Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk menjalankan roda organisasi secara transparan, efektif, dan akuntabel. Instrumen utama yang menjadi pilar dalam mencapai tujuan ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Berbeda dengan sistem audit yang bersifat reaktif (mengecek setelah kejadian), SPIP bersifat preventif—ia melekat dalam proses kerja sehari-hari untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
Penyelenggaraan SPIP di Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai BPRL Padang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. BPRL Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) yang menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang laut. SPIP menjadi rambu, pagar, dan early warning systems agar pelaksanaan semua kegiatan berjalan efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan pengamanan aset negara dapat berjalan dalam koridor serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggaraan SPIP di BPRL Padang diterapkan dengan konsep kendali melekat (soft control) secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan BPRL Padang dan memerlukan suatu strategi serta perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP, maka BPRL Padang telah membentuk Tim Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Surat Tugas Tim SPIP BPRL Padang yang dilaporkan secara rutin per-bulan ditingkat Satker dan Eselon I dan kemudian disampaikan secara triwulan kepada Satuan Tugas SPIP secara berjenjang dari Satker ke Eselon I serta dari Eselon I ke Kementerian.
Berikut dasar hukum penerapan SPIP adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER‑688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kemeterian Kelautan dan Perikanan.
Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan BPRL Padang. Pelaksanaan SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:
1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
2) Penilaian Risiko (Risk Assesment)
3) Kegiatan Pengendalian (Control Activities)
4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
5) Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)
Laporan SPIP Bulanan BPRL Padang Tahun 2026 dapat diakses pada link berikut >> LAPORAN SPIP BULANAN 2026<<
Laporan SPIP Triwulan BPRL Padang Tahun 2026 dapat diakses pada link berikut >> LAPORAN SPIP TRIWULAN 2026<<
Formulir Penilaian Risiko dan Pemantauan Risiko pada BPRL Padang Tahun 2026 dapat diakses pada link berikut >> FORM PENILAIAN<<