Peraturan

TAHUN 2023 :

1. 1. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

   2. SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/A/2601/2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   3. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

   4. PANDUAN MEMAHAMI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 

   5. SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/A/2601/2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   6. Slide Pemahaman butir kegiatan Analis SDM Aparatur

TAHUN 2022 :

1. 7. Salinan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Cuti Bersama Tahun 2023

   8. PMK 41 Tahun 2022 : Tentang Tunjangan Kinerja

   9. Surat Edaran : Tata Cara Usul Peninjauan Masa Kerja bagi PNS Kementerian Kesehatan 

   10. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 : ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

   11. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESI NOMOR HK.01.07/MENKES/747/2022 TENTANG PEMBERIAN MANDAT, DELEGASI, DAN KUASA DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   12. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESI NOMOR HK. 01.07/MENKES/2015/2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   13. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

   14. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

   15. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   16. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL 

   17. SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/III/7987/2022 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   18. SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/III/5683/2022 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   19. TATA CARA USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PEMBUATAN KARTU ISTRI/KARTU SUAMI BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN 2021 : 

1. 20. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

   21. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/3574/2021 TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   22. PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

   23. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 7 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

   24. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

   25. SURAT EDARAN NOMOR l 1/SE/I/2021 TENTANG KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

   26. SURAT EDARAN NOMOR : KP.03.01/3/0105/2021 TENTANG PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

   27. SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/III/14782/2021 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

   28. SURAT EDARAN NOMOR 3/SE/II/2021 TENTANG PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUGASKAN SEBAGAI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

TAHUN 2020

1. 29. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 42/KEP/M.PAN/12/2000 : JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA

   30. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/43/2020 TENTANG JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   31. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

   32. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

   33. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

   34. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

   35. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

   36. LAMPIRAN: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

   37. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   38. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2OI7 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

   39. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

   40. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/43/2020 TENTANG JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   41. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN 2019

1. 42. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

   43. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 5 TAHUN 2O19TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI  

   44. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   45. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

   46. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   47. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

   48. TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN, PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, NOMOR : 2 TAHUN 2019, TANGGAL : 28 MARET 2019

   49. PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1TAHUN 2O19 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2OI9

   50. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN 2018

1. 51. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

   52. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

   53. SE TATA CARA PEMBERIAN CUTI

TAHUN 2017

1. 54. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   55. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

   56. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 24 TAHUN 2017 TANGGAL : 22 DESEMBER 2O17 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

   57. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

   58. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

   59. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

   60. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

TAHUN 2015

1. 61. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN 2013

1. 62. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN 2012

1. 63. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 53 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN 2010

1. 64. PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN 2000

1. 65. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 42/KEP/M.PAN/12/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL : 

1. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

2. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

3. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

4. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

5. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

6. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 42/KEP/M.PAN/12/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA

7. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA

8. PERATURANMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

9. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

10. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO. 23/KEP/M.PAN/4/2001 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS DAN ANGKA KREDITNYA

11. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

12. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO. PER/11/M.PAN/5/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOGIS KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

13. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

14. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

15. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

16. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

17. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

18. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA