Selamat Datang 

Pusat Penilaian Kompetensi ASN - Badan Kepegawaian Negara

Pusat Penilaian Kompetensi ASN mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara, perumusan standar penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara, akreditasi lembaga penilaian kompetensi, dan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan penilaian kompetensi.

Ini adalah layanan pertama dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN, yang sudah dilaksanakan sejak 2008. Layanan ini bertujuan untuk membantu instansi mempunyai data potensi dan kompetensi pegawainya, yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan manajemen organisasi. Sejauh ini metode Assessment Center merupakan metode yang memiliki validitas paling tinggi sekitar 0.63 (sumber : Smith, Greggs & Andrews (1989)). Keunggulan metode ini dapat dilihat dari prinsip yang diampunya, memiliki multi metode dan multi asesor sehingga obyektifitas dari penilaian dapat terjaga. Layanan ini diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dan dapat digunakan penilaian bagi seluruh jenjang pegawai mulai dari CPNS sampai dengan Jabatan Pimpinan Tinggi. Bagi instansi yang hendak mendapatkan layanan ini maka perlu membuat penganggaran dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan alokasi biaya per-orang.

Layanan ini adalah terobosan terbaru dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN guna mempercepat tersedianya data potensi dan kompetensi seluruh ASN. CACT memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaannya, dengan aplikasi berbasis web, sehingga dapat diselenggarakan pada beberapa lokasi dengan jumlah peserta yang massal. Terdapat beberapa alat ukur yang sudah masuk dalam CACT, saat ini terdapat Manajerial Sosial Kultural, Emerging Skill dan Literasi Digital. Kedepan Puspenkom ASN terus mengembangkan alat ukur baru yang dapat menangkap potensi dan kompetensi pegawai secara lebih komprehensif untuk dimasukkan kedalam CACT.

Munculnya layanan ini terdorong dari mulai bermunculan unit penilaian kompetensi di instansi Pemerintah. Instansi mulai merasakan manfaat dengan memiliki data potensi dan kompetensi pegawai, karena data ini dapat dikembangkan menjadi kebijakan pengembangan, penempatan, promosi dan pengelolaan talenta. Dengan makin banyaknya Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi, dirasa perlu dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga tersebut, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Diharapkan dengan panduan yang diberikan maka layanan penilaian potensi dan kompetensi dapat setara meskipun dilakukan oleh Lembaga yang berbeda-beda. Di sisi lain bagi Instansi Pemerintah yang menerima manfaat layanan juga dapat terlindungi hak-haknya untuk mendapatkan data potensi dan kompetensi yang sesuai kaidah dan peraturan.