Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

1. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

2. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

3. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

4. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

a.      penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

b.      pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

Aturan Terkait

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-8/PMK.03/2013

Orang Pribadi

Syarat :

a. Formulir Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi;

b. Fotokopi KTP dan NPWP;

c. Fotokopi STP atau SKPKB;

d. Dokumen pendukung lainnya 

e. Bukti bayar pajak terutang yang disetujui saat pembahasan akhir pemeriksaan untuk SKPKB

Formulir dapat diunduh di: 

https://drive.google.com/file/d/1R0avRMh-lNyG35ne7JuGoPPggS7yn1R6/view?usp=sharing

Badan

Syarat :

a. Formulir Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi;

b. Fotokopi KTP dan NPWP Direktur ;

c.  Fotokopi STP atau SKPKB;

d. Dokumen pendukung lainnya 

e. Bukti bayar pajak terutang yang disetujui saat pembahasan akhir pemeriksaan untuk SKPKB

f. Surat kuasa bermeterai apabila penyampaiannya dikuasakan;

Formulir dapat diunduh di: 

https://drive.google.com/file/d/1R0avRMh-lNyG35ne7JuGoPPggS7yn1R6/view?usp=sharing

Catatan

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak

Orang Pribadi

Syarat :

a. Formulir pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

b. Fotokopi KTP dan NPWP;

c. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak;

d. Dokumen pendukung lainnya 

e. Bukti bayar pajak terutang yang disetujui saat pembahasan akhir pemeriksaan untuk SKPKB

Formulir dapat diunduh di: 

https://drive.google.com/file/d/1R0avRMh-lNyG35ne7JuGoPPggS7yn1R6/view?usp=sharing

Badan

Syarat :

a. Formulir pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

b. Fotokopi KTP dan NPWP Direktur ;

c.  Fotokopi Surat Ketetapan Pajak;

d. Dokumen pendukung lainnya 

e. Bukti bayar pajak terutang yang disetujui saat pembahasan akhir pemeriksaan untuk SKPKB

f. Surat kuasa bermeterai apabila penyampaiannya dikuasakan;

Formulir dapat diunduh di: 

https://drive.google.com/file/d/1R0avRMh-lNyG35ne7JuGoPPggS7yn1R6/view?usp=sharing

Catatan

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak

Orang Pribadi

Syarat :

a. Formulir pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;

b. Fotokopi KTP dan NPWP;

c. Fotokopi Surat Tagihan Pajak;

d. Dokumen pendukung lainnya 

Formulir dapat diunduh di: 

https://drive.google.com/file/d/1R0avRMh-lNyG35ne7JuGoPPggS7yn1R6/view?usp=sharing

Badan

Syarat :

a. Formulir pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;

b. Fotokopi KTP dan NPWP Direktur ;

c.  Fotokopi Surat Tagihan Pajak;

d. Dokumen pendukung lainnya 

e. Surat kuasa bermeterai apabila penyampaiannya dikuasakan;

Formulir dapat diunduh di: 

https://drive.google.com/file/d/1R0avRMh-lNyG35ne7JuGoPPggS7yn1R6/view?usp=sharing

Catatan

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak