SKB PPH POTPUT (PPH 21, 22, 22 IMPOR, DAN 23)

WP YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PPH POTPUT (21, 22, 22 IMPOR, 23) (HARUS DENGAN SKB) (Pasal 3 PER-1/PJ/2011)

3. 1. WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, dalam hal:

      • WP yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;

      • WP belum sampai pada tahap produksi komersial; atau

      • WP mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur).

   2. WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh atau surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

   3. WP yang dapat membuktikan PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.

   4. WP yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final

PPH YANG TIDAK BISA DIAJUKAN SKB

4. • Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat final. (Pasal 1 ayat (3) PER-21/PJ/2014)

CARA MENGAJUKAN SKB PPH POTPUT (21, 22, 22 IMPOR, 23)

5. 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan syarat telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk WP yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi.

   2. Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir Lampiran I PER-1/PJ/2011

   3. Permohonan harus dilampiri penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk Wajib Pajak (dilampirkan oleh WP yang mengajukan permohonan SKB selain WP yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final)

PENERBITAN KEPUTUSAN SKB (Pasal 5 PER-1/PJ/2011)

6. 1. Kepala KPP harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKB atau surat penolakan permohonan SKB dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

   2. Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan WP dianggap diterima.

   3. Dalam hal permohonan WP dianggap diterima, Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu 5 hari kerja tersebut terlewati.

BATAS WAKTU BERLAKUNYA SKB (Pasal 6 PER-1/PJ/2011)

7. • SKB berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

SKB PPH FINAL PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Diatur didalam PER-8/PJ/2023

Persyaratan SKB PPh Pasal 21/ Pasal 22/ Pasal 22 Impor dan/atau Pasal 23

a. Formulir permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 22 impor dan/atau Pasal 23 

b. Fotokopi SPT Tahunan tahun pajak terakhir

c. Penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan kecuali WP yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final

d. Proyeksi Laba-Rugi di tahun berjalan (Khusus untuk SKB PPh 22 Impor)

Formulir dapat diunduh di:

https://bit.ly/Form_SKB

Persyaratan :

1.        FORMULIR PERMOHONAN SKB SESUAI FORM

2.       SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS SESUAI FORM

3.       SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DARI KELURAHAN

4.      SURAT KETERANGAN KEMATIAN / AKTE KEMATIAN

5.       COPY KK DAN KTP PEMBERI WARISAN

6.      COPY NPWP, KTP, AKTE KELAHIRAN DAN KK PENERIMA WARISAN

7.      COPY SPPT PBB TAHUN TERAKHIR

8.      COPY STTS PBB TAHUN TERAKHIR

9.      COPY SSPD BPHTB

10.   COPY SERTIFIKAT TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

11.     OBJEK TELAH DILAPORKAN PADA SPT TAHUNAN

12.    LAPOR SPT TAHUNAN 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR

13.    TIDAK MEMILIKI UTANG/TUNGGAKAN PAJAK

14.   LAPOR SPT MASA PPN 3 MASA TERAKHIR (KHUSUS PKP)

15.    DIAJUKAN KE KPP TEMPAT NPWP ALMARHUM TERDAFTAR/KPP TEMPAT KELURAHAN PENERBIT SURAT KEMATIAN

Formulir dapat diunduh pada :

https://drive.google.com/file/d/1pPdY2eSSYMnjq3qFQcF7tjYac4HRZf7q/view?usp=sharing

Persyaratan :

1.        FORMULIR PERMOHONAN SKB SESUAI FORM

2.       SURAT PERNYATAAN HIBAH SESUAI FORM

3.       COPY NPWP, KK DAN KTP PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH

4.      COPY NPWP, KTP, AKTE KELAHIRAN DAN KK PENERIMA HIBAH

5.       COPY SPPT PBB TAHUN TERAKHIR

6.      COPY STTS PBB TAHUN TERAKHIR

7.      COPY BPHTB

8.      COPY SERTIFIKAT TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

9.      COPY DRAFT AKTE HIBAH

10.   OBJEK TELAH DILAPORKAN PADA SPT TAHUNAN

11.     DIAJUKAN KE KPP TEMPAT NPWP PEMBERI HIBAH TERDAFTAR

12.    LAPOR SPT TAHUNAN 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR

13.   TIDAK MEMILIKI UTANG/TUNGGAKAN PAJAK

14.   LAPOR SPT MASA PPN 3 MASA TERAKHIR (KHUSUS PKP)

Formulir dapat diunduh pada :

https://drive.google.com/file/d/1pPdY2eSSYMnjq3qFQcF7tjYac4HRZf7q/view?usp=sharing

Persyaratan :

1.        FORMULIR PERMOHONAN SKB SESUAI FORM

2.       SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN DI BAWAH 60 JUTA SESUAI FORM

3.       COPY KK DAN KTP PENJUAL DAN PEMBELI

4.      COPY SPPT PBB TAHUN TERAKHIR

5.       COPY STTS PBB TAHUN TERAKHIR

6.      COPY BPHTB

7.      COPY SERTIFIKAT

8.      OBJEK TELAH DILAPORKAN PADA SPT TAHUNAN

9.      COPY AKTE JUAL BELI

10.   DIAJUKAN KE KPP TEMPAT NPWP PENJUAL TERDAFTAR

11.     LAPOR SPT TAHUNAN 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR

12.   TIDAK MEMILIKI UTANG/TUNGGAKAN PAJAK

13.   LAPOR SPT MASA PPN 3 MASA TERAKHIR (KHUSUS PKP)

Formulir dapat diunduh pada :

https://drive.google.com/file/d/1pPdY2eSSYMnjq3qFQcF7tjYac4HRZf7q/view?usp=sharing