Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan PPID

1.  Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan

•  Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.

• Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanya.

• Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.

• Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

• Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi.

• Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID /PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

2. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Atasan PPID

• • Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan  informasi dan dokumentasi  di unit/satuan  kerja secara baik dan efesien berbasis teknologi informasi di unit/ satuan kerjanya.

  • Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.

  • Menganggarkan pembiayaan layanan informasi.

  • Menyediaan  sarana  dan  prasarana layanan informasi, termasuk  papan pengumuman  dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi.

  • Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.

  • Menetapkan  dan  memuktahirkan  secara berkala  Daftar Informasi Publik (DIP) di unit/satuan kerjanya.

  • Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.

  • Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui Portal KLIK-PNJT di unit/satuan kerjanya.

  • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya.

  • Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakili kepada kuasanya.

  • Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:

+ pengumuman informasi;

+ pengelolaan permohonan Informasi;

+ pengelolaan keberatan atas Informasi;

+ penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID;

+ penetapan dan pemutakhiran DIP;

+ pengujian tentang konsekuensi;

+ pendokumentasian Informasi Publik; dan

+ pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.

3. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

• Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.

• Mengkoordinasikan  pendokumentasian seluruh informasi dalam bentuk cetak  atau elektronik yang meliputi: 

+ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

+ Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

+ Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.

• Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik.

• Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui portal KLIK-PNJT atau media lainnya.

• Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Layanan Informasi.

• Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

• Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/ atau Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

• Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.

• Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.

• Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi.

• Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi dalam rangka memberikan layanan secara prima (service excellent) .

• Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.

• Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien.

• Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

• Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.

• PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

4. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan PPID Pelaksana

• Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.

• Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:

+ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

+  Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

+  Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.

• Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

• Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui portal KLIK-PNJT atau media lainnya.

• Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.

• Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi ditolak.

• Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi.

• Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi Publik.

5. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Petugas Layanan Informasi

• Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada Pemohon Informasi.

• Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.

• Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.

• Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.

• Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik.