1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
   Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. • Pasal 53 : Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

   • Pasal 102 : Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk limbah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021
   Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

   • Pasal 435 – 436:
     Penghasil Limbah B3 wajib melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota, sesuai kewenangannya.

   • Pelaporan dilakukan secara berkala melalui sistem yang ditetapkan oleh pemerintah (SPEED).

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 6 Tahun 2021
   Tentang Prosedur dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3

   • Memuat rincian teknis pelaporan, termasuk bentuk, waktu, dan tata cara pelaporan.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) wajib dilaporkan oleh pihak yang menghasilkan, mengangkut, atau mengelolanya. Hal ini diatur dalam beberapa regulasi utama di Indonesia.

Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 dilakukan melalui SPEED dan Hardcopy diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Pasal 68 :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.