Regulasi / Dasar Hukum

Regulasi dan dasar hukum PPID menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Melalui kerangka hukum yang jelas, pengelolaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga wujud komitmen untuk membangun kepercayaan publik. Berlandaskan berbagai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi, PPID SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School berupaya menghadirkan layanan informasi yang tertib, profesional, dan mudah diakses. Dengan landasan hukum yang kuat, keterbukaan informasi diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan.

Undang-undang Keterbukaan Informasi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan utama pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini bertujuan untuk:

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengembangkan ilmu pengetahuan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik.

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Untuk mendukung pelaksanaan layanan tersebut, setiap badan publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

Undang-undang ini juga mengatur klasifikasi informasi publik yang terdiri atas beberapa kategori, yaitu:

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti profil lembaga, program kerja, dan laporan kegiatan.
Informasi yang diumumkan secara serta-merta, yaitu informasi yang berkaitan dengan kondisi yang dapat mengancam kehidupan orang banyak.
Informasi yang tersedia setiap saat, yaitu informasi yang dapat diberikan apabila diminta oleh masyarakat.
Informasi yang dikecualikan, yaitu informasi tertentu yang tidak dapat diberikan kepada publik karena alasan perlindungan kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya undang-undang ini, badan publik termasuk satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi melalui pengelolaan layanan PPID yang profesional, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses.

Peraturan Pemerintah terkait

UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf

Peraturan Pemerintah terkait Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga diperkuat dengan berbagai peraturan turunan yang memberikan pedoman teknis bagi badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi kepada masyarakat. Salah satu regulasi penting yang mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, termasuk dalam hal pengelolaan informasi, pelayanan permohonan informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Informasi Publik
Badan publik diwajibkan mengelola informasi dan dokumentasi secara baik agar informasi yang dimiliki dapat tersedia dengan cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Setiap badan publik wajib menunjuk PPID yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

3. Klasifikasi Informasi Publik
Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pengelompokan informasi publik yang meliputi:

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
Informasi yang wajib diumumkan serta-merta
Informasi yang tersedia setiap saat
Informasi yang dikecualikan

4. Mekanisme Permohonan Informasi
Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan informasi kepada badan publik. Badan publik wajib memberikan tanggapan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Penyelesaian Sengketa Informasi
Apabila terjadi keberatan atau sengketa terkait pelayanan informasi publik, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, termasuk melalui lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa informasi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, badan publik diharapkan dapat menyelenggarakan layanan informasi secara lebih terstruktur dan profesional. Bagi satuan pendidikan seperti SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), peraturan ini menjadi pedoman penting dalam mengelola layanan informasi publik melalui PPID sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Komisi Informasi

Dalam rangka memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan secara efektif dan terstandar di seluruh badan publik, Komisi Informasi Republik Indonesia menetapkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Salah satu regulasi utama yang digunakan oleh badan publik dalam memberikan layanan informasi adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh badan publik, termasuk instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya yang menggunakan anggaran negara atau melaksanakan fungsi pelayanan publik. Melalui peraturan ini, badan publik diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan informasi yang transparan, profesional, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi tersebut antara lain:

1. Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan ini menetapkan standar minimal pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik, termasuk prosedur pelayanan, waktu penyelesaian permohonan informasi, serta mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat.

2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Badan publik diwajibkan mengelola informasi secara sistematis melalui pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi sehingga informasi dapat tersedia dengan baik ketika dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Klasifikasi Informasi Publik
Peraturan ini mengatur pengelompokan informasi publik yang terdiri atas:

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
Informasi yang diumumkan serta-merta
Informasi yang tersedia setiap saat
Informasi yang dikecualikan

4. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Setiap badan publik wajib menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang berisi berbagai jenis informasi yang dimiliki oleh lembaga agar masyarakat dapat mengetahui informasi apa saja yang tersedia.

5. Mekanisme Permohonan dan Keberatan Informasi
Peraturan ini juga mengatur tata cara masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi serta mekanisme pengajuan keberatan apabila permohonan informasi tidak dapat dipenuhi oleh badan publik.

Bagi SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), Peraturan Komisi Informasi ini menjadi pedoman penting dalam menyelenggarakan layanan PPID secara profesional dan sesuai standar nasional. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, sekolah berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi yang transparan, responsif, serta mudah diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang terbuka dan akuntabel.

Peraturan Gubernur Banten

Peraturan Gubernur Banten tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan berbagai regulasi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan badan publik di lingkungan pemerintah provinsi. Salah satu regulasi penting yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan informasi publik adalah Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Peraturan Gubernur tersebut disusun sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan profesional. Peraturan ini juga menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam peraturan gubernur tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Badan publik diwajibkan mengelola informasi dan dokumentasi secara tertib, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan ini meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyediaan informasi publik.

2. Penunjukan dan Tugas PPID
Peraturan ini mengatur pembentukan serta tugas dan tanggung jawab PPID dalam mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di setiap perangkat daerah. PPID bertanggung jawab dalam menyediakan informasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi.

3. Standar Pelayanan Informasi Publik
Badan publik wajib memberikan layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mekanisme Permohonan Informasi
Peraturan ini juga mengatur tata cara masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik, termasuk persyaratan permohonan, proses verifikasi, serta penyampaian informasi kepada pemohon.

5. Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan
Badan publik wajib melakukan pengujian terhadap informasi yang termasuk kategori dikecualikan melalui mekanisme uji konsekuensi sebelum memutuskan apakah informasi tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau tidak.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Banten tersebut, diharapkan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan secara lebih tertib, transparan, dan profesional. Bagi satuan pendidikan di Provinsi Banten, termasuk SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), peraturan ini menjadi salah satu pedoman penting dalam mengelola layanan PPID agar masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah regulasi yang mengatur tata cara layanan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pergub ini menjadi aturan teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi dan telah diubah dengan Pergub Banten Nomor 67 Tahun 2021 agar selaras dengan standar layanan informasi publik terbaru.

Fakta kunci

Jenis & nomor: Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021
Judul: Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Penetapan & pengundangan: 22 Juli 2021 di Serang; mulai berlaku saat diundangkan
Status: Berlaku dan telah diubah dengan Pergub Banten Nomor 67 Tahun 2021
Mencabut: Pergub Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi

Latar belakang dan tujuan

Pergub ini disusun untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten melalui prosedur yang menjamin tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukumnya antara lain UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan pelaksana seperti PP 61/2010 dan Permen Kominfo 10/2010 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pergub 23/2021 juga menindaklanjuti Perda Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata kelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga ada kesinambungan antara norma daerah dan pengaturan teknis di level gubernur.

Ruang lingkup pengaturan

Pergub ini mengatur pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Di dalamnya diatur antara lain:

Kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana.
Klasifikasi informasi (informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan).
Proses penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP).
Mekanisme pelayanan permohonan informasi publik kepada masyarakat.
Prosedur uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan.
Tata cara keberatan dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Pemprov Banten.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur

Lampiran Pergub 23/2021 memuat beberapa SOP rinci sebagai pedoman teknis, antara lain:

SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP).
SOP Pelayanan Informasi Publik (alur permohonan, pencatatan, pemberian jawaban, dan tenggat waktu).
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik (untuk menentukan informasi yang dapat dikecualikan).
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi (tahapan mediasi internal sebelum ke Komisi Informasi).
SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.

SOP tersebut juga mencantumkan kualifikasi pelaksana (misalnya kemampuan pelayanan publik, kearsipan, pengelolaan informasi, dan teknologi informasi) sehingga menjadi acuan standar kompetensi bagi petugas PPID.

Hubungan dengan Pergub 67 Tahun 2021

Pergub Banten Nomor 67 Tahun 2021 diterbitkan untuk menyempurnakan Pergub 23/2021 agar selaras dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perubahan tersebut antara lain menyentuh definisi, penguatan standar layanan, dan penyesuaian beberapa ketentuan teknis dalam pasal-pasal terkait.

Dengan demikian, ketika merujuk dan menerapkan Pergub 23 Tahun 2021, penting untuk sekaligus memperhatikan perubahan yang diperkenalkan oleh Pergub 67 Tahun 2021, karena keduanya membentuk kerangka hukum mutakhir bagi pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Pemerintah Provinsi Banten.

4Pergub No 23 2021 tentang Pedoman (PPID).pdf

Kebijakan Dinas Pendidikan

Kebijakan Dinas Pendidikan tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Banten menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan satuan pendidikan.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan turunannya yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh badan publik. Melalui kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan mendorong seluruh satuan pendidikan untuk mengelola informasi secara terbuka, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Provinsi Banten mengarahkan setiap satuan pendidikan, termasuk SMA dan SMK negeri, untuk membentuk dan mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID di satuan pendidikan bertugas mengelola berbagai dokumen dan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara profesional.

Beberapa kebijakan utama yang menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Pembentukan dan Penguatan PPID Sekolah
Setiap satuan pendidikan didorong untuk membentuk struktur PPID yang jelas dan menetapkan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi sekolah.

2. Pengelolaan Informasi Publik Secara Sistematis
Sekolah diwajibkan mengelola dokumen dan informasi publik secara tertib dan terdokumentasi dengan baik sehingga informasi dapat tersedia dengan cepat dan mudah ketika dibutuhkan.

3. Penyediaan Informasi Publik melalui Media yang Mudah Diakses
Satuan pendidikan didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti website sekolah atau laman PPID, sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Dinas Pendidikan juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di satuan pendidikan agar mampu memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan responsif.

5. Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik
Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di satuan pendidikan secara berkala dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa layanan informasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Banten berharap seluruh satuan pendidikan dapat mengembangkan budaya transparansi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai kegiatan dan kebijakan pendidikan.

Bagi SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), kebijakan ini menjadi pedoman dalam mengembangkan layanan PPID yang profesional serta mendukung terwujudnya tata kelola sekolah yang terbuka dan akuntabel.

SK Kepala Sekolah tentang PPID

SK-PPID-CM-25.pdf

Page updated

Google Sites

Report abuse