BPRL Padang secara aktif turut Pembukaan Musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2027.
Pelaksanaan musrenbang ini juga menjadi forum strategis dalam menyamakan visi pembangunan Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJMA tahun 2025–2029, yaitu “Aceh islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan”, dengan tema rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2027 adalah “Percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan”.
Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan juga mengacu pada dokumen rencana rehab rekon pascabencana (R3P) tahun 2026–2028 melalui prinsip build back better, safer and sustainable, yang menekankan bahwa proses pemulihan tidak hanya bersifat rehabilitatif, tetapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan pembangunan ke depan. Prinsip ini akan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan prioritas yang akan dibahas dan disepakati bersama dalam forum musrenbang ini.
Dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Pembukaan Musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2027 Oleh Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) menegaskan Musrenbang RKPA sebagai momentum strategis menyelaraskan prioritas pembangunan Aceh dengan kebijakan nasional agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tema pembangunan Aceh 2027 adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”, menekankan urgensi penanganan dampak bencana. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama sehingga diperlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar pemulihan berjalan cepat dan menyeluruh.
Kegiatan kemudian ditutup secara resmi oleh Kepala Bappeda Aceh. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan konstruktif demi penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh. Penutupan berlangsung dengan penuh kebersamaan, ditandai dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen dan sinergi untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang tangguh dan berkelanjutan.
BPRL Padang secara aktif turut terlibat dalam Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026.
Kegiatan dibuka oleh Ibu Deenisa, Ketua Tim Kerja Sama dan Data Sesditjen PRL selaku anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen PRL yang menyampaikan bahwa pelaksanaan pengarustutamaan gender (PUG) tahun 2026 diawali dengan penetapan kelompok kerja PUG yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor 1 Tahun 2026. Selain itu, kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut juga akan diselaraskan dengan asta cita dan Ekonomi Biru terutama Pemerataan Ekonomi Pesisir. Dengan terdapatnya PUG diharapkan kita bisa memastikan adanya akses ruang laut yang berkeadilan, peningkatan sumber daya masyarakat, terutama kita bisa meningkatkan ketimpangan terutama kaitannya dengan pengarusutamaan gender ini, serta pemberdayaan nyata bagi perempuan pesisir agar bisa menjadi contoh ataupun aktor utama dalam pembangunan di wilayah pesisir, dan tidak hanya menjadi penonton, yang dikhususkan kepada perempuan.
Ibu Deenisa menambahkan Fokus kerja POKJA PUG pada tahun 2026 akan disusun dalam bentuk matriks. Dengan satuan target yang akan diukur secara berkala, nantinya dari Biro Perencanaan terdapat monitoring secara triwulan sehingga kita dari kelompok kerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut akan menyiapkan data-data terkait. Aspek-aspek kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kerja, antara lain kelembagaan PUG, yang meliputi kebijakan, sumber daya manusia, dan internalisasi, serta penyediaan data terpilih. Lalu penerapan PUG dalam proses pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.
Kegiatan dilanjutkan oleh Bapak Budi Prasetyo yang juga merupakan anggota POKJA PUG Ditjen PRL Tahun 2026. Bapak Budi menyampaikan bahwa pelaksanaan PUG di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan didasari oleh 4 dasar hukum dimana Kepdirjen PRL Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026 merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan Renstra Dirjen PRL 2025-2029 dan peraturan Menteri kelautan dan Perikanan terkait. Bapak Budi melanjutkan bahwa terdapat 4 isu Gender bidang Penataan Ruang Laut yaitu :
1. Akses perempuan terhadap izin, fasilitas, dan sumber daya kelautan masih terbatas akibat hambatan struktural dan rendahnya pengakuan peran ekonomi di sektor pesisir.
2. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tata ruang laut masih rendah karena belum ada mekanisme inklusif yang menjamin partisipasi bermakna.
3. Perempuan memiliki posisi tawar terbatas dalam menentukan pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan sumber daya pesisir yang masih didominasi oleh laki-laki dan pemegang izin formal
4. Manfaat kebijakan dan program kelautan belum dirasakan setara; kontribusi ekonomi perempuan pesisir belum terdata dan diakui secara memadai dalam kebijakan sektoral.
Bapak Budi juga menyampaikan bahwa terdapat isu gender dalam proses penganggaran bagi Kementerian/Lembaga dimana tertuang dalam PMK Nomor 62 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan laporan keuangan dimana terdapat anggaran responsif gender (ARG) yaitu alokasi anggaran memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan permasalahan aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki laki yang bertujuan untuk memberikan kesetaraan gender. Di mana dalam penerapan anggaran responsif gender ini, yaitu dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. KAK RO K/L diharapkan mendukung PUG dengan memuat Gender Action Budget (GAB), RAB, Rincian Penandaan Anggaran dan Budget Tagging. Analisis Gender yang dilihat meliputi 4 aspek yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat. Setelah penyusunan GAB, maka disusun Gender Analysis Pathway (GAP), dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Menentukan isu strategis Gender berbasis Data dan Fakta
2) Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penyebab
3) Menentukan Rencana Aksi (Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan)
4) Identifikasi Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi yg relevan dalam menjalankan rencana aksi
Terdapat integrasi PUG dengan melibatkan focal point PUG dalam penyusunan laporan kinerja, sehingga unit kerja diharapkan menyusun surat tugas penunjukkan focal point PUG dan menyusun data terpilah gender serta menyusun capaian kinerja dengan menggunakan analisis gender APKM. Bapak Budi menyampaikan Rencana Kerja POKJA PUG DJPRL terdiri atas Pelembagaan dan PUG dalam Proses Pembangunan. Evaluasi pelaksanaan PUG pada Triwulan I ini adalah Pertama, telah ditetapkannya POKJA PUG DJPRL tahun 2026 yang tertuang pada Kepdirjen PRL Nomor 1 Tahun 2026, Kedua dari segi Penganggaran telah terdapatnya 3 penandaan tagging ARG pada RO SCC-Pelatihan bidang Pertanian dan Perikanan, dan Ketiga terdapatnya penyepakatan Kerjasama antara DJPRL dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur tentang Pengelolaan Karbon Biru Bidang Penataan Ruang Laut.
Pada kesempatan ini, BPRL Padang menyampaikan bahwa akan dibentuk Tim PUG (Focal Point) yaitu penunjukkan peran pada BPRL Padang dan mulai mengidentifikasi serta menyusun rencana kegiatan PUG pada BPRL Padang menyesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
BPRL Padang Wilayah Kerja Aceh lakukan asistensi pendampingan dalam rangka penyempurnaan dokumen permohonan PKKPRL Koperasi Berkah Sabang Indah guna memperoleh masukan dan tanggapan terhadap dokumen yang telah disusun. Koperasi Berkah Sabang Indah yang berlokasi di Desa Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, saat ini sedang dalam proses pengajuan PKKPRL untuk kegiatan budidaya ikan dan restoran apung.
Berdasarkan hasil asistensi, terdapat beberapa hal krusial yang perlu diperbaiki dan dilengkapi sehingga permohonan belum dapat diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, tim BPRL Padang Wilayah Kerja Aceh merekomendasikan agar Koperasi Berkah Sabang Indah segera melakukan perbaikan dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan sebelum pengajuan PKKPRL dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang Wilayah Kerja Aceh melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kepada para pelaku usaha di Kabupaten Simeulue melalui zoom clouds meeting. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh salah satu pelaku usaha setempat.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Koordinator BPRL Padang Wilayah Kerja Aceh, Harun Kurniawan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh pelaku usaha dapat memahami prosedur perizinan pemanfaatan ruang laut serta tidak ragu untuk memanfaatkan layanan asistensi yang telah tersedia, khususnya di wilayah kerja Aceh. Selain itu, diharapkan kegiatan diskusi dapat memberikan manfaat dan pengertian kepada para pelaku usaha.
Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan oleh Kris Handoko, A.Pi., M.T. selaku Pengelola Ekosistem Pesisir dan Laut Ahli Madya, yang memaparkan terkait pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Kegiatan diawali dengan pengenalan organisasi BPRL Padang beserta tugas dan fungsinya yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut, serta penyampaian informasi mengenai wilayah kerja dan satuan pelayanan BPRL Padang yang mencakup 10 provinsi.
Dalam pemaparan inti, disampaikan alur penerbitan persetujuan KKPRL yang dimulai dari tahapan pra pendaftaran, yaitu pendampingan kepada pemohon untuk memperoleh informasi terkait peruntukan ruang dalam RTR/RZ, kelengkapan data spasial dan non-spasial, status perizinan yang dimiliki, teknis penyusunan dokumen permohonan dan pemetaan lokasi, serta penggunaan sistem OSS maupun sistem elektronik kementerian.
