Sewa

Ketentuan Pelaksanaan

1. Diberikan kepada Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan atau pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

2. Pelaksanaan Kegiatan sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). 

3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost.

Kelengkapan Dokumen SPJ

1. Daftar Nominatif 

2. Kwitansi bermaterai (jika nilai kwitansi ≥ Rp 5.000.000,-) stempel dan tandatangan, diharapkan formal diterbitkan oleh CV/pengusaha/sejenisnya dan tidak tulis tangan

3. FC NPWP Badan (PPN : 11%  dan PPh23 : 2%) dilampirkan Faktur Pajak

4. FC NPWP Pribadi (PPh21 : 2,5%), FC KTP (PPh21 : 3%)

5. FC STNK Kendaraan dan SIM Pengemudi

6. Surat Tugas dari Atasan Langsung Pelaksana SPD 

7. Surat Undangan Kegiatan (ke Peserta dan Narasumber)

8. Bukti Billing dan Setoran Pajak Penghasilan (PPN dan atau PPh23)

9. Laporan Perjalanan dilampirkan Dokumentasi Kendaraan

10. Surat Pernyataan Sewa Kendaraan

11. Nota Dinas Beserta RAB yang telah ditandatangani KPA dan Sesdep

Ketentuan Perpajakan

1. Jasa sewa dari penyedia yang memiliki NPWP Badan dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% dari bruto transaksi.

2. Jasa sewa dari penyedia yang melampirkan NPWP orang pribadi dan KTP dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% dari bruto transaksi.

3. Jasa sewa dari penyedia yang hanya melampirkan KTP saja dikenakan PPh 23 dengan tarif 4% dari bruto transaksi.