAS PMD DUKCAPIL PROVINSI BALI.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Page updated
Google Sites
Report abuse