Selanjutnya dijelaskan tahapan pendaftaran, di mana pemohon wajib melengkapi dokumen permohonan melalui OSS, meliputi koordinat lokasi, rencana bangunan dan instalasi di laut, informasi pemanfaatan ruang laut, data kondisi terkini dan hidro-oseanografi, persyaratan reklamasi (apabila diperlukan), serta persyaratan lainnya.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa setelah tahap pendaftaran, proses dilanjutkan dengan verifikasi dokumen, penilaian teknis, serta verifikasi lapangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Apabila terdapat perbaikan dokumen, pemohon diberikan waktu selama 2 x 5 hari kerja untuk melakukan penyempurnaan. Setelah dokumen dinyatakan sesuai, pemohon akan melanjutkan ke tahap pembayaran PNBP sebelum diterbitkannya persetujuan KKPRL.
Dalam sesi diskusi, para pelaku usaha menyampaikan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam penyusunan dokumen, khususnya yang berkaitan dengan analisis spasial, serta keterbatasan biaya apabila harus menggunakan jasa konsultan. Oleh karena itu, pelaku usaha berharap adanya dukungan dan pendampingan dari pihak terkait seperti DKP, DPMPTSP, serta BPRL Padang dalam proses penyusunan dokumen.
Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Fairus, turut menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait penetapan garis pantai dan sempadan pantai yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota. Disampaikan bahwa di Kabupaten Simeulue terdapat ketidaksesuaian garis pantai, di mana sebagian wilayah yang secara faktual merupakan daratan justru terpetakan sebagai wilayah perairan. Hal ini menimbulkan permasalahan, termasuk ditemukannya sertifikat hak milik yang secara peta tematik berada di wilayah perairan. Ke depan, diharapkan KKP dapat mempertimbangkan aspek validitas data antara peta dan dokumen kepemilikan lahan dalam proses penilaian.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kabupaten Simeulue menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjadi tempat konsultasi bagi para pelaku usaha. Pemerintah daerah juga menyatakan dukungannya terhadap implementasi KKPRL dan berharap adanya kemudahan dalam proses perizinan bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.
Kegiatan sosialisasi dan pelayanan asistensi perizinan KKPRL kemudian ditutup oleh Koordinator BPRL Padang Wilayah Kerja Aceh.
BPRL Padang secara aktif turut terlibat dalam penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2026 serta teknis penyusunan manajemen resiko tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang diadakan secara daring.
Kegiatan dibuka oleh Bapak Sigit, tim kerja Keuangan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut kemudian dilanjutkan pembahasan teknis oleh Bapak Didik.
Bapak Didik menegaskan pembentukan kelembagaan SPIP baru melalui tiga keputusan penting: Satgas SPIP (Sk Dirjen No. 13), Surat Tugas Tim SPIP Satker, dan Surat Tugas Tim Penilaian Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Fokus utama saat ini adalah penyusunan laporan rutin bulanan dan laporan triwulan pertama (TW I) untuk meminimalkan temuan pemeriksaan (APIP/BPK) serta memastikan target IKU tercapai. Bapak Didik menjelaskan bahawa berdasarkan perubahan nomenklatur yang menyebabkan perubahan nama instansi maka UPT disarankan untuk tetap menyusun Laporan SPIP Triwulan I sebagai data dukung Capaian Indikator Kinerja Utama, meskipun secara adiministratif satuan kerja belum diwajibkan penuh disebabkan DIPA UPT yang belum turun.
Terkait mekanisme pelaporan, laporan bulanan SPIP maksimal dikirimkan pada tanggal 10 setiap bulan melalui aplikasi SILASTRI (Sistem Pelaporan SPIP Berkala Terintegrasi). Untuk laporan triwulan akan dikompilasi oleh tim sekretariat ditjen dan dilaporkan kepada Biro Keuangan paling lambat tanggal 15-20 bulan pada bulan pengumpulan. Dalam penyusunan laporan, tidak terdapat jumlah halaman minimum atau jumlah kegiatan baku, isi laporan juga tidak harus seragam. Jika unit kerja tidak memiliki kegiatan PNBP atau pelaksanaan kegiatan kontrak pada bulan tersebut, maka poin tersebut tidak perlu dipaksanakan ada. Yang disusun dalam laporan adalah yang benar-benar dikendalikan oleh unit kerja tersebut. Alur proses penandatanganan dan pengiriman pada tingkat UPT yaitu setelah laporan ditandatangani dan disampaikan maka akan dikompilasi menjadi Laporan SPIP TW I tingkat eselon I lingkup Ditjen PRL dan yang bertugas sebagai kompilator adalah Bapak Gatot.
Bapak Didik menjelaskan bahwa Esensi Pengendalian bukan hanya sekedar rapat, melainkan dokumentasi dari kegiatan rutin seperti pemisahan tugas, verifikasi SPJ oleh bendahara, penyusunan RKBMN (asset) hingga penyusunan manajemen resiko yang terdapat dalam pengendalian rutin yaitu perencanaan anggaran. Adapun esensi Manajemen Resiko dalam SPIP yaitu :
a. Penyusunan risiko oleh setiap direktorat dan unit kerja diharapkan mempertimbangkan risiko sejak tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
b. Bukti nyata dari pengendalian adalah adanya Formulir Manajemen Resiko (Penilaian Risiko dan Pemantauan Risiko) oleh masing-masing tim kerja saat merencanakan kegiatan.
c. Tujuan utama dilaksanakan manajemen risiko sebagai Langkah preventif agar kegiatan tetap berjalan sesuai SOP dan meminimalkan potensi hambaran terhadap output yang ditargetkan.
Bapak Didik menekankan bahwa poin-poin manajemen risiko ini tidak harus seragam antar unit. Masing-masing Direktorat memiliki karakteristik risiko yang berbeda, sehingga laporan yang disampaikan harus disesuaikan dengan kendala atau potensi masalah yang dikendalikan di unit masing-masing.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi,penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dengan program dan kegiatan nasional dan provinsi.
I. Sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPA Tahun 2027 oleh Sekretaris Daerah Aceh (M. Nasir, S.IP, MPA).
II. Paparan “Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027” oleh Kepala Bappeda Aceh (Dr. Ir. Zulkifli, M.Si).
Ringkasan:
1. Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2021-2025 berfluktuatif dan cenderung menunjukkan tren positif;
2. Kemiskinan Aceh tahun 2021-2025 mengalami tren penurunan dan masih berada di atas rata rata nasional;
3. Kemiskinan tertinggi tercatat di Kab. Aceh Singkil dan terendah di Kota Banda Aceh;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh 2021-2025 mengalami tren penurunan dan masih berada diatas rata rata nasional;
5. Tema dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”.
III. Paparan “Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Target Nasional” oleh Direktur PPID, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri RI (Iwan Kurniawan, ST, MM).
Ringkasan:
1. Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan, dokumen RKPD memiliki peran penting dalam memastikan target dan sasaran tahunan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan;
2. Pedoman Penyusunan RKPD menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan yang sistematis, selaras dengan kebijakan nasional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengenaan Sanksi (teguran tertulis hingga pemberhentian) kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberlakukan apabila tidak menetapkan RKPD;
4. Penguatan Integrasi Perencanaan Pascabencana dalam Dokumen RKPD dan RPJMD;
5. Pengendalian Tata Ruang sebagai Instrumen Pencegahan Bencana Berulang.
IV. Paparan Kebijakan Pembangunan Nasional “Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027” oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Kementerian PPN/Bappenas (Dr. rer.nat. Jayadi, S.Si, MSE, MA).
Ringkasan:
1. Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai penghubung Kawasan barat Indonesia dengan potensi unggulan pada sector perkotaan, swasembada pangan, air dan energi, serta komoditas unggulan seperti Kopi Dataran Tinggi Gayo, sehingga penguatan konektivitas, produktivitas, dan nilai tambah ekonomi menjadi kunci pembangunan;
2. Sinergi pendanaan pembangunan perlu diperkuat secara terintegrasi, dengan APBN sebagai katalis pemulihan pasca bencana dan pengembangan kawasan pariwisata, sementara APBD difokuskan pada peningkatan layanan dasar, penguatan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. RKPD Aceh 2027 diharapkan menjadi momentum transformasi ekonomi melalui pengembangan Kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing & inklusif;
4. Penguatan ketahanan wilayah menjadi prioritas melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi dengan pendekatan buildback better, safer,and sustainable guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan perlindungan masyarakathingga tahun 2028.
V. Paparan Ekonomi Aceh “Perkembangan Ekonomi Terkini dan Outlook Ekonomi Aceh Tahun 2027” oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh (Agus Chusaini)
Ringkasan:
1. Bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 berdampak pada infrastruktur jalan dan jembatan sehingga menghambat logistik komoditas ekspor;
2. Jembatan sementara memiliki kapasitas terbatas, hanya dapat dilintasi kendaraan dengan beban maksimal 30 ton, sehingga menambah biaya logistik;
3. Lembaga keuangan internasional memperkirakan ekonomi dunia pada tahun 2026 dan 2027 tumbuh melambat dibanding tahun 2025 yang dipengaruhi konflik di Timur Tengah. Namun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan masih tumbuh stabil;
4. Mempercepat rekonstruksi jalur distribusi utama dengan fokus pada koridor prioritas dan peningkatan kualitas infrastruktur;
5. Menjamin ketersediaan uang rupiah dan kelancaran sistem pembayaran di wilayah terdampak bencana;
6. Mendorong perbankan memberikan relaksasi pembayaran bagi masyarakat yang terdampak.
VI. Paparan Indikator Makro Aceh “Capaian Indikator Makro Aceh Tahun 2025/2026 dan Proyeksi Tahun 2027” oleh Kepala Badan Pusat Statistik Aceh (Agus Andria, SST, M.Si)
Ringkasan:
1. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, persentase penduduk miskin Aceh turun sebesar 3,11 persen, sejalan dengan progres pengentasan kemiskinan nasional sebesar 1,89 persen;
2. Laju pertumbuhan Provinsi Aceh Tahun 2025 tercatat sebesar 2,97 persen, terendah se-Sumatera, dan memberikan kontribusi sebesar 4,90 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kepulauan Riau sebesar 6,94 persen dengan kontribusi sebesar 4,93 persen;
3. Selama lebih dari satu dekade, struktur ekonomi Aceh belum mengalami transformasi yang signifikan. Dominasi sektor pertanian tetap tinggi, sementara sektor industri belum menunjukkan peran yang kuat sebagai penggerak utama ekonomi. Tanpa percepatan industrialisasi dan hilirisasi, perekonomian Aceh berisiko terus bergantung pada sektor dengan nilai tambah yang relatif rendah;
4. Sebesar 18,75 persen penduduk bekerja mengaku telah mengenyam pendidikan tinggi mulai dari DI s.d. S3. Pertanyaannya apakah lulusan pendidikan tinggi kita mampu menciptakan lapangan kerja yang baru? Mari kita jawab persoalan budaya Aceh: kalau belum jadi PNS/Pegawai dianggap belum punya pekerjaan.
VII. Diskusi
Kegiatan forum konsultasi publik kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan dan bukti telah dilaksanakannya kegiatan forum konsultasi publik oleh para pihak yang hadir, yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, perwakilan lintas lembaga, pemerintah daerah, perwakilan universitas dan lembaga penelitian, serta unsur masyarakat.
Dokumentasi terlampir dibawah ini:
Pekanbaru, 6-8 April 2026
Indonesia memiliki ekosistem laut dan pesisir yang luas dan beragam, yang memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, serta mata pencaharian masyarakat. Provinsi seperti Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan dua wilayah dengan potensi sumber daya laut yang signifikan dan karakteristik ekologi yang khas, termasuk hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, perikanan, budidaya perairan, dan pariwisata pesisir. Di sisi lain, kedua provinsi tersebut menghadapi tekanan yang semakin meningkat akibat pembangunan pesisir, polusi daratan, eksploitasi berlebihan sumber daya, dan dampak perubahan iklim.
Kerangka kerja Ocean Accounts menawarkan pendekatan sistematis untuk menghubungkan kondisi lingkungan, jasa ekosistem, dan kegiatan ekonomi secara terstruktur dan relevan bagi kebijakan.
Dengan mengintegrasikan perhitungan aset lingkungan, aliran ke perekonomian, dan aliran ke lingkungan, Ocean Accounts memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami kontribusi ekosistem laut dan pesisir terhadap pembangunan regional, sekaligus mengidentifikasi trade-off dan risiko keberlanjutan.
Sebagai bagian dari upaya untuk mengimplementasikan Ocean Accounts melalui Ocean Accounts Calculator, Riau dan NTB telah ditetapkan sebagai lokasi percontohan untuk menguji penerapan kerangka kerja tersebut di tingkat provinsi. Kedua provinsi ini menawarkan peluang pembelajaran yang strategis berkat keragaman tipologi pesisirnya, kapasitas kelembagaan yang bervariasi, serta inisiatif kebijakan yang sedang berjalan terkait perencanaan tata ruang laut, pengembangan ekonomi biru, dan aksi iklim.
Namun, penerapan Ocean Accounts yang efektif di tingkat subnasional memerlukan penguatan kapasitas teknis di kalangan pemangku kepentingan lokal, termasuk badan perencanaan provinsi, dinas kelautan dan perikanan, lembaga lingkungan hidup, serta mitra akademis. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sangat penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap kerangka kerja Ocean Accounts, memperkuat keterampilan pengelolaan data dan analisis, serta memastikan bahwa Kalkulator Ocean Accounts dapat dimanfaatkan secara efektif guna mendukung perencanaan, pemantauan, dan perumusan kebijakan yang berbasis bukti.
Dalam konteks ini, kegiatan pengembangan kapasitas di Riau bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis para pemangku kepentingan provinsi mengenai konsep dan metodologi Ocean Accounts, memperkuat kapasitas lokal dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan memanfaatkan data terkait laut dalam kerangka Ocean Accounts, serta memfasilitasi koordinasi lintas sektor guna mendukung pengelolaan laut dan pesisir yang terintegrasi. Melalui Ocean Accounts, Indonesia dapat memetakan data terkait ekosistem pesisir, perubahan ekologi, dan dampak sosial yang terjadi akibat aktivitas ekonomi, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dan risiko dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Ocean Accounts membantu menciptakan kebijakan kelautan yang lebih transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan dengan memberikan data yang relevan, yang akan menjadi dasar dalam setiap keputusan perencanaan kebijakan. Data ini tidak hanya berguna dalam pengelolaan ekonomi laut tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan Ocean Accounts, kebijakan pesisir dapat mengintegrasikan berbagai komponen secara lebih sistematis dan berbasis data yang akurat, menghindari kebijakan sektoral yang seringkali tidak mempertimbangkan keterkaitan antar sektor (Banerjee et al., 2016;Campos et al., 2020).
Ocean Accounts tidak hanya berfungsi sebagai alat valuasi ekonomi, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memperhitungkan kebutuhan dan potensi dampak kebijakan yang akan diterapkan. Misalnya, dalam perencanaan zonasi wilayah pesisir atau perencanaan anggaran untuk rehabilitasi mangrove, Ocean Accounts menyediakan data dasar yang konsisten dan terstandarisasi. Ini juga mencakup data geospasial, yang memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengaitkan kondisi ekosistem dengan aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah pesisir. Oleh karena itu, Ocean Accounts tidak hanya menjadi alat untuk menilai aset alam, tetapi juga untuk mengoptimalkan pengelolaan ruang dan penganggaran berbasis bukti (Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2022).
Zoom Meeting, 6 April 2026
Dalam pembukaan, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini didasari oleh hasil pemeriksaan BPK terkait kepatuhan ketaatan pemegang KKPRL oleh instansi pemerintah termasuk internal KKP, di mana saat ini di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah terbit 17 izin KKPRL. Sebagaimana tertuang di lampiran KKPRL, disebutkan bahwa penyampaian laporan tahunan merupakan salah satu kewajiban bagi pemegang KKPRL yang harus di penuhi. Lebih lanjut, laporan tahunan juga memegang peran startegis sebagai media untuk memantau pemanfaatan ruang dan manfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Saat ini telah tersedia aplikasi e-sea yang sudah dilengkapi dengan modul cara pengisian dimana pemegang KKPRL tidak perlu lagi membuat laporan fisik dan mengirimkan melalaui email namun hanya tinggal mengisi di aplikasi tesebut seperti halnya pengisisan SPT. Dengan hal tersebut diharapkan dapat mempermudah pemegang KKPRL untuk melakukan penyampaian laporan tahunan.
Materi Pengendalain Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Bisnis Proses Ditjen PRL oleh Sanca Noval Lovandika. Bisnis proses Ditjen PRL secara umum terbagi menjadi 3 bagain, yaitu Perencanaan Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut dan Pembinaan Penataan Ruang Laut. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sendiri terdiri dari Identifikasi Pemanfaatan Eksisting (berizin dan tidak berizin), Penilaian Pelaksanaan dan Penilaian Laporan Tahunan KKPRL, Penilaian Perwujudan Ruang Laut dan Pemberian Insentif / Disinsentif. Adapun output yang hasilkan adalah Rekomendasi Kebijakan yang dapat berupa Review Muatan RTR, Pengenaan Sanksi, Penyelesaian Sengketa dan Pengurusan izn KKPRL. Dimana dalam prosesnya dapat melibatkan berbagai pihak seperti Setjen, BPPSDMKP, PSDKP, Kemen ATR/BPN, Kemen Dagri, Pemprov, dan lainnya.
Pengendalain pemenfaatan ruang laut dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
- Menaati RTR yang telah ditetapkan
- Memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR dan/atau RZ
- Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL
Pemegang KKPRL diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis setiap 1 tahun kepada Menteri Kalautan dan Perikanan. Laporan tersebut paling sedikit memuat kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal perizinan berusaha telah diterbitkan. Dalam laporan KKPRL pula memuat 16 kewajiban KKPRL dalam hal ekonomi, lingkungan dan sosial. Ketentuan sanksi administratif pemegang KKPRL sendiri telah diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, PermenKP Nomor 28 Tahun 2021, PermenKP Nomor 31 Tahun 2021 dan PP 85 Tahun 2021 dimana pelanggaran Tindakan tidak menyampaikan laporan tahunan tertulis secara berkala setiap 1 tahun sekalai kepada MKP dikenai denda Rp 5.000.000/hari keterlambatan.
Materi selanjutnya Tata Cara Penyampaian Laporan Tahunan KKPRL disampaikan oleh Ani Kusumaningrum. Dalam paparan disampaikan langkah-langkah penginputan laporan tahunan pemegang KKPRL melalui e-sea, mulai dari pembuatan surat pengantar, login ke dalam aplikasi, pengisian form laporan tahunan, pengisian pemenuhan 16 kewajiban, contoh pengisian bukti dukung, submit laporan dan persetujuan pakta integritas. Lebih lanjut dijelaskan pula fitur laporan tahunan dimana terdapat fitur tanda terima dan telusur yang dapat digunakan oleh subjek hukum untuk menelusur laporan tahunan yang telah di submit.
Bagi subjek hukum yang telah terlewat batas waktu penyampaiannya tetap diwajibkan untuk membuat laporan tahunan sesuai dengan tahun yang sudah terlewat, misalnya sudah dua kali terlewat maka tetap harus membuat laporan tahunan periode 2 tahun tersebut.
Berdasarkan data KKPRL terbit, saat ini terdapat total 17 KKPRL terbit Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dimana1 KKPRL terbit pada tahun 2022, 8 KKPRL terbit tahun 2023, 2 KKPRL terbit tahun 2024 dan 6 KKPRL terbit pada tahun 2025.
Padang, 2 April 2026
BPRL Padang turut menghadiri Raoat Validasi KAjian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW KAbupaten Kepulauan Mentawai di KAntor DInas Lingkungan HIdup Provinsi Sumatra Barat. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan pemaparan dokumen oleh tim penyusun dari Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Tasliatul Fuaddi, S.Hut, M.H. menyampaikan terkait Isu Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya di Mentawai. Dalam beliau membahas berbagai isu terkait pengelolaan hutan dan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdapat usulan mengenai hutan adat yang sedang diproses di Kementerian, namun belum ada tim yang turun untuk verifikasi. Luas kawasan hutan yang disetujui mencakup sekitar 6000 hingga 7000 hektar. Isu lain yang diangkat adalah banjir yang sering terjadi di daerah Siberut akibat curah hujan tinggi dan kondisi sungai yang berbelok. Selain itu, masalah pengelolaan sampah menjadi perhatian, di mana saat ini masih menggunakan sistem open dumping. Terdapat juga tantangan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, yang terhambat oleh kurangnya material. Diskusi ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mengatasi masalah yang ada dan memajukan daerah.
Pemerintah Kabupaten Mentawai mengucapkan syukur atas kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan agenda validasi. Rapat ini bertujuan untuk membahas pembangunan berkelanjutan di Mentawai, dengan fokus pada isu lingkungan hidup dan potensi alam yang melimpah. Pembicara menekankan pentingnya memahami sejarah dan budaya masyarakat Mentawai, yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, untuk merumuskan pembangunan yang sesuai. Ditekankan bahwa Mentawai memiliki kekayaan alam yang harus dijaga agar tidak habis oleh generasi saat ini. Ada juga penekanan pada perlunya pendekatan sosial dan antropologi dalam pembangunan, serta pengakuan terhadap dua sistem masyarakat yang ada. Diskusi mencakup tantangan dan harapan untuk masa depan Mentawai, dengan harapan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan budaya setempat.
Dalam penyampaiannya juga membahas tantangan dan potensi pengelolaan sumber daya alam di Mentawai, termasuk isu kehilangan hutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Ditekankan bahwa manajemen hutan yang buruk dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan hilangnya sumber daya alam. Potensi pertanian, seperti pisang dan durian, serta pengembangan kelapa sebagai alternatif minyak sawit juga diangkat. Selain itu, ada perhatian terhadap infrastruktur, seperti transportasi dan pengelolaan sampah, yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Isu strategis yang diidentifikasi meliputi penurunan kualitas air, pengelolaan sampah yang rendah, dan ancaman terhadap budaya lokal. Diskusi juga menyentuh pentingnya menjaga keaslian alam dan budaya Mentawai dalam pengembangan pariwisata. Pengelolaan yang hati-hati diharapkan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dan memaksimalkan potensi daerah.
Kemudian disampaikan juga terkait Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan di Mentawai oleh Akademisi yang membahas pentingnya penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan hati-hati agar tidak merugikan sektor lain, terutama tanaman pangan. Dalam rekomendasi terhadap pendampingan, mereka menggunakan metode analisis yang mengadopsi dari luar. Total ada 19 aliran sungai di Mentawai dengan panjang 300 km, yang sebagian besar berada dalam kawasan hutan. Pembicara menekankan dampak lingkungan dari normalisasi sungai, termasuk kualitas air, dan menawarkan solusi seperti pemetaan tutupan lahan dan monitoring intensitas hujan untuk mengurangi risiko banjir. Selain itu, mereka juga menggaris bawahi pentingnya kolaborasi dengan pelaku luar negeri untuk pengembangan pariwisata lokal. pembicara menekankan perlunya integrasi kebijakan dan program dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Tenaga Ahli (Tim Penyusun KLHS) juga menyampaikan tantangan pemerintah dalam mengelola status fungsi kawasan hutan di Mentawai, terutama terkait batasan dan pengukuhan kawasan hutan. Meskipun ada mekanisme pengeluaran untuk pemukiman dan infrastruktur, status kawasan hutan masih ketat dan mempengaruhi pembangunan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi pembangunan infrastruktur dapat berdampak pada lingkungan. Diskusi juga mencakup normalisasi sungai, potensi bencana seperti gempa dan tsunami, serta perlunya perlindungan mangrove. Terdapat kekhawatiran tentang pembangunan yang dapat merusak tradisi masyarakat Mentawai dan potensi wisata alam. Selain itu, ada urgensi untuk menyelesaikan dokumen perencanaan dan izin yang tertunda agar pembangunan dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan.
Kepala Balai TNS (Taman Nasional Siberut) juga menyampaikan mengenai pengelolaan taman nasional di Kabupaten Mentawai, para pembicara menekankan pentingnya keseimbangan antara konservasi dan pembangunan. Mereka mencatat bahwa taman nasional berfungsi sebagai benteng terakhir untuk melindungi hutan, dan pembangunan harus mempertimbangkan kearifan lokal serta ekosistem. Meskipun ada stigma bahwa konservasi menghambat pembangunan, mereka berargumen bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan dapat dilakukan. Rencana pembangunan infrastruktur, seperti jalan, sedang diproses dengan persetujuan dari pemerintah. Pembicara juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat lokal, termasuk isu akses dan kebutuhan untuk menjaga tradisi sambil mengadopsi kemajuan. Diskusi ini mencerminkan upaya untuk menemukan solusi yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
Kemudian perwakilan Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang menyampaikan terkait Sinkronisasi Batas Kewenangan dan Integrasi, deliniasi wilayah pesisir dalam KLHS selaras dengan rencana alokasi ruang laut yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (integrasi RZWP-3-K Sumatera Barat). KRP (Kebijakan, Rencana, Program) di darat, seperti pembangunan jalan lingkar atau drainase pemukiman di pulau-pulau kecil Mentawai, harus dievaluasi dampaknya terhadap sedimentasi di wilayah perairan sekitarnya, Mitigasi Pencemaran dari Aktivitas Daratan (Land-based Pollution) serta perlindungan ekosistem karbon biru di pesisir (Mangrove).
Dalam diskusi tersebut, Tim validator memberikan masukan strategis terkait sinkronisasi tata ruang serta perlindungan ekosistem kepulauan. Seluruh masukan teknis dicatat sebagai bagian dari perbaikan akhir sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Validasi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rapat Validasi, dan seluruh acara berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.