Dasar Hukum, Obyek Pengawasan & Pelaksanaan Pengawasan Perizinan

DASAR HUKUM :

Amanat UUCK No 11 Tahun 2020 dan amanat PP 5 Tahun 2021

OBYEK PENGAWASAN :

1. Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha

2. Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan

PELAKSANA :

• Pemerintah Pusat

• Pemerintah Daerah

• Administrasi KEK

• Badan Pengusahaan KPBPB

Cat :

Pengawasan dan hasilnya akan dilakukan dengan pengimputan melalui OSS RBA sementara pengembangan Aplikasi oleh Kementrian BKPM