Informasi Berkala

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

• Profil Pengadilan, meliputi:

+ Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;

+ Struktur organisasi Pengadilan;

+ Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;

+ Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;

+ Profil singkat pejabat struktural; dan

+ Laporan harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

• Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.

• Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.

• Agenda sidang pada pengadilan Tingkat Pertama.

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

• Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum , hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

• Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik;

• Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan aparatur Pengadilan;

• Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak layanan informasi.

• Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

• Biaya untuk perolehan salinan informasi:

+ Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/ secara cuma-cuma; dan

+ Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

• Ringakasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling kurang terdiri atas:

+ Nama program dan kegiatan;

+ Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

+ Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

+ Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan

+ Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

• Ringakasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP).

• Ringakasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas:

+ Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

+ Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

• Ringkasan daftar aset dan inventaris.

• Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Informasi Laporan Akses Informasi

• Ringkasan laporan informasi yang pling kurang terdiri atas:

+ Jumlah permohonan informasi yang diterima;

+ Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;

+ Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan

+ Alasan penolakan permohonan informasi.

5. Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.