Selamat Datang di web SDM dan Hukum 


BADAN PUSAT STATISTIK 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Website SDM dan Hukum BPS Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk membantu pegawai dalam pengurusan Administrasi Kepegawaian

Scan qr code untuk Unduh Aplikasi android Layanan Kepegawaian berbasis mobile digital

MENU POPULER

Kumpulan Peraturan

berisikan peraturan yang bersumber dari Perka BPS dan Peraturan  lainnya yang mendukung dengan pelaksanaan kegiatan

Usulan SK Rutin

berisikan Usulan SK Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Timur dan kumpulan SK yang sudah diterbitkan

Jabatan Fungsional

kumpulan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional

Administrasi Kepegawaian

kumpulan persyaratan administrasi kepegawaian

INFOGRAFIS KEPEGAWAIAN BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jumlah ASN di BPS Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan bulan Oktober 2024 adalah sebanyak 68 orang yang terdiri dari 66 orang PNS dan 2 orang PPPK. Berdasarkan Gambar 1, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur yang berjenis kelamin Wanita memiliki persentasi sebesar 61.8 persen atau sebanyak 42 orang dan 38.2 persen pegawai laki-laki atau sebanyak 26 orang. 

Selanjutnya, bila dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan Pendidikan DIII dan DIV/S1 masing-masing sebanyak 4 dan 24 orang . Pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 20. Selainnya terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan SMA dan S3 masing-masing satu orang. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar berlatar belakang pendidikan D-IV/ S-1 keatas. 

Berdasarkan jenis jabatan, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 pejabat struktural yang terdiri dari satu orang Pejabat Eselon II, dalam hal ini Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, dan satu orang Pejabat Eselon III yaitu Kepala Bagian Umum, selainnya merupakan pejabat fungsional tertentu dan pelaksana. Berdasarkan Gambar 2, BPS Provinsi Kalimantan Timur didominasi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan jenjang Ahli Muda dan Ahli Pertama, masing-masing berjumlah 231 dan 23 orang. Dibawahnya terdapat pegawai yang menduduki jabatan fungsional ahli madya dan fungsional keterampilan yang berjumlah 10 dan 8 orang.

Kabar SDM

TOPIK NGOBAR : CUTI DAN HARAPAN

Yuk kita Ngobar lagi yeey 🥳🥳🥳

Ada materi seru nih yang pastinya ditunggu tunggu sama semua orang di akhir tahun, wah apa tuh ya? Apalagi kalau bukan tentang cuti.

Yuk, yang masih bingung boleh ngajuin cuti gak sih kita ini selama libur nataru? Apakah harapan kita akan terwujud bisa cuti di akhir tahun?Jangan lupa cekidot! , selengkapnya dapat klik Disini

Pembukaan dan sosialisasi asesmen kompetensi pegawai BPS Tahun 2021

Dalam rangka pemetaan kompetensi manajerial pegawai BPS untuk program pengembangan SDM, Manajemen Karir, dan Manajemen talenta, BPS akan menyelenggaraan Assessmen bekerja sama dengan Polri  melibatkan peserta dari JPT Madra, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya/Lektor Kepala, JF Ahli Muda / Lektor, selengkapnya dapat klik Disini

TOPIK NGOBAR : Mengenal Simpeg lebih dekat

Sobat NgoBar dimanapun berada, semoga tetap semangat dan selalu sehat yaa🔥

Pasti lagi nunggu nunggu edisi ngobar selanjutnya kan? Iya kan? 

Hehe tenang kami hadir kembali nih dengan materi yang ga kalah seru✅

Apa tuh min materinya? Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi andalan kita nih yang pasti semua pegawai selalu akses. Ya. SIMPEG.✅

Yuk kita kenalan lebih dekat jangan ketinggalan 😁 , selengkapnya dapat klik Disini

NGOBAR SEPUTAR SDM: Penyusunan Matriks Peran Hasil SKP 2021

Ngobar Seputar SDM Acara Ngobar Seputar SDM adalah jawaban dari banyaknya pertanyaan mengenai kegiatan seputar SDM BPS. Acara ini diselenggarakan melalui Zoom Meeting dan Live Streaming pada Youtube channel BIRO SDM BPS. Peserta dapat ngobrol langsung dengan narasumber dari Biro SDM BPS dengan tema-tema seputar SDM yang memang sedang hangat dibicarakan. Pada Ngobar Season 1 mengangkat tema SKP 2021 dengan topik Topik : Penyusunan Matriks Peran Hasil SKP 2021 yang telah dilaksanakan Selasa, 21 September 2021,  selengkapnya dapat klik Disini

Sosialisasi PP No. 79 Tahun 2021 dan PP No.94 Tahun 2021

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPS RI secara virtual kali ini membahas terkait dengan PP 79 Tahun 2021 tentang Badan Pertimbangan ASN dan PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegwai Negeri Sipil dengan narasumber dari BKN, dilaksanakan selasa, 21 September 2021, selengkapnya dapat klik Disini

Mulai Juli 2021, ASN dan PPT Non-ASN Wajib lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Lewat MySAPK

Untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Perpres Nomor 30 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran (Updating) data dan Riwayat Pribadi secara Mandiri mulai Juli-Oktober 2021.

Perlu diketahui, apabila ASN dan PPT Non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses, kemudian jika Pejabat Pembina Kepegawaian instansi tidak menyelesaiakan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN, selengkapnya dapat klik DISINI

Zona Integritas BPS Provinsi Kalimantan Timur


Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 

LAYANAN KEPEGAWAIAN

SIMPEG

SIIMUT

SIPECUT

SIJAFUNG

JDIH BPS

PORTAL BPS KALTIM

KIPAPP

SITARA TAPERA